Connect with us

Hukum

Pakar Nilai Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP Wujud Kemunduran!

Diterbitkan

pada

Refly Harun menilai masukya pasal penghinaan presiden dalam RKUHP wujud kemunduran Foto: detik
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA, Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai tetap dimuatnya pasal penghinaan presiden/wakil presiden dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP merupakan sebuah kemunduran. Dia menyebut pasal itu tak sesuai dengan perspektif konstitusionalisme hari ini.

“Perspektif konstitusionalisme hari ini kan kepala negara tidak dieksklusikan. Ini setback menurut saya,” kata Refly, Kamis (19/9).

Kepada Tempo.co, Refly mengatakan, dalam RKUHP asli peninggalan Belanda, atau Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie, pasal semacam ini digunakan untuk melindungi gubernur Hindia Belanda. Pasal tersebut juga digunakan di negara dengan sistem kerajaan yang menganut prinsip the king/queen can do no wrong.

Namun dalam demokrasi, kata Refly, pasal ini tak kompatibel. Dia mengingatkan bahwa dalam demokrasi tak ada orang yang lebih tinggi ketimbang yang lainnya. “Yang membedakan hanya hak dan kewajibannya, tugasnya. Tapi bukan kemudian dilindungi secara khusus,” katanya.

Menurut Refly, presiden dan wakil presiden sebenarnya tinggal menggunakan delik umum seperti yang berlaku untuk warga negara lainnya, misalnya pasal penghinaan. Selain itu, ada pula Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dapat dirujuk. “Kalau kontennya elektronik kan itu bisa digunakan. Intinya tidak perlu eksklusif,” kata Refly.

Pemerintah dan DPR tetap berkukuh memasukkan pasal penghinaan presiden / wakil presiden dalam RKUHP yang telah disepakati kemarin, Rabu, 18 September 2019. Padahal

Pasal-pasal terkait penghinaan presiden/wakil presiden ini tertuang dalam Pasal 218-220 RKUHP, berikut bunyinya.

Pasal 218

(1) Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Pasal 219

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (bulan) atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 220

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan Wakil Presiden.

(cel/tmp)

Reporter : cel/tmp
Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Hukum

Kejari Banjarbaru Kembalikan Rp268 Juta ke Negara, MN Seorang PNS Balittra Turut Dipidana!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

: kejari Banjarbaru mengembalikan yang Rp 268 juta ke negara dalam kasus korupsi Balittra. Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Tim Jaksa Eksekutor pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarbaru kembali melakukan penyelamatan keuangan negara atas kasus tindak pindana korupsi di Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra) Banjarbaru.

Kepala Kejari Banjarbaru Andri Irawan, mengatakan pada kali ini pihaknya mengembalikan uang negara sebesar Rp 268.636.705. Uang ini berasal dari pembayaran denda para terpidana dan pembayaran uang pengganti.

“Kita mengembalikan uang negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp268.636.705 yang berasal dari pembayaran uang denda sebesar Rp50.000.000, dan pembayaran uang pengganti sebesar Rp 218.636.705 dari terpidana SF,” katanya, Senin (6/7/2020) pagi.

Sebagaimana diketahui, kronologi tindak korupsi ini terjadi pada 2015, saat Balittra Banjarbaru melaksanakan sejumlah proyek pekerjaan. Seperti pembuatan jalan usaha tani baru, pengerasan jalan, pengaspalan jalan utama kebun, serta pembangunan 11 unit jembatan. Seluruh proyek ini, memiliki total nilai kontrak sebesar Rp 1,2 miliar atau lebih rincinya Rp 1.208.460.000.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, SF dan DA sebagai kontraktor pelaksana dalam proyek-proyek tersebut, terbukti melakukan korupsi. Kasus ini sendiri mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp298.636.703.

Kepala Kejari Banjarbaru mengatakan selain dua kontraktor pelaksana yang ditetapkan sebagai terpidana, kasus ini juga rupanya turut melibatkan seorang PNS -pegawai negeri sipil- di Ballitra Banjarbaru. “Benar, PNS di Balittra Banjarbaru juga turut telibat dalam perkara korupsi ini. Yang bersangkutan berinisal MN,” tuturnya.

