Connect with us

HEADLINE

Menyoal Rapid Test, ‘Tarik Menarik’ Manfaat Deteksi Covid-19 dengan Tudingan Komersialisasi!

Diterbitkan

pada

Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan soal batasan tarif Rapid test yang sebelumnya dikeluhkan masyarakat. Foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Surat Edaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait batasan tarif rapid test antibodi untuk Covid-19 dengan biaya tertinggi hanya Rp 150 ribu, menuai pro kontra di tengah masyarakat. Sebagian menganggap aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antibodi itu mampu meminimalisir terjadinya komersialisasi. Tapi lainnya menganggap penetapan tarif tersebut tak sesuai dengan realitas operasional di lapangan hingga menegaskan bahwa hal tersebut sudah menjadi lahan bisnis.

Keluarnya SE Menkes tersebut, menyusul adanya kebijakan Terawan yang mewajibkan seluruh awak dan calon penumpang angkutan laut maupun udara melampirkan surat keterangan sehat dan hasil pemeriksaan rapid test antibodi saat membeli tiket perjalanan.

Kritik adanya dugaan rapid test menjadi lahan bisnis disampaikan anggota Ombudsman Alvin Lie dan Pakar Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono. Keduanya sepakat bahwa biaya rapid test atau tes PCR telah dikomersialkan oleh sejumlah pihak.

Alvin mengatakan seseorang yang telah melakukan rapid test tidak menjamin bahwa orang tersebut terbebas dari virus. Hal tersebut dikarenakan, rapid test antibodi ini tidak mendeteksi virus dalam tubuh seseorang. “Ini juga membuktikan bahwa rapid test itu tidak mendeteksi apakah seseorang itu tertular Covid atau tidak, hanya test antibodi,” kata Alvin kepada wartawan, Rabu (8/7/2020) seperti dilansir detik.com.



 

Sementara Pandu mengatakan, biaya Rp 150 ribu rapid test yang ditetapkan Kemenkes dinilai masih terbilang mahal. Menurutnya, harga itu hanya untuk menebus alat rapid testnya saja. “Seharusnya di bawah Rp 100 ribu kalau perlu Rp 100 ribu aja,” katanya.

Pandu mengatakan biaya Rp 150 ribu untuk sekali rapid test belum termasuk dengan biaya untuk membayar jasa pelayanan tenaga medisnya. Dia menyebut jika diakumulasikan untuk biaya rapid test tersebut bisa mencapai Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu. “Nanti ada tambahan-tambahan lagi, Itu kan harga testnya aja. Ongkos petugasnya, layanannya? Jadi masih jalan untuk tetap mengkomersialkan,” katanya.

Alvin menambahkan, syarat menyertakan surat keterangan pemeriksaan PCR atau rapid test bagi calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan di dalam negeri dinilai sudah tidak relevan lagi diterapkan. Seharusnya aturan tersebut hanya berlaku untuk perjalanan ke luar negeri.

“Dengan adanya ini justru kita pertanyakan apakah masih relevan melakukan test antibodi ini sebagai syarat bepergian bagi penumpang pesawat udara, kereta api, maupun kapal. Karena sebenarnya rapid test ini tidak ada gunanya untuk mencegah penularan Covid-19,” kata Alvin.

“Perlu diingat bahwa hanya di Indonesia yang mensyaratkan calon penumpang pesawat udara maupun kereta api untuk mempunya sertifikat uji Covid. Negara lain tidak ada yang mensyaratkan itu, syarat itu hanya untuk lintas negara bukan untuk penerbangan domestik atau rute dalam negeri,” lanjutnya.

Komitmen agar rapid test tak menjadi ajang bisnis juga ditegaskan anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Ia meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan rapid test virus corona (Covid-19) tak dijadikan sebagai ajang bisnis oleh sejumlah oknum. Pemerintah pun perlu serius mengawasi agar biaya rapid test ini tak dibanderol melebihi yang sudah ditetapkan Kemenkes.

