Connect with us

HEADLINE

Omnibus Law, Konsolidasi Oligarki yang ‘Mengancam’ Lingkungan dan Pekerja!

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dewan Kalsel Klaim Sudah Lakukan Penolakan


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Demo mahasiswa di DPRD kalsel menolak Omnibus law, Senin (13/7/2020) Foto: Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Sempat tegang lantaran permintaan mahasiswa yang menamakan Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan untuk bertemu dewan tak segera dipenuhi, akhirnya Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK akhirnya menemui pendemo.

Pantauan di lokasi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kalsel pada Senin (13/7/2020) siang, Supian tampak duduk  bersama ratusan mahasiswa yang menuntut pencabutan RUU Omnibus Law.

Selain mengapresiasi aspirasi mahasiswa, Supian mengklaim pihaknya bersama Komisi IV DPRD Kalsel telah terbang ke Jakarta dan menyampaikan tuntutan-tuntutan yang dikemukakan oleh mahasiswa. Seperti ke Sekretariat Presiden, kementerian terkait termasuk DPR RI Komisi IX.

“Sikap kami jelas menolak, kami tetap mengontrol sampai mana pembahasan omnibus law. (Kami tegaskan) menolak,” tegas Supian di hadapan ratusan mahasiswa.



 

Kendati tuntutan pencabutan RUU Omnibus Law sudah disampaikan, Supian pun memberikan tawaran. Jika mahasiswa memiliki tuntutan tambahan. “Kami sudah menolak terus apalagi yang harus dilakukan? RUU Omnibus Law belum disahkan di pusat,” tambah Supian.

Sementara itu, Ketua Komisi IV HM Lutfi Saifudin juga sependapat dengan Supian. Menurut Lutfi, RUU Omnibus Law akan merugikan pekerja, karena diantaranya penggajian jaminan sosial para pekerja dihilangkan. “Ini merugikan Kalsel, karena kita merupakan dua terbesar produksi batu bara secara nasional,” kata Lutfi.

Dia khawatir, dengan disahkannya RUU Omnibus Law, pendapatan asli daerah (PAD) Kalsel akan hilang lebih dari separuh. Lutfi sendiri kembali menegaskan penolakan RUU Omnibus Law. “Jami semua yang ada di Rumah Banjar akan menolak apapun yang terjadi. Terutama yang merugikan rakyat dan keseluruhan,” pungkas Lutfi.

Di sela-sela dengar pendapat, mahasiswa tampak memberikan pembersih telinga berukuran besar kepada Supian. Mahasiswa mengklaim, pemberian pembersih telinga itu merupakan wujud agar wakil rakyat mau mendengarkan aspirasi masyarakat.

Penolakan atas RUU Omnibus Law tak hanya di Kalsel. Tapi di berbagai tempat, penolakan serupa juga dilakukan mahasiswa dan aktivis. Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana mengatakan, Omnibus Law adalah pemikiran yang keliru. Kata Arif, seharusnya pembentukan aturan menyertakan semua pemangku kepentingan, termasuk rakyat. Salah satunya adalah masyarakat yang nantinya akan terdampak. Namun, menurut Arif, sejauh ini orang-orang yang terlibat hanya orang-orang tertentu sehingga ke depan akan cenderung terjadi pendekatan yang destruktif.

“Omnibus Law adalah konsolidasi oligarki politik dan cara terakhir negara menyelamatkan elit politik oligark. Tak ada satu pun pasal atau kata ’perempuan’ dalam draf RUU yang dibuat. Padahal kabar terakhir RUU itu sudah masuk prolegnas,” katanya.

Selein itu, dampak lingkungan dari Omnibus Law ini telah dipetakan juga oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Koordinator JATAM, Merah Johansyah, menilai bahwa Omnibus Law akan menimbulkan daya rusak yang tinggi terhadap aspek pertambangan dan lingkungan hidup di Indonesia. “Menurut saya, rancangan Omnibus Law akan resmi melakukan pengusiran, peracunan, dan akan membentuk pengungsian sosial ekologi kolosal di Indonesia, karena akan adanya bencana lingkungan hidup di Indonesia,” kata Merah.

“Padahal BNPB pernah menyebut ada sekitar enam juta warga mengungsi massal akibat kerusakan dan bencana lingkungan,” lanjutnya.

Merah mengaku pihaknya telah melakukan pemetaan bahwa akan ada tiga UU yang akan terintegrasi atau diselaraskan dengan RUU Omnibus Law, yaitu UU 4/2008 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dan UU 41/1999 tentang Kehutanan.

Kata dia, Omnibus Law akan banyak melakukan perubahan, penghapusan, dan penambahan pasal terhadap tiga UU itu. “Contoh, yang awalnya ‘izin usaha pertambangan’ akan diubah menjadi ‘perizinan berusaha pertambangan’,” katanya.

Tak hanya itu, Omnibus Law akan berusaha menghapus tahapan-tahapan produksi ketika korporasi ingin melakukan pertambangan. “Awalnya kan ada eksplorasi, terus produksi, dan seterusnya. Nah, tahapan itu akan dihapus. Pemodal akan untung karena langsung dapat izin jadi satu,” katanya.