Sebelumnya, pada Kamis (2/7/2020) kemarin, Kejari Banjarbaru juga telah melakukan pemulihan uang negar dengan nominal mencapai Rp 80 juta. (Kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Cell



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur dan Istri Tersangka Korupsi Infrastruktur Bersama Tiga Pejabat  

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dua Tersangka Pemberi Suap dari Kontraktor


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

KPK menetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur tahun 2019-2020, Jumat (3/7/2020). Foto: Suara.com/Welly Hidayat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutai Timur, Kalimantan Timur, tahun 2019-2020, Jumat (3/7/2020). Selain Ismunandar, istrinya yang merupakan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Ungaria juga ditetapkan sebagai tersangka.

Kemudian turut ditetapkan tersangka yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Musyafa, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Suriansyah dan Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur Aswandini.

Sedangkan pemberi suap dari pihak kontraktor yakni Aditya Maharani dan Deky Aryanto.

“KPK menetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Gedung KPK Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2020).

Mereka ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang digelar tim penindakan KPK sejak Kamis (2/7/2020) malam.

Nawawi mengatakan awalnya tim penindakan melakukan pengejaran di Jakarta, Samarinda hingga Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dimana KPK mengamankan sebanyak 16 orang.

Dalam operasi senyap tersebut KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang Rp 170 juta, buku tabungan dengan nilai Rp 4.8 miliar dan Deposito senilai Rp 1.2 miliar.

Untuk penerima suap Ismunandar dan empat orang lainnya dijerat pasal Pasal 12 a atau b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1, juncto Pasal 65 KUHP.

Sedangkan pemberi suap, Aditya dan Deky melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf A atau B atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Ditangkap KPK Bareng Istri, Ini Profil Bupati Kutai Timur Ismunandar  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Bupati Kutai Timur Ismunandar. foto: kutaitimurkab.go.id
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM – Bupati Kutai Timur Ismunandar terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) pada Kamis (2/7/2020) malam. Ismunandar yang ditangkap oleh KPK bersama sang istri diduga terlibat korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji pengadaan barang dan jasa.

Dalam OTT KPK, Ismunandar diamankan bersama 7 orang lainnya termasuk sang istri dan Kepala Bappeda Kutai Timur. Ada delapan orang yang ditangkap di Samarinda dan Kutai Timur, serta sebanyak 7 orang diamankan di Jakarta.

Sosok Ismunandar sendiri sudah tak asing dalam pemerintahan Kalimantan Timur. Sebelum dilantik menjadi Bupati Kutai Timur periode 2016-2021 bersama wakilnya Kasmidi Bulang, suami dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur Encek UR Firgasih ini beberapa kali menduduki posisi strategis dalam pemerintahan.

Dikutip dari laman resmi Kutaitimurkab.go.id, Jumat (3/7/2020), Ismunandar memulai kariernya sebagai seorang birokrat dengan menduduki posisi sebagai Kasie Pengujian Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur pada 1999. Dua tahun berselang tepatnya 2001, ia berganti posisi menjadi Kasie Perencanaan dan Program Dinas PU Kalimantan Timur.

Masih di tahun yang sama, pria lulusan S2 Universitas Gadjah Mada jurusan Perencanaan Kota dan Daerah ini terkena mutasi menjadi Kabag TU Dinas PU Pemkot Bontang. Hanya 4 bulan berselang, Ismunandar langsung dipromosikan jabatan menjadi Kadis PU Pemkot Bontang.

Di Pemkot Bontang, Ismunandar juga sempat menjadi Asisten Administrasi Pembangunan. Kemudian pada 2003 ia dimutasi menjadi Kadis PU Pemkab Kutai Timur.

Sejak itulah karier Ismunandar di pemerintahan Kutai Timur semakin cemerlang. Ismunandar juga pernah menduduki posisi sebagai Kadis Kelautan dan Perikanan Kutai Timur 2004-2006, kemudian Ismunandar juga dipercaya menjadi Asisten Ekonomi Pembangunan Kutai Timur selama empat tahun yakni sejak 2006 hingga 2010.

Kedudukan Ismunandar semakin memuncak. Ia didapuk menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur pada 2010 hingga 2015 hingga akhirnya ia memberanikan diri maju dalam Pilkada Kutai Timur dan sukses meraih posisi orang nomor satu di Kutai Timur.

Tak hanya malang melintang di dunia birokrasi, Ismunandar juga memiliki riwayat organisasi yang cukup banyak. Hingga kini, Ismunandar dipercaya menjadi Ketua PC Nahdlatul Ulama Kutai Timur sejak 2006.

Ismunandar juga menjadi Ketua Dewan Kesenian Daerah Kutai Timur dan Ketua Umum PSSI Kutai Timur sejak 2011. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->