Connect with us

Pendidikan

Mendikbud Luncurkan Empat Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka

Diterbitkan

pada

Mendikbud Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Foto : tribun
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

“Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang,” disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020) dalam siaran pers yang disampaikan pada Kanalkalimantan.com.

Kebijakan pertama adalah otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru. Otonomi ini diberikan jika PTN dan PTS tersebut memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities. Pengecualian berlaku untuk prodi kesehatan dan pendidikan. Ditambahkan oleh Mendikbud, “Seluruh prodi baru akan otomatis mendapatkan akreditasi C,” katanya.

Lebih lanjut, Mendikbud menjelaskan bahwa kerja sama dengan organisasi akan mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang, dan penempatan kerja bagi para mahasiswa. Kemudian Kemendikbud akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan. “Tracer study wajib dilakukan setiap tahun. Perguruan tinggi wajib memastikan hal ini diterapkan,” ujar Menteri Nadiem.

Kebijakan Kampus Merdeka yang kedua adalah program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Mendatang, akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama 5 tahun namun akan diperbaharui secara otomatis.

“Pengajuan re-akreditasi PT dan prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Untuk perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C bisa mengajukan peningkatan akreditasi kapanpun,” tutur Mendikbud.

“Nanti, Akreditasi A pun akan diberikan kepada perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Daftar akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri,” tambahnya.

Evaluasi akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika ditemukan penurunan kualitas yang meliputi pengaduan masyarakat dengan disertai bukti yang konkret, serta penurunan tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan lulus dari prodi ataupun perguruan tinggi.

Kebijakan Kampus Merdeka yang ketiga terkait kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi.

Sementara itu, kebijakan Kampus Merdeka yang keempat akan memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (sks).

“Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela, jadi mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak sks di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks. Ditambah, mahasiswa juga dapat mengambil sks di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh. Ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan,”

Disisi lain, saat ini bobot sks untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru, terlebih di banyak kampus, pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa.

Lebih lanjut, Mendikbud menjelaskan terdapat perubahan pengertian mengenai sks. Setiap sks diartikan sebagai ‘jam kegiatan’, bukan lagi ‘jam belajar’. Kegiatan di sini berarti belajar di kelas, magang atau praktik kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil.

“Setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan kampusnya. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah dan/atau program yang disetujui oleh rektornya,” kata Mendikbud.

Mendikbud menerangkan bahwa paket kebijakan Kampus Merdeka ini menjadi langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi. “Ini tahap awal untuk melepaskan belenggu agar lebih mudah bergerak. Kita masih belum menyentuh aspek kualitas. Akan ada beberapa matriks yang akan digunakan untuk membantu perguruan tinggi mencapai targetnya,” pungkasnya. (kanalkalimantan.com/rilis)

Reporter : Rilis
Editor : Chell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kepala Cyber Kanal Kalimantan

Advertisement

Pendidikan

Kadisdik Barsel: Belajar di Rumah Diperpanjang Hingga 25 Juni

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kepala Dinas Pendidikan Barsel Su’aib. foto: digdo
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BUNTOK – Masa libur peserta didik yang rencananya berakhir 2 Juni 2020 di Kabupaten Barito Selatan, kembali diperpanjang hingga 25 Juni mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barsel Su’aib mengatakan, terkait masa belajar untuk peserta didik di Barsel rencananya masa libur berakhir pada 2 Juni 2020, namun situasi yang tidak memungkinkan lewat surat edaran Bupati Barsel pada 26 Mei, diperpanjang hingga 25 Juni.

“Jadi melihat kondisi yang masih belum memungkinkan masa libur diperpanjang hingga 25 Juni mendatang,” kata Su’aib kepada Kanalkalimantan.com, Jumat (29/5/2020).

Ia berharap kepada semua peserta didik untuk tetap belajar di rumah masing-masing, dan guru bisa menyesuaikan dalam kondisi ini dalam memberikan pelajaran lewat daring, maupun langsung datang ke rumah memberikan materi pelajaran disesuaikan situasi.

“Guru bisa memberikan pelajaran lewat online, atau kalau memungkinkan datang ke rumah untuk memberikan materi pelajaran,” pinta Su’aib.

Terkait wacana pemberlakuan New Normal oleh pemerintah pusat, pihaknya masih melihat situasi dan hari ini rencananya akan laksanakan vidco dengan Mentri Pendidikan.

“Kita lihat situasinya dulu, apakan memang memungkinkan dan kita berharap kiranya pandemi ini dapat segera berakhir dan dapat kembali normal seperti sedia kala,” tandas Su’aib. (kanalkalimantan.com/digdo)

Reporter : digdo
Editor : bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Pendidikan

Sekolah Perlu Siapkan Standar Kesehatan Dulu Sebelum Dibuka Saat New Normal

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kemendikbud harus mulai fokus mempersiapkan untuk memaksimalkan unit kesehatan siswa (UKS)/ilustrasi Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Indonesia semakin mematangkan konsep New Normal dengan tujuan menggerakkan kembali sektor ekonomi. Hal ini terbukti dengan Presiden Joko Widodo memeriksa kesiapan di stasiun MRT hingga pusat perbelanjaan.

Namun, untuk sektor pendidikan Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dr. Ede Surya Darmawan, SKM, MDM mengatakan bahwa Kemendikbud harus benar-benar memikirkan dengan matang pengaktifan kembali kegiatan belajar di sekolah.

