Connect with us

Pendidikan

Mendikbud Luncurkan Empat Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka

Diterbitkan

pada

Mendikbud Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Foto : tribun
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

“Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang,” disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020) dalam siaran pers yang disampaikan pada Kanalkalimantan.com.

Kebijakan pertama adalah otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru. Otonomi ini diberikan jika PTN dan PTS tersebut memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities. Pengecualian berlaku untuk prodi kesehatan dan pendidikan. Ditambahkan oleh Mendikbud, “Seluruh prodi baru akan otomatis mendapatkan akreditasi C,” katanya.

Lebih lanjut, Mendikbud menjelaskan bahwa kerja sama dengan organisasi akan mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang, dan penempatan kerja bagi para mahasiswa. Kemudian Kemendikbud akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan. “Tracer study wajib dilakukan setiap tahun. Perguruan tinggi wajib memastikan hal ini diterapkan,” ujar Menteri Nadiem.



Kebijakan Kampus Merdeka yang kedua adalah program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Mendatang, akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama 5 tahun namun akan diperbaharui secara otomatis.

“Pengajuan re-akreditasi PT dan prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Untuk perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C bisa mengajukan peningkatan akreditasi kapanpun,” tutur Mendikbud.

“Nanti, Akreditasi A pun akan diberikan kepada perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Daftar akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri,” tambahnya.

Evaluasi akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika ditemukan penurunan kualitas yang meliputi pengaduan masyarakat dengan disertai bukti yang konkret, serta penurunan tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan lulus dari prodi ataupun perguruan tinggi.

Kebijakan Kampus Merdeka yang ketiga terkait kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi.

Sementara itu, kebijakan Kampus Merdeka yang keempat akan memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (sks).

“Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela, jadi mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak sks di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks. Ditambah, mahasiswa juga dapat mengambil sks di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh. Ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan,”

Disisi lain, saat ini bobot sks untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru, terlebih di banyak kampus, pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa.

Lebih lanjut, Mendikbud menjelaskan terdapat perubahan pengertian mengenai sks. Setiap sks diartikan sebagai ‘jam kegiatan’, bukan lagi ‘jam belajar’. Kegiatan di sini berarti belajar di kelas, magang atau praktik kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil.

“Setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan kampusnya. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah dan/atau program yang disetujui oleh rektornya,” kata Mendikbud.

Mendikbud menerangkan bahwa paket kebijakan Kampus Merdeka ini menjadi langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi. “Ini tahap awal untuk melepaskan belenggu agar lebih mudah bergerak. Kita masih belum menyentuh aspek kualitas. Akan ada beberapa matriks yang akan digunakan untuk membantu perguruan tinggi mencapai targetnya,” pungkasnya. (kanalkalimantan.com/rilis)

Reporter : Rilis
Editor : Chell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pendidikan

Khawatir Lost Learning, Alasan Nadiem Minta Seluruh Sekolah Dibuka Lagi

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Risiko kehilangan kemampuan dan pengalaman belajar pada siswa atau lost learning muncul dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ). Dengan demikian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah agar segera membuka sekolah tatap muka bagi yang tidak bisa menjalankan PJJ.

Nadiem mengatakan kalau pembukaan sekolah tatap muka menjadi satu-satunya solusi agar para siswa tidak mengalami ketertinggalan. Menurutnya masalah itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemda untuk membantu akselerasi sekolah tatap muka di tempat-tempat yang paling sulit melakukan online.

“Jadi kami akan medampingi pemeritnahan daerah yang mungkin banyak dari mereka yang mungkin pelan-pelan di tempat-tempat 3T kita akan dorong untuk membantu memfasilitasi tersebut,” kata Nadiem dalam sebuah diskusi daring, Jumat (22/1/2021).

Nadiem mengaku kalau learning lost itu menjadi sesuatu hal yang sangat sulit dihindari dalam situasi PJJ. Jalannya PJJ juga dipahami Nadiem menjadi suatu proses yang sulit dan menimbulkan banyak sekali skenario situasi yang kurang optimal.



Meski demikian, ia berharap dengan adanya assesment nasional pada September 2021 bisa mengubah tren learning lost itu sendiri.

Pihaknya telah menginisiatif untuk memastikan para siswa tidak mengalami learning lost, mulai dari pemberian kuota secara gratis, pemanfaatan dana BOS untuk pembelian android dan laptop, pemberian modul pembelajaran, kurikulum darurat, pelatihan untuk guru bahkan modul untuk orang tua pun diupayakan diberikan oleh Kemendikbud.

