Connect with us

HEADLINE

Menunggu Kasus Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Banjar di Tangan Muji Martopo

Diterbitkan

pada

Kajari Banjar Muji Martopo saat pisah sambut di Aula Barakat Martapura, Senin (6/8) malam Foto: rendy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MARTAPURA, Sejumlah kasus masih menjadi pekerjaan rumah Kejari Banjar pasca ditinggal Slamet Siswanta yang kini menjabat Kabag TU Puslibang Jambin Kejagung RI. Perjalanan dinas fiktif anggota DPRD Banjar yang hingga kini belum ada penetapan tersangka, adalah salah satunya. Lalu, bagaimana perjalanan kasus tersebut di tangan Kajari Banjar yang baru Muji Martopo?

Diakui, setelah 3 tahun, 5 bulan, 24 hari menjabat sebagai Kajari Banjar, Slamet mengatakan masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang belum tuntas. Hal ini disampaikan saat pisah sambut Kajari baru di Aula Barakat Martapura, Senin (6/8) malam. Meskipun, sejumlah kasus yang menjadi sorotan publik lain seperti korupsi di Dinas Pertanian, Perikanan, KPU Banjar dan lainnya berhasil dia bongkar tuntas.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan, tentunya perjalanan dinas fiktif DPRD Banjar. Sebab hingga jelang habis masa tugas anggota legislatif, belum ada tahapan berarti. Dan juga tindaklanjut dari kasus Pasar Bakung Sungai Tabuk.

“Kita kejaksaan adalah satu. Dan juga masa kepemimpinan adalah estafet, tidak berarti jika kepemimpinan pindah atau berganti kasus itu terputus. Pastinya PR itu akan dilanjutkan oleh kepemimpinan yang baru, tentunya data-data yang sudah kami kumpulkan tidak akan kami sembunyikan. Tidak akan kami bawa dan tetap akan kami tinggalkan untuk diselanjutnya diselesaikan,” jelasnya.

Terkait sejumlah kasus warisan Slamet ini, Kajari Banjar yang baru Muji Martopo masih tidak bisa banyak berkomentar. Mengingat masih harus mempelajari dan mengevaluasi dulu perkembangan yang ada. “Saya masih tidak berani berkomentar apa dan bagaimananya. Kasih saya waktu untuk mengevaluasinya dulu. Namun pastinya tetap berkomitmen untuk melanjutkan dan menyeleseikan perkaran yang belum tuntas bagaimanapun hasilnya nanti,” kata mantan Kajari Ende Nusa Tenggara Timur ini.

Lebih delapan bulan tahap penyidikan paska peningkatan status dari penyelidikan pada Oktober 2017 lalu, hingga kini belum ada satupun dewan yang ditetapkan tersangka. Janji Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Tri Taruna Fahriadi memberikan kejutan pada media pun belum terlaksana. Sebelumnya Tri Taruna saat ditemui wartawan pada Jumat (22/6) silam, berjanji mengungkapkan kasus tersebut dua minggu lagi. Namun pada saat terakhir, dia mengatakan wartawan yang salah persepsi akan perkataannya.

Dorongan untuk mengungkap kasus perjalanan dinas fiktif sebelumnya disampaikan Komite Anti Korupsi (KAKI) Kalimantan Selatan mendatangi Kejari Banjar. Ketua KAKI Kalsel Akhmad Husaini mendesak pengusutan kasus dugaan perjokian dalam perjalanan dinas fiktif tersebut serius diungkap.

Husaini mengatakan, kedatangannya ke Kejari tak lain untuk mengawasi dan minta kejelasan sampai sejauh mana perkembangan kasus perjalanan dinas fiktif atas peningkatan status dari penyelidikan menjadi tahap penyidikan sejak dipenghujung Oktober 2017 lalu. “Kedatangan saya kemari tidak lain untuk menanyakan sudah sejauh mana perkembangan kasus perjalanan dinasfiktif tersebut, yang mana sebelumnya kasus tersebut juga sudah saya bawa Kejaksaan Agung (Kejagung) RI di Jakarta,” paparnya ketika itu.