Infografis: kanalkalimantan/yuda

Infografis: kanalkalimantan/yuda

Mufida mengatakan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan dan Agus Putranto harus turun tangan mengawasi langsung pelayanan rapid test di lapangan. Menurutnya, pemerintah bertugas memastikan rakyat mendapat pelayanan rapid test terbaik.

Mufida mengapresiasi langkah Kemenkes menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antibodi. Namun ia meminta pemerintah serius melakukan pengawasan agar tak ada yang melanggar batasan maksimal biaya rapid test.

Setiap fasilitas kesehatan yang menggelar rapid test harus menandatangani persetujuan mematuhi aturan itu, kata Mufida. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemerintah memastikan tarif rapid test di lapangan sesuai dengan aturan.

“Monitoring bisa dilakukan secara sampling dengan sidak atau secara rutin. Bagus kalau Kemenkes dan jajaran di daerah membuka hotline pengaduan harga rapid test di lapangan,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Kalsel, Depi Hariyanto, menyatakan keberatan dengan aturan surat bebas Covid-19 untuk masuk ke suatu daerah. Sementara biaya sekali pemeriksaan, menurut Depi, sekitar Rp 500 ribu. “Itu artinya perusahaan harus menyiapkan sekitar Rp 2 juta untuk satu sopir setiap bulannya,” kata Branch Manager JNE Banjarmasin tersebut.

Syarat Rapid Test Digugat

Sebelumnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dilaporkan ke Ombudsman RI terkait syarat rapid test bagi penumpang yang akan bepergian menggunakan transportasi publik di tengah pandemi virus corona (covid-19). Sebelumnya ia telah menggugat aturan syarat rapid test tersebut ke Mahkamah Agung.

Syarat rapid test ini tertuang dalam Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 9 Tahun 2020 bagi penumpang yang akan bepergian menggunakan pesawat, kereta api, maupun kapal laut. “Kami mengadukan Gugus Tugas ke Ombudsman terkait aturan perubahan kewajiban rapid test bagi penumpang transportasi umum seperti diatur dalam SE Nomor 9 Gugus Tugas,” ujar pelapor, Muhammad Sholeh.

Diketahui, ketentuan dalam Surat Edaran tersebut mengubah masa berlaku rapid test yang semula 3 hari menjadi 14 hari. Ketentuan ini berlaku pula untuk masa berlaku tes PCR yang semula 7 hari menjadi 14 hari.

Sholeh tak mempermasalahkan masa berlaku tes tersebut. Namun menurutnya kewajiban rapid test itu menyusahkan penumpang yang akan bepergian. “Meski sudah diubah dari tiga hari menjadi 14 hari tetap menyusahkan penumpang. Kami menuntut dihapus kewajiban rapid test, bukan diubah masa berlakunya,” katanya.

Sholeh menilai, Gugus Tugas tak berwenang mengatur syarat penumpang. Menurutnya, ketentuan tentang penumpang yang akan bepergian di tengah pandemi menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.

“Kebijakan rapid test berbiaya mahal ini sangat merugikan calon penumpang. Sebab tidak semua penumpang orang kaya,” ucap Sholeh.

Sholeh sebelumnya telah menggugat kewajiban rapid test ke Mahkamah Agung (MA) dengan berpedoman pada SE Gugus Tugas Nomor 7 Tahun 2020. Dalam Surat Edaran tersebut masih mengatur masa berlaku hasil rapid test negatif tiga hari dan tes PCR tujuh hari.

Tak lama muncul Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 yang mengubah masa berlaku hasil rapid test dan tes PCR menjadi 14 hari. (Kanalkalimantan.com/cel/dtc/suara)

 

Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

WHO: Mungkin Tak Akan Pernah Ada Obat untuk Covid-19

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto : Reuters/Dennis Balibouse
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTA.COM, JENEWA – Harapan dunia untuk memutus siklus penularan dan penutupan wilayah kini bertumpu pada vaksin. Tetapi dalam konferensi pers secara virtual hari Selasa, Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus di Jenewa mengatakan pemerintah dan warga seharusnya berfokus pada apa yang diketahui ampuh yaitu testing, pelacakan kontak, jaga jarak fisik dan pemakaian masker.

