Connect with us

Kota Banjarbaru

Momen Idul Adha DLH Kumpulkan Pegawai dan Pasukan Kebersihan

Diterbitkan

pada

Wakil Walikota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan saat menyerahkan daging kurban kepada pasukan kebersihan kota Banjarbaru. Foto : rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Dalam momentum Hari Raya Idul Adha 1440 H dan menjelang perayaan HUT RI ke-74, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarbaru menggelar silaturahmi pasukan kuning bersama pada Senin (12/8) siang.
Kegiatan diadakan di depan kantor DLH Banjarbaru di jalan Trikora Banjarbaru. Acara dihadiri Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani bersama Wakil Walikota Daarmawan Jaya Setiawan bersua dengan ratusan petugas kebersihan.
Bertetapan dengn Idul Adha, DLH Banjarbaru memotong hewan kurban dan membagikan daging kurban kepada pasukan kunung dan masyarakat. Bungkus daging hewan kurbab dikonsep sangat ramah lingkungan.

“Kita menggunakan daun pisang yang dibentuk seperti bakul. Ini dalam upaya program menekan penggunaan kantong plastik,” kata Kadis LH Banjarbaru, Sirajoni.

Mereka yang telah dapat kupon tidak diperkenankan membawa kantong kresek plastik untuk menjadi wadah. Melainkan harus bahan ramah lingkungan, seperti tas kain (tote bag) atau bakul purun.
“Ini sesuai dengan surat edaran Walikota beberapa waktu lalu dalam rangka mengurangi penggunaan kantong plastik di momen hari raya kurban. Jadi kita memberikan contoh kepada masyarakat,” katanya.
DLH Banjarbafu setidaknya menyediakan lebih dari 650 kupon daging kurban. Terdiri dari daging sapi dan kambing. “Totalnya ada 650 kupon. Ini kita bagikan kepada pegawai DLH dan juga masyarakat,” sebut Sirajoni.
Terkait acara silaturahmi, Sirajoni ingin merekatkan antar pegawai. Karena selama ini pegawai maupun pekerja di Dinas LH Banjarbaru punya lokasi pekerjaan yang berbeda.
“Jadi yang biasanya bekerja di lapangan bisa membaur dengan yang bekerja di kantoran, begitupun sebaliknya. Bersama Walikota dan Wakil Walikota, tujuan kita ingin lebih merekatkan silaturahmi,” pungkasnya. (rico)

Reporter : digdo
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Kota Banjarbaru

Disiapkan Rp 10 Miliar, Program Padat Karya Stimulus Ekonomi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Banjarbaru

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Proyek padat karya stimulus ekonomi disiapkan untuk 20 kelurahan di kota Banjarbaru. Foto: dok kanalkalimantan/rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Stimulus di bidang ekonomi guna menghidupkan kembali kegiatan ekonomi masyarakat kota Banjarbaru yang terdampak pandemi Covid-19 segera terealisasi.

Berdasarkan informasi yang diberikan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru, payung hukum untuk melaksanakan program ini telah terbentuk melalui draft Peraturan Wali Kota (Perwali).

Salah satu stimulus ekonomi yamg direncanakan ialah mempekerjakan masyarakat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur melalui program padat karya. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarbaru bertugas menyediakan berbagai paket proyek, tersebar di 20 kelurahan.

Kepala Dinas PUPR Banjarbaru Ir Jaya Kresna membenarkan bahwa payung hukum tersebut telah terbentuk. Hanya saja, belum bisa dilaksanakan, lantaran pihaknya saat ini masih membentuk draft Perwali untuk teknis pelaksanaan.

“Semua sudah kita diskusikan dan sedang kita susun. Jika draft Perwali tentang teknis pelaksanaan program padat karya ini sudah terbentuk, tinggal action saja,” akunya, Jumat (10/7/2020) siang.