Peran Polisi

Ombudsman Republik Indonesia menolak adanya perluasan kewenangan Polri dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja. Sebab, menurut Komisioner Ombudsman Ninik Rahayu, sejumlah pasal yang memberikan leluasa lebih kepada Polri, dinilai tidak memiliki definisi yang jelas.

Misalnya Pasal 82 RUU Cilaka mengubah Pasal 15 UU Kepolisian. Dalam pasal itu, Polri diperkenankan untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; dan melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.

“Ibu dan bapak ini catatan penting mengenai beberapa hal. Pertama adalah definisi penyakit masyarakat, aliran yang dapat menimbulkan perpecahan, dan pemeriksaan khusus,” kata Ninik dalam diskusi daring pada Ahad (12/7/2020).

Menurut Ninik, penjelasan definisi tersebut sebelumnya sudah ada dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d UU Nomor 2 Tahun 2002. Bahwa yang dimaksud dengan penyakit masyarakat adalah pengelandangan, pengemisan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan atau praktik lintah darah, dan pungutan liar.

Menurut Ninik, perlu adanya standar dalam definisi agar kemudian tidak bersifat subyektif dan berpotensi tidak adil ketika ada warga negara yang sedang berhadapan dengan hukum. “Jangan sampai ada diskriminasi karena perbedaan gender, ras, agama, dan lainnya,” ucap Komisioner Ombusman ini. (Kanalkalimantan.com/fikri/berbagai sumber)

 

Reporter : Fikri
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

WHO: Mungkin Tak Akan Pernah Ada Obat untuk Covid-19

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto : Reuters/Dennis Balibouse
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTA.COM, JENEWA – Harapan dunia untuk memutus siklus penularan dan penutupan wilayah kini bertumpu pada vaksin. Tetapi dalam konferensi pers secara virtual hari Selasa, Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus di Jenewa mengatakan pemerintah dan warga seharusnya berfokus pada apa yang diketahui ampuh yaitu testing, pelacakan kontak, jaga jarak fisik dan pemakaian masker.

“Kita semua berharap memiliki sejumlah vaksin ampuh yang bisa membantu mencegah orang tertular. Namun, tidak ada obat yang manjur saat ini – dan mungkin tidak akan pernah ada. Jadi, yang bisa dilakukan saat ini untuk menghentikan wabah adalah menerapkan dasar-dasar kesehatan masyarakat dan pengendalian penyakit,” ujar Tedros.

Meskipun sudah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama berbulan-bulan sehingga melumpuhkan ekonomi, pandemi virus corona terus meluas. Kini tercatat hampir 700.000 kematian di seluruh dunia. Di Amerika, penasihat Gedung Putih memperingatkan, virus itu “menyebar sangat luas.”

Di negara-negara yang sebelumnya berhasil mengendalikan, wabah kembali merebak, misalnya Australia. Hari Senin, PSBB baru kembali diterapkan di negara bagian Victoria yang terimbas keras. Jam malam juga diberlakukan di Melbourne, ibu kota negara bagian itu, selama enam minggu ke depan. Semua bisnis yang dinilai non-esensial ditutup, dan pesta pernikahan dilarang.



Di Filipina, pemerintah juga menerapkan kembali penutupan wilayah atau lockdown setelah jumlah penularan melampaui 100 ribu. Lebih dari 27 juta orang – termasuk di ibukota negara itu, Manila, kembali harus diam di rumah selama dua minggu mulai Selasa.

Iran, negara yang paling terimbas pandemi di Timur Tengah, melaporkan jumlah penularan tertinggi dalam satu hari dalam hampir sebulan. Pemerintah memperingatkan, sebagian besar provinsi di sana menghadapi perebakan kembali virus corona.

Tetapi, Amerika masih menjadi negara yang paling terimbas pandemi. Sejauh ini, dilaporkan 4,6 juta kasus dan hampir 155.000 kematian di Amerika.

Deborah Birx, kepala gugus tugas virus corona Gedung Putih, memperingatkan negara itu telah memasuki “fase baru”. “Apa yang kita saksikan sekarang berbeda dari apa yang terjadi pada Maret dan April,” kata Birx kepada stasiun televisi CNN. Ia menambahkan, virus ini “menyebar sangat luas.”

Kepala teknis WHO untuk tanggap COVID-19 Maria Van Kerkhove mengatakan kajian baru-baru ini memperkirakan tingkat kematian akibat virus corona adalah 0,6 persen. “Mungkin angka itu terdengar tidak besar, tetapi cukup tinggi jika memperhitungkan virus yang mudah menular, yang bisa menular dengan cepat,” katanya.

