Omnibus Law, Penghayat Kepercayaan Terancam Diawasi Polisi

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Penghayat Aliran Kepercayaan secara tegas menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI pada Senin (5/10/2020) kemarin.

Pasal 75 RUU Cipta Kerja itu mengubah ketentuan dalam UU 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 15 ayat 1 (d) yang berbunyi Polri berwenang mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Tokoh penghayat kepercayaan di Indonesia, Engkus Ruswana menyebut frasa ‘mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan’ ini membuat penghayat kepercayaan di Indonesia menjadi khawatir.

“Aliran kepercayaan itu masih dianggap sebagai kelompok yang membahayakan kerukunan, ada kewenangan polisi untuk mengawasi, kejaksaan juga mengawasi, seolah-olah kelompok kepercayaan ini sebagai kelompok yang membahayakan kerukunan dan banyak menodai agama. Itu sangat membosankan dari dulu begitu, tidak ada perbaikan untuk kami,” kata Engkus dalam jumpa pers virtual Fraksi Rakyat Indonesia, Selasa (6/10/2020).

Pria penghayat kepercayaan Budi Daya, Bandung itu mencontohkan salah satu kasus masyarakat hukum adat Umalulu saat mempertahankan tanah ulayatnya dari ekspansi bisnis PT Muria Sumba Manis (MSM) yang membuka lahan konsesi perkebunan tebu dan pabrik gula di wilayah Sumba Timur.

Masyarakat Umalulu yang mayoritas penganut penghayat kepercayaan Marapu menyebut investor tebu ini mengganggu ritual adat mereka. “Masuk investor tebu di situ, mengambil alih semua ladang pengembaraan karena dianggap tanah negara, akhirnya menghabisi dan merampas hak masyarakat adat termasuk wilayah ritual mereka. Hal seperti itu akan banyak terjadi dengan disahkannya undang-undang ini, sangat merugikan,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Pemuka Agama Indonesia mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mencabut pengesahan UU Cipta Kerja dengan membuat petisi online yang kini sudah ditandatangani oleh hampir 800 ribu rakyat.

Pemuka Agama Indonesia ini terdiri dari Trisno Raharjo (tokoh Muhammadiyah), Ulil Absar Abdalla (tokoh NU), Engkus Ruswana (tokoh penghayat kepercayaan), Roy Murtadho (tokoh pesantren), Pendeta Merry Kolimon (tokoh pendeta feminis), Busryo Muqodas (mantan Wakil Ketua KPK), dan Pendeta Penrad Sagian (tokoh pendeta Batak).

Sebelumnya, DPR dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan pada Senin (5/10/2020). Proses pengesahan RUU Cipta Kerja atau yang banyak disebut sebagai omnibus lawa itu diwarnai dengan perdebatan hingga menimbulkan ketegangan sampai Fraksi Partai Demokrat walk out dari sidang paripurna.

Keputusan ini disetujui oleh tujuh dari sembilan fraksi, mereka yang setuju antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara dua fraksi yang menolak adalah Demokrat dan PKS. (suara.com)

Editor : Bie