“Kita semua berharap memiliki sejumlah vaksin ampuh yang bisa membantu mencegah orang tertular. Namun, tidak ada obat yang manjur saat ini – dan mungkin tidak akan pernah ada. Jadi, yang bisa dilakukan saat ini untuk menghentikan wabah adalah menerapkan dasar-dasar kesehatan masyarakat dan pengendalian penyakit,” ujar Tedros.

Meskipun sudah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama berbulan-bulan sehingga melumpuhkan ekonomi, pandemi virus corona terus meluas. Kini tercatat hampir 700.000 kematian di seluruh dunia. Di Amerika, penasihat Gedung Putih memperingatkan, virus itu “menyebar sangat luas.”

Di negara-negara yang sebelumnya berhasil mengendalikan, wabah kembali merebak, misalnya Australia. Hari Senin, PSBB baru kembali diterapkan di negara bagian Victoria yang terimbas keras. Jam malam juga diberlakukan di Melbourne, ibu kota negara bagian itu, selama enam minggu ke depan. Semua bisnis yang dinilai non-esensial ditutup, dan pesta pernikahan dilarang.



Di Filipina, pemerintah juga menerapkan kembali penutupan wilayah atau lockdown setelah jumlah penularan melampaui 100 ribu. Lebih dari 27 juta orang – termasuk di ibukota negara itu, Manila, kembali harus diam di rumah selama dua minggu mulai Selasa.

Iran, negara yang paling terimbas pandemi di Timur Tengah, melaporkan jumlah penularan tertinggi dalam satu hari dalam hampir sebulan. Pemerintah memperingatkan, sebagian besar provinsi di sana menghadapi perebakan kembali virus corona.

Tetapi, Amerika masih menjadi negara yang paling terimbas pandemi. Sejauh ini, dilaporkan 4,6 juta kasus dan hampir 155.000 kematian di Amerika.

Deborah Birx, kepala gugus tugas virus corona Gedung Putih, memperingatkan negara itu telah memasuki “fase baru”. “Apa yang kita saksikan sekarang berbeda dari apa yang terjadi pada Maret dan April,” kata Birx kepada stasiun televisi CNN. Ia menambahkan, virus ini “menyebar sangat luas.”

Kepala teknis WHO untuk tanggap COVID-19 Maria Van Kerkhove mengatakan kajian baru-baru ini memperkirakan tingkat kematian akibat virus corona adalah 0,6 persen. “Mungkin angka itu terdengar tidak besar, tetapi cukup tinggi jika memperhitungkan virus yang mudah menular, yang bisa menular dengan cepat,” katanya.

Pandemi mendorong banyak pihak bergegas membuat vaksin. Rusia hari Senin menyatakan akan meluncurkan vaksin secara massal pada September dan memproduksi “jutaan” dosis vaksin setiap bulan sebelum tahun depan. (ka/jm)

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Jalan Panjang Denny Raih ‘Tiket’ Gerindra-Demokrat, Politik Tanpa Fulus Berakhir Mulus!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Jalan panjang dilakukan Denny-Difriadi mendapatkan dukungan Gerindra dan Demokrat di Pilgub Kalsel. Foto : ilustrasi yuda
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU– Perjalanan panjang ‘hijrah gasan Banua’ Denny Indrayana di Pilgub Kalsel akhirnya sampai pada level pertama untuk mengantongi tiket rekomendasi parpol. Setelah lebih sembilan bulan berjuang meyakinkan Gerindra dan Demokrat, akhirnya kedua parpol tersebut memutuskan memberikan mandat. Terpenting, Denny membuktikan komitmennya bahwa dukungan tersebut diraih tanpa mahar politik uang!

Berawal dari tekadnya maju melawan incumbent Sahbirin Noor, langkah mantan Wamenkum HAM era Presiden SBY ini terasa musykil pertamanya. Betapa tidak, tanpa dukungan apapun dan hanya bermodal niat, ia bertekad maju.

Kepada Kanalkalimantan.com, pegiat anti korupsi ini menceritakan awal mula langkahnya mencebur ke pertarungan Pilgub Kalsel.