Menurut Husaini, penuntasan kasus kunjungan kerja fiktif ini harus mempunyai deadline dan sesegeranya dituntaskan oleh Kejari Banjar sebelum memasuki masa Pileg 2019. “Saya berharap sebelum pilkada ada kepastian hukum atas kasus perjalanan dinas fiktif tersebut agar masarakat biasa menilai, apabila ada diantara mereka yang terlibat dalam kasus tersebut dan ingin mencaleg lagi setidaknya masyarakat tahu siapa dan bagaimana track record orang tersebut,” ujarnya.

Di sisi lain, Kasi Pidsus Tri Taruna tak ingin disebut proses pengusutan kendur ataupun melempem. Karena menurutnya, sembari mempelajari lebih dalam berkas perkara, pemanggilan lagi sejumlah anggota dewan terus dilakukan sejak ia menggantikan Budi Mudkhlis.

“Sudah puluhan anggota dewan yang dipanggil. Itu bukti pengusutan perkra ini tetap berjalan, tidak mandek ataupun melempem,” kata Tri Taruna ketika itu.

Pemanggilan kembali banyak anggota dewan, menurutnya dilakukan untuk menambah bukti dan keterangan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebelum penetapan nama tersangkanya. Pun lagi, berkas perkasa hasil kerja Budi Mukhlis selama ini dinilai belum cukup.

Karena menurutnya, sebelum menetapkan nama tersangka, diperlukan banyak pertimbangan berdasarkan bukti dan keterangan saat proses pemeriksaan dan pemanggilan. “Penetapan tersangka mengangkut nasib orang. Dan ini bukan main-main,” katanya. (rendy)

Reporter : Rendy
Editor : Chell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kepala Cyber Kanal Kalimantan

Advertisement

HEADLINE

Jalur Zonasi PPDB Online Bermasalah, Cuma Jarak 400 Meter Burhanuddin Ditolak Masuk SMA

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Burhanuddin (kanan) calan siswa bersama sang ibu bingung syarat jalur zonasi terpenuhi tapi ditolak sistem PPDB. foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Berbagai kendala ditemukan selama proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA, SMK, dan SLB tahun ajaran 2020/2021, yang digelar secara daring (online). Seperti halnya yang dirasakan salah seorang calon siswa Burhanuddin, kala mendaftar ke SMA Negeri 2 Banjarbaru.

Pada Jumat (10/7/2020) pagi, Burhanuddin ditemani ibunya mendatangi pihak SMAN 2 Banjarbaru untuk mengadukan keluhannya. Ia mengaku bahwa pendaftaraan di SMAN 2 Banjarbaru melalui situs PPDB telah ditolak tanpa adanya keterangan yang jelas.

Kepada Kanalkalimantan.com, sejak awal dimulainya PPDB pada 29 Juni lalu, dirinya langsung mendaftar dengan melampirkan berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Hingga akhirnya pada Selasa (7/7/2020) kemarin, ia baru mengetahui namanya telah ditolak dalam sistem PPDB.

“Tidak tahu pendafataran saya ditolak karena apa. Kalau misalnya ada berkas persyaratan yang kurang, bisa saya lengkapi. Tapi di website pendaftaran tidak diberikan keterangan apa-apa,” keluhnya.

 

Lebih bingung lagi ibu Burhanuddin, Sumyani, awalnya meyakini bahwa anak bungsunya tersebut memenuhi syarat untuk diterima di SMAN 2 Banjarbaru melalui jalur zonasi. Raut wajah kecewa begitu tersirat, mengingat tak ada lagi sekolah yang bisa menerima anaknya.

Kondisi ekonomi keluarga yang terbilang sulit, tentu sangat memberatkan bagi Sumyani untuk memasukan anak ke sekolah-sekolah swasta. Pasalnya, ia hanya sendiri menafkahi anak-anaknya, dengan berkerja sebagai pembantu rumah tangga.

“Rumah kami masih berada satu kelurahan dengan SMAN 2 Banjarbaru. Seharusnya anakku keterima melalui jalur zonasi. Kalau gak diterima di sini, tidak tahu anakku harus mendaftar kemana. Teman-temanya sekolah semua, masa dia nggak,” beber sang ibu.

Persoalan yang dihadapi Burhannudin tersebut nyatanya telah diketahui oleh pihak sekolah. Dalam hal ini Kepala SMAN 2 Banjarbaru Eksan Wasesa mengungkapkan bahwa pihaknya telah memutuskan untuk menerima Burhannudin sebagai siswa di sekolahnya.