Pelaksanaan program padat karya tersebut, kata Jaya, akan bekerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Adapun teknisnya, Dinas PUPR menyiapkan berbagai paket pengerjaan dan akan ditawarkan kepada LPM, sebagai mitra pemerintah di tiap kelurahan.

Dikatakan Jaya, terbaru ini pihak-pihak LPM telah menyetujui seluruh paket pengerjaan yang diusulkan. Untuk proses selanjutnya, maka pihak LPM diharuskan mengajukan proposal ke Pemerintah Kota (Pemko) agar anggaran bisa dicairkan.

“Pencairan anggaran dilakukan secara bertahap sesuai permintaan dari LPM. Walaupun bertahap, seluruh serapan anggaran harus dicairkan di tahun ini juga agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” lanjutnya.

Baca Juga : Berdayakan Warga Terdampak Covid-19, PUPR Banjarbaru Siapkan Lebih 20 Proyek Padat Karya!

Paket-paket pengerjaan yang diusulkan melalui program padat karya ini secara umum bersifat pemeliharaan saja, yang artinya bisa dikerjakan oleh tenaga manusia. Terdiri dari dari masing-masing bidang Dinas PUPR, seperti halnya pembangunan jalan, membersikan sampah atau gulma di sepanjang jembatan, hingga drainase lingkungan.

“Total anggaran seluruh paket pengerjaan yang kita usulkan ini mencapai kurang lebih Rp 10 miliar. Sebenarnya, anggaran stimulasi ekonomi di Dinas PUPR tersedia Rp 20 miliar. Tapi, setelah kita sesuaikan dengan kemampuan pelaksanaan paket pengerjaan kita, rupanya menyusut menjadi Rp 10 milar,” pungkas Jaya.

Perlu diketahiui, anggaran stimulus ekonomi di Dinas PUPR tersebut disalurkan melalui anggaran penanganan Covid-19 di Kota Banjarbaru bersumber dari dana BTT (Belanja Tidak Terduga) sebesar Rp 167 miliar. Sebagaimana peruntukannya, anggaran penanganan Covid-19, terbagi untuk tiga bidang. Pembagiannya meliputi 45 persen untuk bidang kesehatan, 30 persen untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan 25 persen untuk stimulus ekonomi. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : Rico
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Kota Banjarbaru

Tempat Hiburan di Banjarbaru Kembali Dibuka, Pengelola Wajib Batasi Pengunjung

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pemko Banjarbaru telah mengambil kebijakan mengizinkan tempat Usaha Jasa Pariwisata (UJP) termasuk tempat hiburan kembali beroperasi. Foto: Polres Banjarbaru
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru telah mengambil kebijakan untuk mengizinkan tempat Usaha Jasa Pariwisata (UJP) termasuk tempat hiburan, untuk kembali beroperasi. Hal ini sebagaimana, surat edaran yang dikeluarkan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Banjarbaru, pada 1 Juli lalu.

Meskipun telah diizinkan beroperasi, tempat hiburan tetap wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, baik tempat cuci tangan, psyical distancing, serta pengunjung diwajibkan menggunakan masker. Terkhusus, pihak pengelola tempat hiburan juga diharuskan membatasi jumlah pengunjung.

“Phyicial distancing harus diterapkan, dengan jarak kursi minimal satu meter. Tempatnya juga wajib disterilkan secara berkala,” kata Kabid Pariwisata Disporabudpar Banjarbaru, Diah, Senin (6/7/2020) siang.

Ihwal pembatasan jumlah pengunjung, Disporabudpar menetapkan ketentuan sebagaimana Keputusan Kemenkes pada 19 Juni lalu. Yakni, jumlah pengunjung di tempat hiburan bersifat indoor hanya diperbolehkan 35% dari kapasitas normal. Sementara, khusus di tempat hiburan bersifat outdoor,  jumlah pengunjungan diperbolehkan yakni 50% dari kapasitas normal.

Jika ada pihak pengelola tempat hiburan tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan, kata Diah, maka akan ada sanksi tegas yang menanti. Namun, untuk sementara ini pihaknya terlebih dulu akan melakukan sosialisasi dan pengawasan.