Pasalnya, jika tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk bertemu secara fisik, maka tidak perlu terburu-buru kembali membuka kegiatan belajar di sekolah dan kampus. Ia menyarankan agar Kemendikbud mulai fokus mempersiapkan untuk memaksimalkan unit kesehatan siswa (UKS).

“Untuk bapak Mendikbud kalau memang tidak perlu perlu banget, tidak buru-buru, yang lebih penting adalah justru menyiapkan sekolah-sekolah itu untuk melaksanakan standar kesehatan yang baru jadi kalau kita punya program UKS,” ujar Dr. Ede dalan acara diskusi publik online, Jumat (29/5/2020) dilansir suara.com, mitra media Kanalkalimantan.com.

Keberadaan dan program dari UKS, Dr. Ede nilai sangat penting karena dari sanalah siswa, maupun guru bisa menerapkan praktik-praktik kesehatan, seperti memakai masker, cuci tangan yang baik dan benar pakai sabun, dan jaga jarak untuk mencegah penularan virus.

“Artinya dari sekolah lah mulai kita membiasakan kebersihan dan sekolah menjadi percontohan lingkungan yang bersih. Kenapa? Di sekolah kita belajar, tapi jangan dari sekolah kita belajar kekotoran, ketidakbersihan dan jangan sekolah menjadi tempat infeksi penyakit. Jadi sekolah harus disiapkan terlebih dahulu,” katanya.

Begitu pun kemendikbud juga harus memberikan pemahaman bagi para guru dan orangtua murid sebelum mengaktifikan kembali sekolah. Mereka harus diajari protokol kesehatan di sekolah yang tepat, khususnya mengenali gejala dan tanda mereka yang sakit tidak diperbolehkan hadir ke sekolah.

“Kemudian nanti harapannya, misalnya sudah kasus Covid-19 nya turun, barulah kemudian kita bisa membuka sekolah. Tapi tentu saja dengan cara baru, misalnya tempat duduk yang menjadi lebih luas, itu barangkali atur (jumlah orang) kelas akan menjadi lebih kecil, dengan demikian itu lebih intensif harus menyiapkan sarana cuci tangan,” paparnya.(suara)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Pendidikan

PPDB Jenjang SMP di Banjarmasin Via Online, Simak Tanggal Dimulainya

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Totok Agus Daryanto. Foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin memutuskan pelaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Banjarmasin secara online.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Totok Agus Daryanto mengatakan, keputusan tersebut diambil lantaran kondisi Banjarmasin yang saat ini masih belum kondusif dikarenakan masih tingginya angka kasus yang diakibatkan pandemi Covid-19.

Ia mengakui, hal tersebut membuat kegiatan PPDB pada tahun ini menjadi berbeda dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu harus dilakukan daring atau online.

“Dengan selama pandemi ini kami tetap menjalankan PPDB tingkat SMP dengan berbasis zonasi,” ucapnya, Kamis (28/5/2020) siang.

Totok menjelaskan, PPDB di Banjarmasin dibagi menjadi dua sesi pendaftaran. Untuk jalur prestasi dan afirmasi dibuka sejak tanggal 22 hingga 24 Juni 2020. Sedangkan untuk jalur zonasi dan perpindahan orangtua pendaftaran dimulai dari taggal 29 Juni sampai dengan 4 Juli 2020.

“Kalau jalur zonasi akan dimulai pada tanggal 7 sampai 13 Juli 2020, berbarengan dengan jalur daftar ulang,” ungkapnya.

Menurutnya, pembagian sesi pendaftaran itu sudah sesuai dengan hukum perundang-undangan permendikbud nomor 44 berkenan PPDB dan Surat Edaran Permendikbud Nomor 1 Tahun 2020 serat Surat Edaran Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 berkaitan pelaksanaan dalam masa darurat Covid-19. Selain itu, Ia juga menerangkan, ada beberapa kuota yang digunakan untuk perihal PPDB, jalur zonasi harus memenuhi 50 persen dari total keseluruhan jumlah peserta didik yang diterima, lalu kuota afirmasi yang dimaksimal 15 persen bagi warga yang memegang kartu Indonesia Pintar atau KIP yang tidak dibatasi dengan pendaftaran zonasi.

“Kuota afirmasi adalah warga yang tidak ditentukan yang penting jarak wilayah sekolah dan rumah tinggal,” terangnya.

Sementara jalur prestasi di Banjarmasin harus memenuhi sebanyak 30 persen. Tetapi, ini tidak diwajibkan untuk diambil semua sekolah.

“Apabila alokasi jalur prestasi tidak dipenuhi maka akan digeser ke alokasi zonasi,” sambung Totok.

Lalu untuk jalur perpindahan orangtua atau wali adalah jalur pendaftaran bagi orangtua atau wali yang pindah tugas ke Banjarmasin, lulusan luar kota Banjarmasin dan berdomisili sementara di kota Banjarmasin. Menurut Totok, jalur ini hanya disediakan kuota sebanyak 5 persen dari total kuota yang sudah ada.

“Orangtua calon peserta didik tidak perlu melakukan pendaftaran ke sekolah langsung, hanya melakukan pendaftaran lewat Hp, android, laptop PC dan notebook atau sejenisnya secara online dengan mengakses situs PPDB nantinya,” pungkasnya. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : fikri
Editor : bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->