Ditegaskan Eksan, Burhannudin telah memenuhi syarat PPDB di SMAN 2 Banjarbaru melalui jalur zonasi. Walaupun tak sedikit masyarakat yang kurang bisa mengakses internet saat melakukan proses pendaftaran, namun dirinya tetap mempertanyakan situs PPDB online yang menolak pendaftaran Burhannudin.

“Lokasi rumah siswa dan sekolah, jaraknya 410 meter. Itu sudah masuh radius jalur zonasi. Jadi, siswa ini berhak dan kami harus menampungnya,” tegas Eksan.

Pengumuman di SMAN 2 Banjarbaru terkait penerimaan siswa baru. foto: rico

Tak hanya itu, Eksan juga menuturkan bahwa sekolah akan menanggung seluruh biaya Burhannudin. Temasuk juga mengusulkan ke pemerintah agar Burhannudin menerima beasiswa. “Selama ini, mereka tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah. Maka dari itu, semaksimal mungkin kita akan bantu siswa ini,” lanjutnya.

Faktanya, beberapa kasus serupa seperti yang dialami Burhannudin memang kerap kali ditemukan. Eksan mengakui ada beberapa calon siswa telah ditolak dalam sistem PPDB, padahal menurut ketentuan jalur zonasi seharusnya diterima masuk.

“Kita sudah mendapati beberapa kasus serupa. Calon siswa yang sudah memenuhi syarat jalur zonasi, seharusnya sudah pasti diterima. Untuk itu, kita pihak sekolah mengambil kebijakan khusus untuk para calon siswa yang mengalami masalah seperti ini,” lugasnya.

Perlu diketahui, pada PPDB tahun ini, SMAN 2 Banjarbaru menerima 10 rombongan belajar dengan total 324 siswa. Mengacu pada aturan pusat, dari total jumlah siswa tersebut, difokuskan penerimaan siswa pada jalur zonasi sebesar 50 persen. Lalu, disusul 30 persen jalur prestasi, 15 persen jalur afirmasi dan 5 persen untuk jalur mutasi atau perpindahan orang tua. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : rico
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Menyoal Rapid Test, ‘Tarik Menarik’ Manfaat Deteksi Covid-19 dengan Tudingan Komersialisasi!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan soal batasan tarif Rapid test yang sebelumnya dikeluhkan masyarakat. Foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Surat Edaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait batasan tarif rapid test antibodi untuk Covid-19 dengan biaya tertinggi hanya Rp 150 ribu, menuai pro kontra di tengah masyarakat. Sebagian menganggap aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antibodi itu mampu meminimalisir terjadinya komersialisasi. Tapi lainnya menganggap penetapan tarif tersebut tak sesuai dengan realitas operasional di lapangan hingga menegaskan bahwa hal tersebut sudah menjadi lahan bisnis.

Keluarnya SE Menkes tersebut, menyusul adanya kebijakan Terawan yang mewajibkan seluruh awak dan calon penumpang angkutan laut maupun udara melampirkan surat keterangan sehat dan hasil pemeriksaan rapid test antibodi saat membeli tiket perjalanan.

Kritik adanya dugaan rapid test menjadi lahan bisnis disampaikan anggota Ombudsman Alvin Lie dan Pakar Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono. Keduanya sepakat bahwa biaya rapid test atau tes PCR telah dikomersialkan oleh sejumlah pihak.

Alvin mengatakan seseorang yang telah melakukan rapid test tidak menjamin bahwa orang tersebut terbebas dari virus. Hal tersebut dikarenakan, rapid test antibodi ini tidak mendeteksi virus dalam tubuh seseorang. “Ini juga membuktikan bahwa rapid test itu tidak mendeteksi apakah seseorang itu tertular Covid atau tidak, hanya test antibodi,” kata Alvin kepada wartawan, Rabu (8/7/2020) seperti dilansir detik.com.

 

Sementara Pandu mengatakan, biaya Rp 150 ribu rapid test yang ditetapkan Kemenkes dinilai masih terbilang mahal. Menurutnya, harga itu hanya untuk menebus alat rapid testnya saja. “Seharusnya di bawah Rp 100 ribu kalau perlu Rp 100 ribu aja,” katanya.