“Saya ketika itu gelisah. Masak tidak ada yang berani melawan incumbent? Dengan membaca Bismillah, setelah saya melaksankan sholat malam ketika itu, saya tegaskan untuk maju!” katanya.



Lalu, pada Minggu (13/10/2019) Denny mendeklarasikan pencalonannya sebagai Gubernur Kalsel di hadapan puluhan jurnalis di Kalsel, yang hadir dalam jumpa pers di Varras Resto, Jl A Yani Km 36,6 Banjarbaru, Kalsel.

Dari situlah, langkah demi langkah mulai ditapaki Denny Indrayana. Hanya bermodal solidaritas rekan dan koleganya saat itu, ia mulai mendaftar ke sejumlah partai yang mulai membuka penjaringan kandidat. Hampir semua parpol didatangi, termasuk Gerindra dan Demokrat.

Termasuk, ia menggalang dukungan relawan untuk menyetor KTP sebagai cadangan jika tak ada parpol yang meminangnya. Sehingga ia akan menggunakan jalur independen. Tapi seiring waktu, jalur independen ia tinggalkan. Denny pun fokus kepada dukungan partai.

Denny mengatakan, ia memiliki kedekatan emosional dengan sejumlah partai. “Ya, khususnya dengan Partai Demokrat dan Gerindra. Karena memang secara pribadi kenal dan pernah bersama dengan ketua umumnya,” katanya.

Ia menceritkan, perlu waktu dan kesabaran berjuang di jalur parpol. Terlebih, ia menegaskan bahwa tak menggunakan politik uang. Baginya, terwujudnya good governance harus dimulai dari langkah pertamanya.

“Ibaratnya, wudhu kita harus sah sebelum kita sholat. Kalau langkah pertamanya saja sudah batal dengan melakukan politik uang, maka otomatis semua yang kita idealkan untuk membangun politik yang bersih juga akan batal,” katanya.

Grafis : yuda kanalkalimantan

Hal itu juga yang ia tegaskan, saat diwawancara koleganya, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dalam video yang diunggah lewat saluran Youtube, Selasa (21/7/2020) malam. Dalam video berjudul “Optimisme Denny Indrayana, Bisa Menang Tanpa Mahar dan Politik Uang”, Refly menyinggung soal pandangan umum soal money politics pada kontestasi politik, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Orang bilang no money no candidacy. Itu bagaimana mau ngomong anti korupsi? Bagaimana menjawab rumor seperti itu?” tanya Refly kepada juniornya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Denny mengatakan, justru di situlah letak tantangannya. Sejauh ini Denny mengaku mendapatkan surat tugas dari Partai Demokrat tanpa sepeser rupiah pun. Begitu juga dengan surat rekomendasi sementara dari Partai Gerindra. Ada juga relawan-relawan yang dinilainya luar biasa militan.

“Jangankan saya kasih uang, malah mereka yang menyumbang membuat kaos, masker dan lain-lain. Jadi tidak ada yang impossible, tapi memang agak ekstra kerjanya,” ujar mantan Stafsus Presiden SBY ini.

Kini, dengan dukungan 8 kursi Gerindra dan 3 kursi Demokrat, sudah pas untuk menjadikan Haji Denny sebagai Cagub Pilgub Kalsel 2020. Dengan total 55 kursi DPRD Provinsi Kalsel, maka 11 kursi Gerindra-Demokrat sudah memenuhi syarat minimal 20% kursi pencalonan.

Namun, Denny rupanya tidak hanya memastikan 11 kursi DPRD Provinsi. Sedang berada di Jakarta, Denny terus berkeliling dan memastikan mendapatkan dukungan partai lainnya. Ketika ditanya, ia tidak mau mengungkapkan partai mana saja yang ditemuinya. “Saya terus membangun komunikasi dengan partai lain untuk berkoalisi. Insya Allah dalam waktu dekat partai koalisi kami akan mendeklarasikan dukungannya,” katanya. (kanalkalimantan.com/cel)

Reporter : Cel
Editor : Cell



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->