Connect with us

Bisnis

Naik 8,5%, UMP Kalsel 2020 Ditetapkan Jadi Rp 2.877.448

Diterbitkan

pada

Pemprov Kalsel tetapkan UMP tahun 2020. Foto : rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Pemerintah Provinsi Kalsel resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2020 mendatang sebesar Rp 2.877.448. Angka tersebut naik 8,5 persen dibanding UMP pada tahun 2019 lalu yang hanya berkisar di angka Rp 2.651.781.

Formulasi penetapan UMP Kalsel tahun 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 tahun 2015‎ tentang pengupahan. Dimana untuk penetapan UMP memakai formulasi UMP tahun sebelumnya x (tingkat inflasi + laju pertumbuhan ekonomi).

“Di Kalsel UMP tahun 2019 lalu adalah Rp 2.651.781. Sedangkan pertumbuhan ekonominya mencapai angka 3,39 persen dan inflasinya sebesar 5,12 persen. Dari angka tersebut setelah diformulasikan maka UMP Kalsel Tahun 2020 ini menjadi Rp 2.877.448.59,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel Sugian Noorbah, Jum’at (1/11/2019) disela kegiatan sosialisasi UMP Kalsel tahun 2020 dan Pengupahan di Aston Banua Hotel.

Dengan sudah ditetapkannya UMP Kalsel di tahun 2020 mendatang, maka diharapkannya para pengusaha bisa patuh dalam melaksanakannya mulai awal tahun 2020 mendatang.

“Bagi pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap maupun dalam masa percobaan. Upah diberikan oleh pengusaha paling sedikit sebesar upah minimum. Kemudian upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun,” tambahnya.

Selain itu UMP Kalsel sebagai mana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0868/KUM/2019 ini adalah upah minimum bulananan terendah untuk waktu kerja 7 jam sehari, atau 40 jam seminggu.

“Jika ada perusahaan yang tidak patuh, maka kami harapkan peran aktif pekerjanya untuk melaporkan kepada kami. Karena jika terbukti bersalah akan kami tindak sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalsel Salim Fahri mengaku siap mensosialisasikan UMP tahun 2020 kepada para pengusaha yang bergabung di Apindo hingga organisasi lainnya di Banua.

Walau pun kondisi ekonomi Banua belum membaik bagi para pengusaha, pihaknya mengaku tetap akan berupaya melaksanakan keputusan tersebut. Kemudian jika ada pengusaha yang merasa berat dalam membayar gaji sesuai UMP terbaru kepada karyawannya, Apindo mempersilahkan pengusaha yang bersangkutan untuk berkordinasi dengan instansi terkait.

“Nanti kan ada aturan mainnya bagaimana jika sebuah perusahaan tidak bisa membayar gaji karyawan sesuai UMP. Yang penting berkordinasi saja dulu kepada instansi terkait agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari,” ungkapnya.

Dilain pihak, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalsel H Sadin Sasau sebenarnya belum dapat menerima secara sepenuhnya terkait penetapan UMP Kalsel Tahun 2020 tersebut.

Baginya selama pemerintah dalam menetapkan UMP sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 Tahun 2015‎ tentang pengupahan, maka tidak akan pernah dapat mengakomodir kepentingan para buruh.

“Akibat berpatokan pada PP tersebut, tiap tahunnya kenaikan UMP tidak sampai 10 persen. Dengan kondisi inflasi dan kebutuhan yang semakin meningkat, kenaikan yang sangat rendah ini tidak akan berdampak signifikan bagi kesejahteraan buruh,” tukasnya.(rico)

Reporter : Rico
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Bisnis

Kurangi Beban Bisnis, Lion Air Grup Pecat Hingga Potong Gaji Karyawan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Maskapai Lion Air Group mengurangi karyawan imbas pandemi Covid-19. foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Maskapai Lion Air Group yang terdiri Lion Air, Wings Air, Batik Air dan anggota afiliasi lainnya member of Lion Air Group melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) para pegawai pegawai asingnya.

Metode pengurangan berdasarkan masa kontrak kerja berakhir dan tidak diperpanjang.

“Keputusan berat tersebut diambil dengan tujuan utama sebagai strategi sejalan mempertahankan kelangsungan bisnis dan perusahaan tetap terjaga, merampingkan operasi perusahaan, mengurangi pengeluaran dan merestrukturisasi organisasi di tengah kondisi operasional penerbangan yang belum kembali normal sebagai dampak pandemi Covid-19,” ujar Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro dalam keterangannya, Kamis (2/7/2020).

Dalam tindakan proaktif berdasarkan mitigasi guna menjaga kelangsungan dimaksud, pada kondisi pendapatan yang sangat minimal, karena terjadi pembatasan perjalanan dan penghentian sementara operasional penerbangan.

