OMBUDSMAN: Pendidikan dan Pertanahan Paling Banyak Dikeluhkan!

BANJARMASIN,  Ombudsman Kalsel menerima banyak keluhan publik dari segala lini. Terhitung ada sebanyak 189 pengaduan warga yang terkumpul dalam kurun waktu Januari-November 2017 ini. Tercatat keluhan paling banyak adalah soal kasus pertanahan dan pendidikan.

Ditemui di kantor Ombudsman RI Wilayah Kalsel, beberapa waktu lalu, Asisten Ombudsman Sopian Hadi mengatakan keluhan masyarakat tentang pendidikan ada sebanyak 19 laporan.  Keluhan ini didominasi tentang pungutan liar.

Beberapa laporan yang diterima, banyak terjadi pungutan liar di sejumlah sekolah dengan kedok pembangunan sekolah serta sarana dan prasana penunjang kegiatan belajar. Demikian pula terkait molornya honor tenaga pendidik menjadi salah satu masalah.

“Banyaknya kedok infaq yang mengatasnamakan pembangunan dan perbaikan sarana serta prasana sekolah menjadi keluhan warga, kami terus memantau pelaporan publik tersebut tentang hali ini,” kata Sopian Hadi.

Pun juga tentang masalah pertanahan menjadi keluhan masyarakat saat ini. Tercatat 26 laporan dengan perihal keterlambatan SHM, mengurus pengembalian batas dan tumpang tindih kepemilikan tanah, serta penundaan berlarut di BPN dan kantor pertanahan.

“Kami selalu siap menjadi perpanjangan tangan masyarakat tentang keluhan yang terjadi pada pertanahan dan terus meminta kejelasan dari BPN dan kantor pertanahan atas keluhan publik tersebut,” tambahnya.

Terkait berbagai masalah yang diadukan masyarakat, Ombudsman Kalsel menyarankan setiap dinas, lembaga ataupun instansi memiliki posko sarana pengaduan keluhan publik agar bisa terus maksimal berkoordinasi. “Pada tanggak 30 November 2017 ini akan diadakan mediasi tentang keluhan masyarakat kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Tanah laut yang akan dilaksanakan di kota Banjarbaru,” jelas Sopian.

Sementara di sisi lain, Kepala Satuan Tugas sapu bersih pungutan liar Komjen Pol Dwi Priyatno mengatakan, sektor pelayanan publik saat ini memang menjadi lahan basah untuk praktik pungli. Dari sekian banyak kasus pungli yang ditangani satuan tugas, mayoritas masyarakat mengadukan proses pelayanan publik seperti perizinan dan pengurusan surat-surat.

Setelah itu, sektor pendidikan juga banyak diadukan masyarakat karena adanya pungutan liar, yakni sebesar 18 persen. Banyak penarikan uang yang diatasnamakan sumbangan, namun alokasinya tidak jelas ke mana. Selama 10 bulan terbentuk, tim saber pungli telah melakukan operasi tangkap tangan sebanyak 1.002 kali.

“Sampai sekarang ada Rp 319 miliar yang kita sita dari OTT. Yang paling besar dari OTT di Kaltim berkaitan dengan pelayanan tenaga kerja bongkar muat,” kata Dwi.

Ombudsman sendiri, bersama sejumlah instansi lain seperti Kejaksaan dan Kepolisian menjadi anggota tim saber pungli di daerah. (ammar)