Pandemi mendorong banyak pihak bergegas membuat vaksin. Rusia hari Senin menyatakan akan meluncurkan vaksin secara massal pada September dan memproduksi “jutaan” dosis vaksin setiap bulan sebelum tahun depan. (ka/jm)

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Jalan Panjang Denny Raih ‘Tiket’ Gerindra-Demokrat, Politik Tanpa Fulus Berakhir Mulus!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Jalan panjang dilakukan Denny-Difriadi mendapatkan dukungan Gerindra dan Demokrat di Pilgub Kalsel. Foto : ilustrasi yuda
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU– Perjalanan panjang ‘hijrah gasan Banua’ Denny Indrayana di Pilgub Kalsel akhirnya sampai pada level pertama untuk mengantongi tiket rekomendasi parpol. Setelah lebih sembilan bulan berjuang meyakinkan Gerindra dan Demokrat, akhirnya kedua parpol tersebut memutuskan memberikan mandat. Terpenting, Denny membuktikan komitmennya bahwa dukungan tersebut diraih tanpa mahar politik uang!

Berawal dari tekadnya maju melawan incumbent Sahbirin Noor, langkah mantan Wamenkum HAM era Presiden SBY ini terasa musykil pertamanya. Betapa tidak, tanpa dukungan apapun dan hanya bermodal niat, ia bertekad maju.

Kepada Kanalkalimantan.com, pegiat anti korupsi ini menceritakan awal mula langkahnya mencebur ke pertarungan Pilgub Kalsel.

“Saya ketika itu gelisah. Masak tidak ada yang berani melawan incumbent? Dengan membaca Bismillah, setelah saya melaksankan sholat malam ketika itu, saya tegaskan untuk maju!” katanya.



Lalu, pada Minggu (13/10/2019) Denny mendeklarasikan pencalonannya sebagai Gubernur Kalsel di hadapan puluhan jurnalis di Kalsel, yang hadir dalam jumpa pers di Varras Resto, Jl A Yani Km 36,6 Banjarbaru, Kalsel.

Dari situlah, langkah demi langkah mulai ditapaki Denny Indrayana. Hanya bermodal solidaritas rekan dan koleganya saat itu, ia mulai mendaftar ke sejumlah partai yang mulai membuka penjaringan kandidat. Hampir semua parpol didatangi, termasuk Gerindra dan Demokrat.

Termasuk, ia menggalang dukungan relawan untuk menyetor KTP sebagai cadangan jika tak ada parpol yang meminangnya. Sehingga ia akan menggunakan jalur independen. Tapi seiring waktu, jalur independen ia tinggalkan. Denny pun fokus kepada dukungan partai.

Denny mengatakan, ia memiliki kedekatan emosional dengan sejumlah partai. “Ya, khususnya dengan Partai Demokrat dan Gerindra. Karena memang secara pribadi kenal dan pernah bersama dengan ketua umumnya,” katanya.

Ia menceritkan, perlu waktu dan kesabaran berjuang di jalur parpol. Terlebih, ia menegaskan bahwa tak menggunakan politik uang. Baginya, terwujudnya good governance harus dimulai dari langkah pertamanya.

“Ibaratnya, wudhu kita harus sah sebelum kita sholat. Kalau langkah pertamanya saja sudah batal dengan melakukan politik uang, maka otomatis semua yang kita idealkan untuk membangun politik yang bersih juga akan batal,” katanya.

Grafis : yuda kanalkalimantan

Hal itu juga yang ia tegaskan, saat diwawancara koleganya, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dalam video yang diunggah lewat saluran Youtube, Selasa (21/7/2020) malam. Dalam video berjudul “Optimisme Denny Indrayana, Bisa Menang Tanpa Mahar dan Politik Uang”, Refly menyinggung soal pandangan umum soal money politics pada kontestasi politik, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Orang bilang no money no candidacy. Itu bagaimana mau ngomong anti korupsi? Bagaimana menjawab rumor seperti itu?” tanya Refly kepada juniornya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Denny mengatakan, justru di situlah letak tantangannya. Sejauh ini Denny mengaku mendapatkan surat tugas dari Partai Demokrat tanpa sepeser rupiah pun. Begitu juga dengan surat rekomendasi sementara dari Partai Gerindra. Ada juga relawan-relawan yang dinilainya luar biasa militan.

“Jangankan saya kasih uang, malah mereka yang menyumbang membuat kaos, masker dan lain-lain. Jadi tidak ada yang impossible, tapi memang agak ekstra kerjanya,” ujar mantan Stafsus Presiden SBY ini.

Kini, dengan dukungan 8 kursi Gerindra dan 3 kursi Demokrat, sudah pas untuk menjadikan Haji Denny sebagai Cagub Pilgub Kalsel 2020. Dengan total 55 kursi DPRD Provinsi Kalsel, maka 11 kursi Gerindra-Demokrat sudah memenuhi syarat minimal 20% kursi pencalonan.

Namun, Denny rupanya tidak hanya memastikan 11 kursi DPRD Provinsi. Sedang berada di Jakarta, Denny terus berkeliling dan memastikan mendapatkan dukungan partai lainnya. Ketika ditanya, ia tidak mau mengungkapkan partai mana saja yang ditemuinya. “Saya terus membangun komunikasi dengan partai lain untuk berkoalisi. Insya Allah dalam waktu dekat partai koalisi kami akan mendeklarasikan dukungannya,” katanya. (kanalkalimantan.com/cel)

Reporter : Cel
Editor : Cell



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->