Sejak mulai beroperasi kembali yang dijalankan secara bertahap, Lion Air Group rata-rata mengoperasikan 10-15 persen dari kapasitas normal sebelumnya yakni rerata 1.400 – 1.600 penerbangan per hari.
Pada tahun ini, pandemi Covid-19 menjadikan industri penerbangan mati suri atau tidak beroperasi normal di jaringan domestik dan internasional.

Sementara, biaya-biaya yang harus ditanggung tanpa beroperasi masih cukup besar, sehingga menimbulkan kesulitan yang sangat berat.
Selain itu, tambah Danang, Lion Air Group melakukan pembicaraan bersama mitra-mitra usaha serta melakukan pemotongan pengahasilan seluruh manajemen dan karyawan dengan nilai prosentase bervariasi, semakin besar penghasilan semakin besar nilai nominal potongannya.

Kebijakan-kebijakan tersebut telah mulai dilaksanakan dan diterapkan tahun ini pada Maret, April, Mei, Juni sampai waktu yang belum ditentukan.
Lion Air Group berencana, apabila di waktu mendatang kondisi perusahaan kembali pulih dan lebih baik secara bisnis, operasional serta pendapatan, maka karyawan dimaksud (yang tidak diperpanjang kontrak kerja) akan diprioritaskan untuk memiliki kesempatan kembali bekerja di Lion Air Group.
Lion Air Group masih terus memonitor, mengumpulkan data dan informasi, mempelajari situasi yang terjadi seiring mempersiapkan strategi dan langkah lainnya yang akan diambil guna tetap menjaga kelangsungan hidup perusahaan sekaligus meminimalisir (mengurangi) beban yang ditanggung selama pandemi Covid-19. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Bisnis

Sesuai Peraturan Presiden, Mulai Hari Ini Iuran BPJS Kesehatan Naik  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

  Petugas memasukkan data pelayanan di Kantor Pelayanan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Senin (9/3). Foto: antara foto/m risyal hidayat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Sesuai amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020, yang mengatur penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150.000 untuk kelas 1, Rp 100.000 untuk kelas 2, dan Rp 42.000 untuk kelas 3.

Namun khusus kelas 3, di tahun 2020 ini, peserta hanya membayar sebesar Rp 25.500, sisanya sebesar 16.500, dibiayai oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf, Selasa (30/6/2020).

“Ini merupakan wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat, sehingga pemerintah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas 3. Kita harus pahami, dalam kondisi pandemi seperti ini, risiko sakit akan semakin memperburuk ekonomi masyarakat. Pemerintah berusaha memastikan peserta tetap dalam kondisi aktif,” jelas Iqbal.

Iqbal minta masyarakat memiliki perlindungan sosial, termasuk jaminan kesehatan, memastikan status kepesertaan aktif, sehingga apabila sakit dapat terlindungi, baik dari sisi pelayanan kesehatan maupun pembiayaannya. Pada prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS tidak terhambat, terutama memperhatikan kondisi sosial ekonomi saat ini di tengah pandemi Covid-19.

Tahun ini, Iqbal menerangkan, BPJS Kesehatan juga terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan peningkatan layanan yang berfokus kepada peserta. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para peserta.

“Peningkatan kualitas layanan dan kepuasan peserta senantiasa menjadi fokus kami dalam melakukan perbaikan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pada awal tahun 2020, kami telah merencanakan poin-poin yang akan kami tingkatkan dari sisi layanan melalui 10 komitmen perbaikan layanan, mulai dari layanan di Kantor BPJS Kesehatan sampai dengan layanan di fasilitas kesehatan,” kata Iqbal.

Ia menambahkan, beberapa poin komitmen perbaikan layanan tersebut juga memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi, sehingga peserta dapat mengakses layanan JKN-KIS dengan mudah, cepat dan pasti. Misalnya menyediakan layanan antrean elektronik di fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan Mobile JKN, menyediakan display informasi ketersediaan tempat tidur untuk perawatan di rumah sakit.

Selain itu, komitmen peningkatan layanan juga dilakukan melalui integrasi sistem informasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dengan sistem Informasi BPJS Kesehatan melalui Mobile JKN. Dengan integrasi tersebut, peserta dapat melakukan pendaftaran layanan, rujukan dan riwayat pelayanan.

BPJS Kesehatan juga mendorong rumah sakit untuk menyediakan display jadwal atau antrean tindakan media operatif.

Untuk memberikan kemudahan informasi, penanganan keluhan, hal-hal administratif serta bantuan terkait informasi penjaminan JKN-KIS di rumah sakit, BPJS Kesehatan menghadirkan petugas BPJS SATU! atau BPJS Kesehatan Siap Membantu.

Peserta akan dengan mudah menemui petugas BPJS SATU! yang memakai atribut khusus rompi kuning dan di beberapa rumah sakit besar menggunakan alat transportasi personal untuk mempermudah mobilitas petugas BPJS SATU!.