Pandu mengatakan biaya Rp 150 ribu untuk sekali rapid test belum termasuk dengan biaya untuk membayar jasa pelayanan tenaga medisnya. Dia menyebut jika diakumulasikan untuk biaya rapid test tersebut bisa mencapai Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu. “Nanti ada tambahan-tambahan lagi, Itu kan harga testnya aja. Ongkos petugasnya, layanannya? Jadi masih jalan untuk tetap mengkomersialkan,” katanya.

Alvin menambahkan, syarat menyertakan surat keterangan pemeriksaan PCR atau rapid test bagi calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan di dalam negeri dinilai sudah tidak relevan lagi diterapkan. Seharusnya aturan tersebut hanya berlaku untuk perjalanan ke luar negeri.

“Dengan adanya ini justru kita pertanyakan apakah masih relevan melakukan test antibodi ini sebagai syarat bepergian bagi penumpang pesawat udara, kereta api, maupun kapal. Karena sebenarnya rapid test ini tidak ada gunanya untuk mencegah penularan Covid-19,” kata Alvin.

“Perlu diingat bahwa hanya di Indonesia yang mensyaratkan calon penumpang pesawat udara maupun kereta api untuk mempunya sertifikat uji Covid. Negara lain tidak ada yang mensyaratkan itu, syarat itu hanya untuk lintas negara bukan untuk penerbangan domestik atau rute dalam negeri,” lanjutnya.

Komitmen agar rapid test tak menjadi ajang bisnis juga ditegaskan anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Ia meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan rapid test virus corona (Covid-19) tak dijadikan sebagai ajang bisnis oleh sejumlah oknum. Pemerintah pun perlu serius mengawasi agar biaya rapid test ini tak dibanderol melebihi yang sudah ditetapkan Kemenkes.

Infografis: kanalkalimantan/yuda

Infografis: kanalkalimantan/yuda

Mufida mengatakan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan dan Agus Putranto harus turun tangan mengawasi langsung pelayanan rapid test di lapangan. Menurutnya, pemerintah bertugas memastikan rakyat mendapat pelayanan rapid test terbaik.

Mufida mengapresiasi langkah Kemenkes menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antibodi. Namun ia meminta pemerintah serius melakukan pengawasan agar tak ada yang melanggar batasan maksimal biaya rapid test.

Setiap fasilitas kesehatan yang menggelar rapid test harus menandatangani persetujuan mematuhi aturan itu, kata Mufida. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemerintah memastikan tarif rapid test di lapangan sesuai dengan aturan.

“Monitoring bisa dilakukan secara sampling dengan sidak atau secara rutin. Bagus kalau Kemenkes dan jajaran di daerah membuka hotline pengaduan harga rapid test di lapangan,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Kalsel, Depi Hariyanto, menyatakan keberatan dengan aturan surat bebas Covid-19 untuk masuk ke suatu daerah. Sementara biaya sekali pemeriksaan, menurut Depi, sekitar Rp 500 ribu. “Itu artinya perusahaan harus menyiapkan sekitar Rp 2 juta untuk satu sopir setiap bulannya,” kata Branch Manager JNE Banjarmasin tersebut.

Syarat Rapid Test Digugat

Sebelumnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dilaporkan ke Ombudsman RI terkait syarat rapid test bagi penumpang yang akan bepergian menggunakan transportasi publik di tengah pandemi virus corona (covid-19). Sebelumnya ia telah menggugat aturan syarat rapid test tersebut ke Mahkamah Agung.

Syarat rapid test ini tertuang dalam Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 9 Tahun 2020 bagi penumpang yang akan bepergian menggunakan pesawat, kereta api, maupun kapal laut. “Kami mengadukan Gugus Tugas ke Ombudsman terkait aturan perubahan kewajiban rapid test bagi penumpang transportasi umum seperti diatur dalam SE Nomor 9 Gugus Tugas,” ujar pelapor, Muhammad Sholeh.

Diketahui, ketentuan dalam Surat Edaran tersebut mengubah masa berlaku rapid test yang semula 3 hari menjadi 14 hari. Ketentuan ini berlaku pula untuk masa berlaku tes PCR yang semula 7 hari menjadi 14 hari.

