Menguak Sepak Terjang PKI di Kalimantan Selatan (3)

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Bagi warga Kalsel, trauma terkait peristiwa 1965 hanya muncul di beberapa kelompok dan daerah tertentu saja. Di Kalsel tidak ada misalnya perburuan, penyerangan, penangkapan, atau bahkan pembantaian masyarakat sipil terhadap masyarakat sipil lainnya, dalam hal ini para aktivis PKI dan atau yang dianggap terkait dengannya. Tidak ada yang namanya ‘dibon’ seperti di Jawa.

Memang, kata Mansyur, ada penangkapan-panangkapan dan kemudian juga penahanan-penahanan tanpa pengadilan –seperti yang dialami Misbach Tamrin dan Toga Tambunan—tetapi berbeda dengan di beberapa daerah di Jawa, Bali atau bahkan Kalimantan Tengah.

Relatif tidak adanya kekerasan itu karena faktor Jenderal Amir Machmud, Pangdam Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan kala itu, yang menurutnya merupakan pengagum Sukarno. Namun hal tersebut meragukan.

“Ada tiga faktor mengapa masyarakat setempat yang bukan PKI tidak turut mengejar-ngejar atau menumpas orang yang dianggap PKI. Pertama, di kalangan masyarakat Banjar saat itu sangat kuat ikatan kekeluargaan. Mereka mengenal istilah bubuhan, artinya anggota keluarga besar. Beberapa orang Banjar sendiri banyak yang aktif di PKI atau pun organisasi yang dekat dengannya. Jadi kekerabatan ini mampu mencegah kekerasan,” kata Mansyur kepada Kanalkalimantan.com. Tapi selain itu, orientasi keagamaan orang Banjar sangat moderat. Kebanyakan mereka orang Nahdlatul Ulama (NU). “Jadi NU dan juga peran seorang tuan guru di Martapura yang sangat dihormati masyarakat setempat saat itu, punya pengaruh besar tidak terjadinya kekerasan,” tambahnya.

Menurut penuturan Toga Tambunan, bahwa sebelum ia tertangkap ia sempat bersembunyi dari satu daerah ke daerah lain di pelosok Kalimantan Selatan dan bertemu dengan banyak orang. Toga yakin mereka tahu siapa sebenarnya ia, tetapi mereka seperti tidak peduli. Bahkan sebagian ada yang membantu, tambahnya.

Memang Kalimantan Selatan tercatat sebagai basis Partai NU di luar Jawa saat itu, bahkan hingga kini. Ketua Umum NU saat itu adalah KH Idham Chalid yang berasal dari Kalimantan Selatan. Tak heran kalau di Kalimantan Selatan NU merupakan partai terbesar pada tahun 1965 itu.

Apa yang dikemukakan Toga bisa disebut sebagai kesaksian. Toga bercerita datang ke Banjarmasin tahun 1962 sebagai pegawai kesehatan yang dikirim pemerintah pusat untuk ikut menangani penyakit malaria yang menyebar di kawasan tersebut. Karena senang menulis dan berkesenian, ia kemudian turut mengelola LEKRA Kalimantan Selatan bersama Misbach Tamrin. Hal itulah yang menyeretnya ke tahanan selama 14 tahun, meski ia mengaku bukanlah anggota PKI.

Menurutnya, dia sebenarnya anggota Partindo (Partai Indonesia). Sebelum ke Banjarmasin, adalah redaktur kebudayaan Bintang Timur, milik Partindo.  Dari data sejarah yang ada, hanya dikatakan bahwa tanggal 3 Oktober 1965, Komandan Kodim Banjarmasin Letkol Rahmatullah melaporkan ± 100 orang tokoh PKI termasuk Amar Hanafiah dan AD Gani, dan pada tanggal 4 oktober 1965 Komandan Kodim Banjar Letkol AR Manji melaporkan bahwa orang-orang PKI yang ditahan ± 1.000 orang, tetapi setelah diteliti maka yang bukan pengurus segera dibebaskan.

Yang mengherankan karena dalam aksi pembersihan juga tertangkap Pendeta Gultom (Wakil Partai Kristen Indonesia di dalam Front Nasional), karena dari bukti-bukti yang ada ternyata Pendeta Gultom adalah tokoh PKI yang ditugaskan bekerja di kalangan pendeta.

“Data yang berhasil didapatkan menuliskan bahwa keseluruhan tahanan politik sejak terjadinya G30S/PKI yang ditangkap di Kalimantan Selatan berjumlah ± 1.700 orang. Setelah diadakan penyaringan oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Pepelradahan Kalimantan Selatan dan setelah dikurangi dengan yang meninggal dunia dan yang dibebaskan menjadi tahannan rumah, tahanan kota dan lain-lain, maka sisa tahanan tersebut bersisa 401 orang terdiri dari Tapol A 174 orang, Tapol B 159 orang, serta Tapol C 128 orang,” terangnya. (bersambung)
(kanalkalimantan.com/putra)

Reporter: Putra
Editor: Cell