“Jadi semua hal ini untuk memitigasi,” ucapnya.
Tetapi, Nadiem mengatakan kalau upaya-upaya tersebut memang tidak bakal seoptimal dengan sekolah tatap muka. Dengan begitu, ia masih meminta kepada pemda-pemda yang memiliki sekolah dengan kesulitan menjalankan PJJ untuk segera memulai pembelajaran secara tatap muka.

“Jadi tolong bagi para pemda-pemda di mana sekolah-sekolahnya pling sulit melakukan PJJ harap segera memulai dilakukan,” tuturnya.

“Toh pombukaan tatap muka tersebut itu dilakukan protokol kesehatan dan cuman kapasitas 50 persen, tidak sama seperti biasanya.” (suara)

Editor: cell

 

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Pendidikan

Varian Covid-19 Kini Rentan Sasar Anak, IDI Minta Hati-hati Buka Sekolah!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

IDI menyebut varian baru virus corona yang ditemukan di Inggris lebih banyak menyasar anak-anak ketika sekolah dibuka. Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Munculnya varian baru Covid-19 di Inggris yang lebih banyak menyasar anak-anak, harus disikapi lebih waspada. Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban mengingatkan pemerintah hati-hati ketika membuka kembali sekolah tatap muka di masa pandemi Covid-19.

“Kembali untuk penerapan di Indonesia, kita [positivity rate] di atas 10 persen, harus hati-hati buka sekolah. Jadi mohon diperhatikan jika terpaksa dibuka maka harus monitor sangat amat ketat dan kalau perlu kebijakannya disesuaikan,” kata Zubairi dalam dialog ‘Membedah Regulasi Larangan Masuk Bagi Warga Asing’ di YouTube BNPB, Selasa (29/12/2020).

Berdasarkan data mingguan Satgas Covid-19 per 14 Desember-20 Desember, angka positivity rate Indonesia sebesar 18,26 persen. Angka tersebut hampir empat kali lebih tinggi dari ketetapan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni 5 persen.

Zubairi mengatakan saat sekolah di Inggris tetap dibuka, ditemukan anak-anak lebih banyak terinfeksi varian virus corona baru daripada varian yang lama. “Dari situ disimpulkan baru saja datang pun, [virus] ternyata bisa cepat menyebar,” kata Zubairi dilansir cnnindonesia.com.



Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membolehkan pembukaan sekolah di semua zona mulai Januari 2021. Nadiem menyerahkan keputusan pembukaan sekolah kepada pemerintah daerah, pihak sekolah, serta orang tua murid.

Namun, beberapa daerah memutuskan menunda pembukaan sekolah, seperti Jawa Tengah hingga Kota Palembang, Sumatera Selatan. Komisi X DPR juga meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan pembukaan sekolah Januari 2021.

Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan 78,17 persen dari 62.448 siswa setuju sekolah tatap muka dilakukan Januari 2021. Hasil ini ditemukan berdasarkan survei daring pada 11-18 Desember 2020.

Banjarmasin Tetap Jalan
Meski dua kelurahan masih ditetapkan sebagai zona merah, Pemko Banjarmasin tetap akan melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah di kawasan Zona Hijau dan kuning pada Januari, 2021.

Hal tersebut ditegaskan Kadisdik Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto yang mengatakan program tersebut tetap berjalan dengan pengawasan ketat. “Hanya saja yang zona merah memang tidak dilakukan sekolah tatap muka karena tak ingin mengambil risiko,” tegasnya.

Sementara itu, untuk tingkat SMP yang semula direncanakan melaksanakan tahapan transisi PTM pada minggu pertama Januari 2021, bergeser ke minggu kedua. Langkah tersebut dilakukan guna lebih mempersiapkan siswa pasca mengikuti ulangan. “Jadi kemungkinan pada minggu kedua tanggal 11. Ini untuk memberikan waktu persiapan,” jelasnya.

Untuk tahapan simulasi PTM di tingkat SD direncanakan pada pekan ketiga atau tanggal 18 Januari 2021, dan akan disusul TK/PAUD. Menurut Totok, Disdik Banjarmasin juga berencana menggelar rapat bersama Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina, di Balai Kota, Selasa (29/12/2020) hari ini.

Pertengahan November lalu empat sekolah jenjang SMP di Banjarmasin, telah melaksanakan simulasi PTM di sekolah. Simulasi belajar di sekolah itu terlaksana selama 14 hari, berturut-turut. Dengan mekanisme. 50 persen dari kapasitas normal kelas.(Kanalkalimantan.com/putra)

 

Reporter : Putra
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->