Connect with us

Hukum

Oknum TNI Terlibat Perampokan Uang Rp 10 Miliar Milik Bank Mandiri Ditangkap

Diterbitkan

pada

Kapolda Kalsel Brigjen Rachmat Mulyana saat membeber temuan uang baru dari hasil rampokan. Foto: istimewa
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU,  Satu-persatu misteri kasus perampokan uang Bank Mandiri sebesar Rp 10 miliar yang melibatkan oknum polisi Brigadir Jumadi bersama rekannya Yongki Susanto, terkuak. Bahkan, aksi perampokan tersebut ternyata juga menyeret oknum anggota TNI AD, Kopda Apung. Penangkapan Apung merupakan hasil pengembangan dari kasus yang terjadi Kamis (4/1) lalu.

Penangkapan atas oknum TNI yang berdinas di Kodim 1008/Tanjung ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Kalsel AKBP M Rifai, Senin (8/1).

“Ya, telah diamankan oknum anggota TNI AD atas nama Kopda A, dengan jabatan Tamudi (Tamtama Pengemudi) Ramil 01/Muarauya, Kodim 1008/Tanjung,” katanya.

Keterlibatan Kopda Apung ini karena yang bersangkutan ikut membuat perencanaan, termasuk mengantar tersangka Yongki untuk bertemu Jumadi guna merampok pengiriman uang milik Bank Mandiri.



“Sekitar pukul 14.30 Wita, Kopda A bersama Yongky berangkat menuju Rumah Makan Wong Solo Banjarbaru untuk bertemu dengan Brigadir Jumadi yang sedang istirahat makan saat melaksanakan pengawalan uang,” ujar AKBP Rifai.

Setelah mereka bertemu, Kopda Apung lalu meninggalkan Yongki untuk bersama-sama dengan Brigadir Jumadi. Setelah rencana jahat mereka berhasil, Brigadir Jumadi pulang, sementara Yongki dan Kopda Apung bertemu di pusat perbelanjaan.

“Pukul 19.00 Wita, setelah Yongky mengantar Brigadir Jumadi ke rumahnya, kemudian berangkat menuju Q Mall Banjarbaru untuk menjemput Kopda A,” ucap Rifai.

Rencananya Kopda Apung dan Yongki hendak ke luar kota Martapura. Namun karena ada razia kendaraan, mereka memilih putar balik.. “Kemudian disepakati bahwa uang hasil rampokan disimpan di rumah saudara Kopda A,” sambung Rifai.

Kopda Apung bersama Sdr. Yongky berangkat dari Jl. A. Yani KM 18 menuju Rumah Makan Wong Solo Banjarbaru untuk bertemu dengan Brigadir Jumadi yang sedang istirahat makan saat melaksanakan pengawalan uang.  Selanjutnya Yongky turun dari mobil yang dikendarainya dan langsung ikut masuk ke dalam Mobil Pengawalan Bank Mandiri jenis Toyota Avanza Warna Hitam Nopol DD 1182 KE yang didalamnya terdapat Brigadir Jumadi dan dua karyawan Bank Mandiri yakni Gugum (sopir) dan Atika.

Nah, saat mobil pengawalan Bank Mandiri melintas di Jembatan Martapura, kemudian Brigadir Jumadi menodongkan Senpi kepada Gugum supaya menepi dan selanjutnya Jumadi bersama dengan Yongky mengikat tangan serta menutup mulut Gugum danAtika dengan menggunakan Lakban. Kemudi selanjutnya diambil alih oleh Jumadi.

Di Jalan Trikora, Yongky menurunkan paksa Gugum dan Atika dan selanjutnya mengantar Jumadi ke rumah keluarganya yang beralamat di Daerah Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Sekira pukul 19.00 Wita, Yongky mengantar Brigadir Jumadi berangkat menuju Q Mall Banjarbaru untuk menjemput Kopda Apung.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Laman: 1 2

Hukum

KontraS Kritisi Tuntutan Ringan 11 Oknum TNI Keroyok Warga hingga Tewas  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi militer. Foto: pexels
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Dua anggota TNI dari Kesatuan Yonbekang 4/Air dipecat dan sembilan lainnya dituntut hukuman 1-2 tahun penjara lantaran diduga melakukan penyiksaan terhadap Jusni (24) di Jakarta Utara hingga meninggal dunia.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan rendahnya tuntutan yang diberikan Oditur Militer tersebut.

Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti mengatakan rendahnya tuntutan yang diberikan tersebut membuktikan proses persidangan yang berjalan di Pengadilan Militer II/08 itu tidak objektif dan tidak adil.

KontraS berpendapat ada fakta-fakta lainnya yang justru tidak muncul dalam persidangan.



 

Salah satu peristiwa yang diungkapkan dalam persidangan itu hanya berfokus pada penyiksaan yang terjadi di depan Masjid Jamiatul Islam. Padahal, masih ada dua lokasi lainnya yang tidak disebutkan.

