Minta 7 Rekan Dibebaskan, Aksi Anarkis Mahasiswa Disayangkan

BANJARMASIN, Puluhan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Kalsel kembali menggelar aksi unjuk rasa, Sabtu (15/9) siang. Pasca unjuk rasa yang berakhir ricuh dan pengrusakan di Gedung DPRD Kalsel, mahasiswa menggelar aksi di dua tempat, Mapolda Kalsel dan Polresta Banjarmasin.

Dengan pengeras suara dan famplet, dalam orasi mahasiswa menuntut agar aparat keamanan segera melepaskan 7 rekan mereka yang masih diamankan saat aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kalsel, Jumat (14/9). Mereka menuntut ada tindakan tegas bagi oknum yang melepas anjing pada saat mengamankan demo di DPRD Kalsel.

“Aparat sudah keterlaluan. Bertindak sangat agresif terhadap rekan-rekan kami mahasiswa. Menghapus paksa dokumentasi aksi yang diambil mahasiswa, hingga melepaskan anjing yang kemudian menggigit saudari kami. Selain itu, kami juga meminta pertanggung jawaban serta menuntut agar aparat keamanan segera mengeluarkan rekan-rekan kami sekarang juga,” ujar Zainul Muslihin, koordinator aksi.

Kabag Ops Polresta Banjarmasin Kompol A Wilzan menjelaskan kepada peserta aksi demo bahwa untuk prosedur pembawaan anjing, hanya digunakan sebagai bentuk untuk membubarkan peserta aksi dengan cara menakut-nakuti bukan untuk menggigit.

Sebelumnya, aksi puluhan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Kalsel, Jumat (14/9) siang, berujung pelaporan polisi oleh Sekretariat DPRD Kalsel. Sebanyak 38 mahasiswa sempat dibawa paksa ke Mapolresta Banjarmasin dengan truk polisi pasca pengerusakan sejumlah fasilitas di ruang paripurna DPRD Kalsel. Dari 38 mahsiswa yang dibawa ke Mapolresta Banjarmasin memang sudah dilepaskan. Tersisa 7 mahasiswa yang dianggap bertanggungjawab atas aksi anarkis di “Rumah Banjar”.

Aksi anarkis pengrusakan fasilitas di DPRD Kalimantan Selatan oleh sekelompok mahasiswa sangat disayangkan. Dr Taufik Arbain, mantan aktivis mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menilai cara-cara kurang etis itu, malah meruntuhkan citra gerakan mahasiswa di mata publik, termasuk di mata mahasiswa lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah sosial.

“Kita berharap aksi-aksi tidak etis seperti itu tidak terulang lagi, apalagi sampai menjadi instrument politik pihak-pihak tertentu untuk ‘melumpuhkan’ semangat pembelaan terhadap kepentingan rakyat,” kata aktivis mahasiswa Gerakan Reformasi 98 ini, Sabtu (15/9).

Untuk itu jangan matikan semangat agen perubahan karena ulah sekelompok mahasiswa demikian. Saat ini gerakan mahasiswa rentan menjadi bulan-bulanan politik jika salah langkah.

“Jadi tunjukkan kecerdasan, gunakan saluran yang beradab. Demonstrasi itu bukan sekadar aksi gagah-gagahan,” jelas Dosen Fisip ULM ini.

Ia mengakui harusnya mahasiswa itu representasi keprihatinan publik, sehingga mereka mampu mengantisipasi kemungkinan hal-hal yang akan mematikan gerakan dan perjuangannya.

“Kalau demo mendobrak pintu, merusak properti yang dibeli dari uang rakyat, itu bukan mahasiswa,” pungkasnya.

Unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa Aliansi Mahasiswa Kalsel yang berujung pada aksi anarkis tersebut, di daerah lain di tanah air juga terjadi aksi serupa. Agendanya sama, yakni menyorot soal instabilitas ekonomi nasional dengan tingginya kurs dollar atas rupiah.

Kumpulan mahasiswa ini membawa isu melemahnya rupiah yang dihubungkan dengan beberapa permasalahan lain. Sebagaimana pernyataan sikap yang disampaikan, bahwa goyahnya masalah ekonomi ini berdampak negatif dengan rentetan kasus seperti dijualnya aset PT. Pertamina, utang luar negeri mencapai Rp 5.336 T, melonjaknya impor, subsidi BBM dicabut, naiknya harga bahan pokok, kelangkaan LPG 3 kilogram, banyaknya TKA di Indonesia, hingga isu pelarangan suara azan menggunakan pengeras suara.

Tentu saja, bahwa isu tersebut kental dengan nuansa dan agenda politik menjelang digelarnya Pilpres 2019 nanti. Hal ini pun tercermin dari pernyataan sikap yang disampaikan pendemo yang menggelar aksi di DPRD Kalsel. Diantaranya, menuntut untuk menurunkan Presiden Jokowi, memecat Menteri Agama Lukman Hakim, hapuskan Perpres no 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing.

Meskipun, di sisi lain mahasiswa juga menuntut penurunan harga BBM, stabilitas harga eceran tinggi LPG, dan menyerukan netralitas TNI/Polri dalam pemilu. (mario)