Muncul PDP Pertama di HSU, Kades dan Camat Kembali Tes Skrining Lanjutan

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Muncul kasus baru Pasien Dalam Pemantauan (PDP) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) para kepala desa dan aparat kecamatan berinisiatif kembali melakukan tes skrining (screening test) lanjutan kesehatan guna mencegah menyebarnya virus corona disease 2019 (Covid-19).

Hal ini dilakukan, lantaran diduga kasus PDP yang baru muncul menimpa seorang istri dari kepala desa di Kecamatan Paminggir. Berdasarkan tracing, sebelumnya sang suami diketahui pernah melakukan riwayat perjalanan ke wilayah zona merah.

Sehingga para kepala desa di Kecamatan Sungai Tabukan dan Paminggir melakukan tes skrining lanjutan ke Puskesmas setempat pada Senin (13/4/2020) kemarin, termasuk para camat dan staf kecamatan.

Kepala Dinkes Kabupaten HSU dr H Agus Fidliansyah, kepada Kanalkalimantan.com, Selasa (14/4/2020) mengakui, pihaknya telah melakukan upaya pencegahan dengan melakukan skrining lanjutan kepada para aparatur desa di Puskesmas kecamatan setempat.

Hal ini juga dilakukan agar dapat mengetahui hasil evaluasi terhadap kondisi para aparat bersangkutan yang sebelumnya telah dilakukan skrining serupa setibanya di Kabupaten HSU pada Maret kemarin.

“Setahu saya Kades yang berada di Paminggir diperiksa kawan-kawan Puskesmas, paling tidak ada untuk mengevaluasi hasil pantauan sebelumnya dan apakah ada gejala klinis pada saat ini,” ujar dr Agus Fidliansyah.

Selain itu, ia menambahkan meski pihaknya belum melakukan kontak tracing kepada yang bersangkutan karena masih berstatus PDP dan belum terkonfirmasi positif Covid-19.

“Namun demikian tetap terus kita berikan informasi dan edukasi  kepada seluruh masyarakat tentang pencegahan penularan covid19, seperti pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, di rumah saja, jauhi kerumunan, jaga kesehatan, dan jika ada gejala konsultasikan kepada petugas kesehatan terdekat,” jelasnya.

Atas kejadian ini dirinya juga menghimbau agar seluruh masyarakat dapat menjalankan imbauan pemerintah

“Intinya semua siapapun harus di rumah saja dan jaga jarak serta pakai masker. Ini sesuai imbauan gugus tugas pusat, keluar rumah jika sesuatu yang penting saja,” tandasnya.

Para kepala desa di Kecamatan Sungai Tabukan dan Paminggir melakukan tes skrining lanjutan ke Puskesmas setempat pada Senin (13/4/2020) kemarin. Foto: dew

Sementara itu, Camat Sungai Tabukan H Syahbuddin Nor mengakui turut memeriksakan diri bersama para staf kecamatan. Ia mengaku bersyukur atas kesadaran kepala desa untuk datang ke Puskesmas menjalani tes skrining.

“Kesadaran dan dukungan warga kami juga cukup besar dalam rangka upaya pencegahan penyebaran Cobid-19, misalnya beberapa desa berinisiatif menyediakan sarana tempat cuci tangan di depan rumah warganya masing-masing dengan memodifikasi kaleng plastik bekas cat dengan dipasangi kran,” terangnya.

Para kepala desa dikecamatan ini juga dengan sigap merespon himbauan bupati untuk membuat spanduk yang berisi himbauan untuk mencegah penyebaran Covid-19 melalui penerapan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

“Alhamdulillah, warga di Kecamatan Sungai Tabukan sangat peduli dan mendukung upaya pencegahan penyebaran Virus Corona, bahkan salah satu lembaga pendidikan swasta yakni Zadul Ma’ad bersedia menyediakan ruang khusus untuk keperluan isolasi bagi warga yang baru tiba dari perjalanan luar daerah,” kata Syahbuddin Nor.

Ia menambahkan, beberapa perajin bordir dan penjahit di wilayah kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Sungai Pandan ini mulai memproduksi masker kain sendiri untuk membantu warga yang kesulitan mencari masker di apotek dan toko.

Namun, Syahbuddin bersyukur berdasarkan hasil tes skrining hingga saat ini belum ada kepala desa maupun aparat kecamatan di wilayahnya yang terdapat gejala terpapar Covid-19, serta belum ada aparat atau warga yang harus menjalani isolasi.

Syahbuddin juga mewajibkan aparat kecamatan khususnya untuk mengenakan masker saat bekerja dan melakukan cuci tangan dengan sabun sebelum masuk ke kantor kecamatan.

“Kita juga melakukan pergiliran bekerja dikantor atau kebijakan shift kerja sesuai anjuran bupati tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (kanalkalimantan.com/dew)