Pemko Banjarbaru telah mengambil kebijakan mengizinkan tempat Usaha Jasa Pariwisata (UJP) termasuk tempat hiburan kembali beroperasi. Foto: Polres Banjarbaru

“Kita bersama tim Gugus akan gencar melakukan sosialisi dulu, jadi untuk saat ini mungkin teguran dulu. Tapi, jika kedepannya masih ngeyel, maka kita tidak segan memberikan sanksi dan yang paling berat adalah pencabutan izin operasional,” pungkasnya

Sebagaimana diketahui, merebaknya pandemi Covid-19, pada Maret lalu, berimbas pada penutupan seluruh tempat wisata maupun hiburan di Kota Banjarbaru. Walhasil, dampak selanjutnya dari penutupan tersebut ialah menurunnya pendapatan pajak kota Banjarbaru.

Data Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Banjarbaru mencatat penuruan drastis di sektor pajak tempat hiburan. “Kalau data pada akhir Mei tadi, setoran pajak hotel yang kita terima turun sampai 97%, hiburan 98%, resto 75%, dan reklame 70%,” kata Rustan Effendi, Kepala BP2RD Kota Banjarbaru. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : rico
Editor : chell



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Kota Banjarbaru

Aktivitas Penambang Ilegal Sebabkan Sungai Keruh, Dishut Kalsel Usir Para Pelaku

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Dishut Kalsel mengamakan sejumlah orang tang melakukan aktivitas penambangan liar di kawasan Kiram, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar. Foto: dishut
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Dinas Kehutanan (Dishut) Kalsel kembali melakukan giat pengamanan atas adanya aktivitas penambangan liar di kawasan Kiram, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar.

Temuan aktivitas penambangan liar ini merupakan laporan dari masyarakat sekitar dan ditindaklanjuti oleh Kadishut Prov Kalsel Hanif Faisol Nurofiq. Giat pengamanan dipimpin langsung oleh Kepala Bidang PKSDAE Pantja Satata didampingi Kepala Seksi Pengamanan Haris, beserta tim Polhut dan TKPH.

Dari hasil giat pengamanan, ditemukan para penambang ilegal yang tengah beraktivitas di dua titik lokasi sepanjang sungai di kawasan Kiram. Yakni, di Sungai Tapus dan Sungai Matang Kanas.  “Kita mendapati para penambang ilegal, dengan jumlah di Sungai Tapus sebanyak 13 orang dan di Sungai Matang Kanas sebanyak 15 orang. Kita juga menemukan mesin penambang yang digunakan mereka,” kata Kepala Seksi Pengamanan, Haris, Senin (6/7/2020) siang.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, para penambang merupakan warga Cempaka, Kota Banjarbaru dan Banyu Irang, Kabupaten Tanah Laut. Mereka berdalih melakukan aktivitas penambangan lantaran tak memiliki perkejaan.

Dampak aktivitas penambangan ilegal ini, kata Haris, mengakibatkan aliran air sungai di sepanjang kawasan Kiram menjadi keruh. Termasuk juga banyak pepohonan yang menjadi korban asal tebang.

Atas masifnya kerusakan lingkungan, petugas Dishut Prov Kalsel melakukan tindakan tegas yakni dengan menghentikan aktivitas penambangan ilegal tersebut. Hanya saja, dalam hal ini para penambang tidak diamankan.

“Di dua lokasi itu adalah kawasan APL -areal bukan kawasan hutan-. Bukan ranah Polhut, tapi lebih kepada pihak Kepolisian dan Dinas Lingkungan Hidup. Kita hanya meminta mereka untuk angkat kaki dan menghentikan aktivitas penambangan,” pungkas Haris.

Kini, disekitar area penambangan tersebut telah terpasang garis police line. Sejumlah tenda yang sebelumbya terpasang juga telah dibongkar dengan inisiatif sendiri oleh para penambang. (Kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Cell



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->