OTT Abdul Latif Terkait Suap RSUD H Damanhuri Sebesar Rp 1 Miliar

JAKARTA, KPK mencokok Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Abdul Latif dalam operasi tangkap tangan Kamis (4/1) di Barabai sekitar pukul 09.00 Wita. Ada dugaan suap lebih dari Rp 1 miliar yang dilakukan untuk pembangunan RSUD Damanhuri Barabai.

“Penerimaan uang diduga lebih dari Rp 1 miliar. Terkait proyek pembangunan rumah sakit di daerah tersebut,” ungkap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Dalam keterangannya seperti dilansir detik.com, dalam operasi tangkap tangan tersebut KPK mengamankan lima orang, termasuk Latif, juga uang ratusan juta rupiah.

Pada tahun 2017, upaya meningkatkan pelayanan dengan pembangunan infrastruktur rumah sakit terus dilakukan oleh Bupati HST Abdul Latif. Termasuk penyediaan alat kesehatan yang lebih lengkap, hingga melengkapi tenaga medis dan non medis.

Pada APBD HST 2018, Pemkab HST kembali menganggarkan Rp 55 miliar untuk merealisasi pembangunan gedung empat lantai. Terdiri IGD, Aula yang lebih luas, apotek berdasarkan master plan yang sudah dibuat, semua bangunan lama dibongkar, kecuali bangunan induk di depan.

Sebelum melaksanakan proyek pembongkaran ruang rawat inap lama, pihak rumah sakit terlebih dahulu membangun gedung baru, yang juga empat lantai, menggunakan APBD HST 2017, yang telah selesai, namun belum diresmikan penggunaannya.

Disebutkan, gedung baru rawat inap yang terletak di samping kanan bangunan induk rumah sakit itu, berkapasitas 135 bed. Terdiri ruang rawat inap kelas I, VIP dan Super VIP. Gedung empat lantai di dengan luas bangunan 7.025 meter persegi itu, juga dilengkapi lift.

Mengenai OTT tersebut, Kabag Humas Pemkab HST Ramadhan membenarkan ada beberapa orang yang mengaku dari KPK tiba-tiba datang langsung masuk ruangan. “Saya sendiri tak sempat melihat, saat saya naik ke atas, ruangan bupati sudah kosong,” kata Ramadan kepada wartawan.

Foto : net

Dilihat dari aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Kamis (4/1), Abdul memiliki total harta kekayaan Rp 41.156.022.960. Angka itu dilaporkannya terakhir pada 3 Mei 2015.

Saat itu, dia merupakan anggota DPRD Kalsel yang tengah mencalonkan diri sebagai Bupati Hulu Sungai Tengah. Dari laporan itu, Abdul tercatat memiliki 36 bidang tanah yang tersebar di Banjarbaru dan Hulu Sungai Tengah. Selain itu, Abdul juga tercatat pernah memiliki belasan kendaraan bermotor.

Sebelum melapor pada 3 Mei 2015, Abdul pernah melaporkan belasan kendaraan bermotornya pada 8 Januari 2004. Saat itu, dia mencatatkan 19 motor dan mobilnya. Namun pada di tahun 2015 ketika dia memperbarui hartanya, hanya ada 1 mobil yaitu Jeep Wrangler tahun 2013 seharga Rp 900 juta.

Selain itu, Abdul memiliki harta lainnya berupa simpanan logam mulia senilai Rp 112.200.000 dan simpanan giro sebesar Rp 3.476.368.960.  Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan OTT yang dilakukan di Hulu Sungai Tengah dan Surabaya. Namun Agus belum merinci OTT itu terkait kasus apa.(cel/dtc)