Connect with us

HEADLINE

Nasib Peternak Babi di Banjarbaru, “Tidak Ada Solusi, Kami Hanya Objek Penderita!”

Diterbitkan

pada

Nasib peternak babi di Banjarbaru yang terusir dari tempatnya Foto : rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru telah memutuskan untuk menghentikan aktivitas pertenakan babi yang berada di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, pada akhir Februari ini. Meskipun tempo waktu yang telah diberikan pemerintah tersebut sudah disepakati, namun tetap saja keputusan ini menyisakan ironi bagi para peternak.

Makmur Siahaan, salah satu peternak, mengungkapkan rasa kecewanya terhadap Pemerintah Kota Banjarbaru. Sedari awal ia dan para peternak lainnya telah lama menyadari bahwa lokasi peternakan mereka kian dekat dengan pemukiman penduduk, seiring tumbuhnya pembangunan di Kota Banjarbaru. Namun, yang disesalkannya ialah tidak pernah ada solusi dari pemerintah terkait hal ini.

“Sedari awal kami sudah siap pindah. Tapi, kami juga minta waktu dan solusi. Benar, selama beberapa bulan terakhir kami telah diberikan waktu perpanjangan. Tapi, solusi tidak ada sama sekali,” akunya kepada Kanalkalimantan.com, Rabu (12/2/2020).

Wajar saja, kata Makmur, pasalnya selama ini para peternak tidak pernah diajak berdiskusi untuk membahas hal ini. Ia menyebut, Pemko Banjarbaru secara sepihak mengirim surat yang berisi pemberitahuan bahwa peternakan babi akan ditutup.



Pun, dengan dilayangkannya surat pemberitahuan tersebut, para peternak yang meminta perpanjangan waktu selama 4 bulan, justru hanya diberikan waktu 2 bulan oleh Pemko Banjarbaru yakni pada tanggal 28 Februari.

“Tidak ada kesepakatan apapun. Kami hanya objek penderitaan,” terangnya.

Kini, nasib para perternak babi ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Makmur mengatakan pihaknya telah berencana untuk pindah lokasi di Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara. Namun, wacana tersebut dibatalkan karena adanya penolakan dari sejumlah pihak.

“Dulunya sudah ada sempat bangun di Sungai Ulin, tapi entah karena apa, ada kekuatan yang menggagalkan. Akhirnya tidak bisa lagi dan disana sekaran banya bahan bangunan yang sia-sia,” tungkasnya.

Terkait hal ini, Camat Landasan Ulin, Subhan, menerangkan bahwa Sekretaris Daerah Pemko Banjarbaru, H Said Abudullah, telah memutuskan untuk tidak mengizinkan aktivitas pertenakan babi dimanapun di wilayah di Kota Banjarbaru. Artinya, para peternak tidak mempunyai kesempatan untuk mendirikan kandang babi di kota Banjarbaru. “Boleh saja beternak babi, asal jangan di Banjarbaru,” katanya.

Tercatat, ada lebih dari 56 peternak babi yang berada di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin. Keberadaan peternak dan kandang babi di Kelurahan Guntung Manggis ini memang telah lama ada, dibandingkan dengan permukiman rumah warga saat ini.

Namun, seiring tahun ke tahun dengan mulai tumbuhnya pembangunan rumah warga di Kelurahan Guntung manggis, perlahan-lahan jarak antara kandang babi dan rumah warga kian semakin dekat.

Hingga, puncaknya keberadaan kandang babi itu dikeluhkan warga terkait dengan bau yang kurang enak dari kandang-kandang babi itu. Ditambah lagi, kandang babi di Kelurahan Guntung Manggis juga berdekatan dengan sebuah Pondok Pesantren.

Sebelum dilakukan penutupan aktivitas peternakan babi pada tanggal 28 Februari nanti, rencananya Pemko Banjarbaru akan melakukan penutupan akses jalan menuju peternakan terlebih dahulu. Hal ini telah disepakati melalui keputusan rapat pada Rabu (12/2/2020) pagi tadi.
Satu hal yang ditegaskan Camat Landasan Ulin, bahwa pada hari penutupan pada tanggal 28 Februari nanti, tidak terjadi adanya benturan antara pemerintah maupun para peternak. Ia berharap kedua pihak untuk menjujung tindakan tindakan yang lembut tanpa adanya kekerasan.

“Semoga kedua belah pihak bisa saling mengerti, sehingga tidak ada benturan yang tidak kita inginkan,” harapnya. (Kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : Rico
Editor : Chell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Ada Paslon ‘Nyuri’ Sosialisasi di Spanduk dan Baliho, Bawaslu Minta Segera Dilepas

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Dua pasangan calon kepala daerah yang berlaga di Pilkada Kalsel. foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Temuan spanduk maupun baliho pasangan calon (paslon) kontestan Pilkada Kalsel menjadi sorotan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel.

Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Kalsel, Nur Kholis Majid mengatakan, spanduk maupun baliho hal tersebut bukan termasuk dalam kategori alat peraga kampanye (APK) yang dimaksud dalam Peraturan KPU.

Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan tindakan konkrit bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalsel menginventarisir alat sosialisasi paslon tersebut.

“Nanti kita koordinasikan dengan KPU untuk menghitung seluruh alat sosialisasi paslon itu,” kata Majid, Senin (28/9/2020) siang.



Ia menegaskan bahwa keberadaan alat sosialisasi paslon itu seharusnya sudah tidak boleh ada lagi. Hal ini dikarenakan, saat ini sudah memasuki tahapan kampanye.

“Ini sudah masuk rezim kampanye, jadi alat sosialisasi paslon harus dibersihkan,” tambah Majid.

Salah satu spanduk calon kepala daerah yang disebut Bawaslu Kalsel bukan alat peraga kampanye (APK) yang harus diturunkan segera. foto: fikri

Mantan Komisioner KPU Provinsi Kalsel ini menjelaskan, pihaknya akan merekomendasikan KPU Provinsi yang akan ditindaklanjuti dengan mengintruksikan hal tersebut kepada masing-masing tim pemenangan paslon.

Selain itu, Bawaslu juga sudah membuat surat himbauan kepada masing-masing pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota terkait keberadaan alat sosialisasi paslon maupun spanduk atau atau baliho yang masih menampilkan calon petahana.

“Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menurunkan atau membersihkan atribut tersebut. Seharusnya tim maupun pemerintah daerah bisa memperhatikan tahapan Pilkada yang sudah ditetapkan oleh KPU,” jelasnya.

Ia menekankan, atribut yang boleh beredar adalah APK yang dikeluarkan resmi oleh KPU dan APK milik paslon sebanyak 200% dari jumlah yang sudah ditentukan KPU Provinsi Kalsel.

“Jika masih melanggar maka terpaksa akan dikenakan sanksi administratif tentang mekanisme pemasangan alat peraga kampanye,” tandasnya. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : fikri
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Kampanye Paslon Gencar Via Medsos, Bawaslu Kalsel Belum Punya Rincian Aturan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Anggota Bawaslu Kalsel Nur Kholis Majid. Foto : Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Masa kampanye Pilkada di Kalsel sudah berjalan, selama 71 hari sejak Sabtu (26/9/2020) kemarin. Salah satu cara yang digunakan oleh pasangan calon (paslon) baik di Pilgub Kalsel maupun Pilbup dan Pilwali adalah kampanye melalui media sosial (medsos).

Lantas, bagaimana mekanisme pengawasan kampanye melalui medsos?

Ditemui pada Senin (28/9/2020) siang, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Kalsel Nur Kholis Majid mengatakan, jika ingin berkampanye di medsos, maka harus mendaftarkan akun dan jadwal kampanye kepada KPU Provinsi Kalsel. Sehingga, memudahkan Bawaslu Provinsi Kalsel melakukan pengawasan kampanye melalui media sosial.

“Kita akan lakukan kajian lebih mendalam bagaimana proses itu sendiri. Karena memang dari Peraturan Bawaslu sendiri terhadap kampanye di medsos belum dirincikan. Sehingga, langkah strategisnya yaitu melakukan pemetaan terlebih dahulu apabila ini terjadi (pelanggaran kampanye di medsos),” kata Majid, Senin (28/9/2020).



Jika akun yang digunakan untuk kampanye di medsos terdaftar dan bersifat publik (tidak dalam keadaan privat), maka Bawaslu akan mudah masuk untuk melakukan tracking. Ini berbeda jika akun yang digunakan adalah akun pribadi, maka Bawaslu akan mengkaji apakah termasuk unsur pelanggaran atau tidak. Jika memang didapati ada dugaan pelanggaran kampanye di medsos.

“Jika konten kampanye mengandung unsur yang melanggar seperti merendahkan calon (kepala daerah) yang lain, akan kita telaah,” imbuhnya.

Diakuinya, untuk menghimpun bukti dugaan pelanggaran kampanye di medsos, akan lebih mudah jika ada tangkapan layar (screenshot) namun berbentuk video dengan menggunakan screen recorder.

Namun, akan menjadi tantangan jika akun pribadi di media sosial merupakan akun yang dikelola pribadi, seperti aparatur sipil negara (ASN). “Harus ada proses screening,” singkatnya.

Medsos sendiri, secara praktis akan digunakan oleh paslon sebagai sarana untuk berkampanye dengan efektif. “Kalau medsos Instagram lebih mudah, karena kita bisa lakukan tracking. Jika terbuka untuk umum,” tandas Majid. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter: Fikri
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->