Dari sisi pelayanan kepesertaan, BPJS Kesehatan menghadirkan kemudahan peserta untuk pindah kelas perawatan melalui program PRAKTIS. BPJS Kesehatan juga melakukan penyederhanaan proses administrasi pada loket peserta secara elektronik.

BPJS Kesehatan juga memanfaatkan layanan digital yang baru-baru ini diluncurkan, yaitu CHIKA dan VIKA. CHIKA adalah pelayanan informasi dan pengaduan melalui chat yang direspons oleh artificial intelligence.

CHIKA memberi informasi seperti cek status peserta, cek tagihan BPJS Kesehatan, lokasi fasilitas kesehatan, lokasi kantor cabang, mengubah data peserta, dan registrasi peserta. Fitur ini dapat diakses lewat Facebook Messenger, Telegram, serta WhatsApp di nomor 08118750400. Sementara VIKA adalah layanan informasi menggunakan mesin penjawab.

Gunanya untuk mengecek status tagihan dan status kepesertaan melalui Care Center 1500 400.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga memastikan kemudahan pasien gagal ginjal kronis mendapatkan layanan cuci darah melalui simplifikasi prosedur. Simplifikasi ini dilakukan bagi pasien gagal ginjal kronis yang rutin mendapatkan layanan cuci darah (hemodalisis) di rumah sakit dan sudah terdaftar dengan menggunakan sidik jari (finger print), kini tidak perlu lagi mengulang membuat surat rujukan dari FKTP.

BPJS Kesehatan juga meningkatkan akses pelayanan administrasi kepesertaan melalui Mobile Customer Service (MCS) yang terjadwal dan menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok.

Untuk layanan yang diberikan mulai dari sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, perubahan data kepesertaan seperti pindah fasilitas kesehatan, perubahan kelas perawatan, penambahan anggota keluarga, dan pemberian informasi dan pengaduan.

“Simplifikasi layanan pasien hemodialisa dengan finger print dan MCS saat ini menyesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19. Program ini sejatinya sudah kami implementasikan sebelum terjadi pandemi,” kata Iqbal. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : KK

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Bisnis

Terapkan Kelaziman Baru, Strategi Toko Kelontongan Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Sebuah toko kelontongan yang tetap bertahan di tengah pandemi corona. foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, PELAIHARI – Pandemi Covid-19 telah merubah dan menuntut para pelaku usaha beradaptasi dengan kondisi kelaziman baru alias new normal. Besarnya tuntutan masyarakat terhadap aspek kesehatan menjadikan pelaku usaha, baik dari yang berskala besar hingga toko kelontong di perdesaan pun mesti ikut berbenah.

Selain menjalankan protokol kesehatan Covid-19, para pelaku usaha sudah mulai berbenah untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengunjung.

Seperti yang dilakukan Toko Niah yang terletak ruas jalan Ahmad Yani, Pelaihari, Kabupaten Tanahlaut, Kalsel. Toko Djarum Retail Partnership (DRP) ini berusaha memberikan keamanan dan kenyamanan baru kepada pelanggan.

“Kami menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun di depan pintu masuk toko. Kami juga tutup toko ini dengan kaca dan melengkapinya dengan AC,” ungkap Awan Nur Rafid, pengelola Toko Niah, Sabtu (27/6/2020).

Toko Niah yang memiliki 3 karyawan ini menerapkan sistem ala swalayan dalam melayani pembeli. Karena itu faktor kebersihan sangat diperhatikan. Bahkan untuk mengurangi interaksi, toko ini memberikan layanan dengan mengambilkan barang yang dipesan pembeli.

Cuci tangan, salah satu kelaziman baru yang diupayakan mencegah penyebaran Covid-19. foto: rico

“Di saat penyebaran Covid-19 masih cukup tinggi ini, langkah-langkah preventif harus kami lakukan. Ini semua untuk menjaga agar pembeli aman dan kami juga tetap bisa jualan,” ungkapnya.

Toko ini buka setiap hari dari pukul 06.30 hingga 00.00 Wita. Meski pandemi Covid-19 sudah berlangsung lebih dari tiga bulan, omset penjualan toko DRP ini cenderung stabil dengan omset harian mencapai kisaran Rp 5-6 juta.

Kemampuan toko menjaga omset tak lepas dari kemampuannya berkomunikasi dengan berbagai jenis pembeli. Termasuk dengan komunitas motor yang biasa mampir ke toko ini.

Seperti misalnya pekan lalu, Ahmad Sholikhin, Rider RVC Banjarbaru yang tergabung dalam Bold Riders Banjarmasin berhenti di toko ini untuk membeli rokok dan bensin sekaligus beristirahat sebelum melanjutkan solo touring dari Banjarbaru menuju Asam-asam, Jorong, Tanah Laut.

“Toko-toko seperti ini merupakan salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Makanya kami juga berniat untuk ikut berperan menggairahkan kembali penjualan di toko ini saat pandemi Covid-19 masih terjadi,” terang Likin -sapaan Ahmad Sholikhin. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : rico
Editor : bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->