“Yakni peristiwa di Jalan Enggano dan Mess Perwira Yonbekang 4/Air,” kata Fatia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/11/2020).

KontraS juga melihat barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer tidak sesuai dengan fakta peristiwa. Ada dua barang bukti yang tidak dihadirkan yakni alat berupa tongkat dan gantungan atau hanger.

Tongkat diyakini KontraS dilakukan salah satu terdakwa saat menyiksa Jusni di depan Masjid Jamiatul Islam dan terekam dalam kamera pengawas atau CCTV. Sedangkan hanger diduga digunakan untuk menyiksa korban dengan cara dicambuk ke areal punggung korban saat di Mess Perwira Yonbekang 4/Air.

“Sebagaimana yang disampaikan oleh korban kepada rekannya saat korban dijemput di depan Termbekang-1,” tuturnya.

KontraS juga menyoroti soal rekomendasi keringanan hukuman dari Kapusbekangad yang kemudoan dikabulkan Oditur Militer. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan ada upaya intervensi terhadap proses peradilan dan menimbulkan konflik kepentingan.

“Selain itu, hal ini juga membuktikan bahwa ada upaya perlindungan kepada para terdakwa yang melakukan penyiksaan,” ungkapnya.

Dengan penjelasan itu, KontraS mendesak agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II/08 Jakarta untuk dapat memberikan putusan maksimal kepada terdakwa. Apalagi kalau mengingat institusi TNI telah memiliki aturan pelarangan praktik-praktik penyiksaan.

“Putusan maksimal tersebut dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku, agar kedepan peristiwa serupa tidak terjadi dan dapat dijadikan pembelajaran bagi prajurit-prajurit TNI lainnya,” katanya.

Kemudian tanpa bermaksud mengintervensi proses persidangan, KontraS juga berharap agar Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi serta kedudukan pelaku sebagai alat negara yang dijadikan dasar pemberatan perbuatan dan pidana terdakwa.

“Dan memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban,”

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 11 prajurit TNI dari Kesatuan Yonbekang 4/Air menganiaya seorang pria bernama Jusni di Jakarta Utara, pada 9 Februari 2020 hingga meninggal dunia. Atas tindakan brutal itu, dua dari sebelas pelaku dijatuhi sanksi pemecatan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI, Achmad Riad mengatakan kasus kekerasan tersebut sudah dibawa ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Sedangkan anggota lainnya dituntut.

“Sementara putusannya itu dua orang dipecat, tuntutannya, tuntutan dua dipecat, kemudian sembilan antara 1-2 tahun,” kata Achmad di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (18/11/2020). (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Tersangka Kebakaran Gedung Kejagung Bertambah Tiga Orang  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono. Foto: humas polri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Penyidikan kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) terus berlanjut. Kali ini Bareskrim Polri kembali menetapkan tiga orang tersangka baru dalam kebakaran tersebut.

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, ketiga tersangka tersebut diantaranya peminjam bendera PT APM dan perusahaan pengadaan pembersih lantai Top Cleaner dan alumunium composite panel (ACP).

“Tersangkanya yang saat ini berkaitan ACP akseleran yang mudah terbakar sehingga kita tadi melakukan gelar perkara menetapkan tersangka baru. Penyidik menetapkan 3 tersangka yaitu MD, J, dan IS,” kata Irjen Pol Argo Yuwono di Bareskrim Polri, Jumat (13/11/2020).

Sebelumnya, berdasarkan keterangan ahli kebakaran dari Universitas Indonesia (UI) Yulianto, ACP turut menjadi salah satu penyebab api menjalar ke bagian lain gedung saat kejadian.



 

Bareskrim Polri menetapkan tiga orang tersangka baru dalam kebakaran gedung Kejagung. Foto: humas polri

Diketahui sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus tersebut. Kedelapan orang itu yakni, lima diantaranya kuli bangunan dengan inisial T, H, S, K dan IS.

Polisi mengatakan para tukang tersebut merokok padahal dilokasi tersebut terdapat sejumlah barang yang mudah terbakar. Akibatnya puntung rokok tersebut yang memicu kebarakan.

Polisi juga mentapkan seorang mandor berinsial UAM sebagai tersangka, lantaran tidak melakukan pengawasan pada saat para tukang melakukan pekerjaannya.

Kemudian Direktur Utama PT APM berinisial R, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kejagung berinisial NH juga dijadikan tersangka terkait pengadaan cairan pembersih lantai Top Cleaner yang mengandung senyawa solar, bensin, dan pewangi sehingga menjadi akselerator kebakaran.

Tak hanya itu polisi juga menemukan fakta bahwa cairan pembersih tersebut tidak memiliki izin edar.

Adapun dalam penetapan tersangka tersebut polisi menyatakan tidak menemukan unsur kesengajaan atau karena kealpaan.

Atas perbuatannya, seluruh tersangka pun disangka melanggar Pasal 188 KUHP tentang kealpaan Jo Pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun. (kanalkalimantan.com/rls)

Reporter : rls
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->