Sholeh tak mempermasalahkan masa berlaku tes tersebut. Namun menurutnya kewajiban rapid test itu menyusahkan penumpang yang akan bepergian. “Meski sudah diubah dari tiga hari menjadi 14 hari tetap menyusahkan penumpang. Kami menuntut dihapus kewajiban rapid test, bukan diubah masa berlakunya,” katanya.

Sholeh menilai, Gugus Tugas tak berwenang mengatur syarat penumpang. Menurutnya, ketentuan tentang penumpang yang akan bepergian di tengah pandemi menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.

“Kebijakan rapid test berbiaya mahal ini sangat merugikan calon penumpang. Sebab tidak semua penumpang orang kaya,” ucap Sholeh.

Sholeh sebelumnya telah menggugat kewajiban rapid test ke Mahkamah Agung (MA) dengan berpedoman pada SE Gugus Tugas Nomor 7 Tahun 2020. Dalam Surat Edaran tersebut masih mengatur masa berlaku hasil rapid test negatif tiga hari dan tes PCR tujuh hari.

Tak lama muncul Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 yang mengubah masa berlaku hasil rapid test dan tes PCR menjadi 14 hari. (Kanalkalimantan.com/cel/dtc/suara)

 

Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Hampir Tembus 4.000, 108 Kasus Baru Covid-19 di Kalsel Didominasi Hasil Tracing

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Rapid test terus dilakukan untuk mencegah Covid-19 yang terus bertambah Foto: gugus tugas
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Jumlah kasus positif Covid-19 di Kalimantan Selatan terus bertambah. Bahkan, hingga Kamis (9/7/2020) sore, berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kalsel mencatat, jumlah kasus Covid-19 keseluruhan mencapai 3.926 kasus, atau hamper mencapai 4 ribu kasus.

Menurut Juru Bicara GTPP Covid-19 Kalsel Muhamad Muslim, tercatat ada penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 108 kasus. Di mana, sebanyak 13 kasus diantaranya disumbang dari pasien dalam pengawasan (PDP) yang terkonfirmasi positif Covid-19. Terdiri dari 8 kasus dari RSUD Ulin Banjarmasin, 2 kasus dari RSUD H Boejasin Pelaihari, serta masing-masing 1 kasus dari RS Bhayangkara Banjarmasin, RSUD Ratu Zalecha Martapura dan RS Sari Mulia Banjarmasin.

“Sisanya sebanak 95 kasus baru merupakan hasil tracing kontak yang dilakukan oleh Surveilans. Oleh karena itu, kasus baru hasil tracing ini berkisar 88 persen,” kata Muslim di ruang kerjanya di Banjarmasin, Kamis (9/7/2020) sore.

 

Hasil tracing sendiri, didominasi dari Kota Banjarmasin sebanyak 40 kasus dan Kota Banjarbaru sebanyak 18 kasus. Disusul dari Kabupaten Tanah Laut sebanyak 13 kasus, Kabupaten Banjar sebanyak 8 kasus, Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 7 kasus, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 6 kasus dan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 4 kasus.

Saat ini, ada 2.555 kasus positif Covid-19 yang menjalani perawatan. Dari jumlah itu, 317 kasus menjalani perawatan di beberapa rumah sakit, sedangkan 2.238 kasus lainnya menjalani perawatan pada karantina khusus maupun isolasi mandiri.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel ini memastikan ada penambahan kasus positif Covid-19 yang sembuh. Sehingga, angkanya merangkak menjadi 1.162 kasus. “24 orang ini merupakan hasil perawatan di beberapa tempat. Diantaranya karantina khusus Bapelkes Kalsel di Banjarbaru sebanyak 4 orang, yang terdiri dari warga Kabupaten Banjar 2 orang, warga Banjarmasin 1 orang dan warga Barito Kuala 1 orang,” beber Muslim.

Disusul 7 orang yang sembuh dari RSUD Ulin Banjarmasin, terdiri dari 6 warga Banjarmasin dan 1 warga Kabupaten Tanah Laut. Kemudian, kasus sembuh lainnya disumbang dari karantina khusus di Kabupaten Barito Kuala sebanyak 10 orang dan karantina mandiri di Kota Banjarbaru sebanyak 2 orang.

Angka kematian akibat Covid-19 sendiri, masih bertengger di angka 209 kasus. “Hari ini, tidak ada yang dilaporkan meninggal dunia,” lugas Muslim. (Kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->