Connect with us

HEADLINE

Paman Birin Tak Muncul di Bawaslu, Tim Kuasa Hukum Serahkan Klarifikasi

Diterbitkan

pada

Tim kuasa hukum Paman Birin diawaki Dr Saifudin SH MHum di hadapan awak media saat berada di Sentra Gakkumdu Kalsel, Minggu (1/11/2020). foto: putra
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Calon Gubernur (Cagub) Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor (Paman Birin) tidak muncul di sekretariat Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) sekaligus kantor Bawaslu Kalsel di jalan RE Martadinata, Banjarmasin, Minggu (1/11/2020) siang, terkait pemanggilan klarifikasi dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang.

Hanya tim kuasa hukum Cagub Kalsel Paman Birin yang menyampaikan keterangan dan dokumen klarifikasi atas permintaan Sentra Gakkumdu, menyangkut laporan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada.

Menyusul pelaporan tim hukum Denny Indrayana ke Sentra Gakkumdu terkait dugaan keterlibatan Gubernur menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon di Pilkada Kalsel 2020.

Sebelumnya pada Sabtu (31/10/2020) undangan klarifikasi terhadap pelapor (Jurkani) sudah dilakukan dan yang bersangkutan hadir sekitar pukul 10.00 Wita di Bawaslu Kalsel.



Tim kuasa hukum Paman Birin diawaki Dr Saifudin SH MHum dan Dr Masdari Tasmin SH MH bersama tim kuasa hukum lainnya menyerahkan dokumen klarifikasi kepada Sentra Gakkumdu Bawaslu Kalsel soal laporan dugaan pelanggaran.

Saifudin, pengacara berkepala plontos ini menyampaikan, tim kuasa hukum Paman Birin selaku juru bicara menyampaikan ketidak hadiran Paman Birin hari ini di Sentra Gakkumdu Bawaslu Kalsel karena sedang melaksanakan kampanye.

Soal klarifikasi tersebut, Saifudin mengungkapkan, kata “Bergerak’ dalam salah satu program Pemerintah Provinsi Kalsel dipermasalahkan dan ditengarai memuat unsur politik oleh pihak Denny Indrayana-Difriadi.

Dijelaskannya anggapan pemakaian kata “Bergerak” dalam berbagai kegiatan Pemprov Kalimantan Selatan itu memanfaatkan jabatan atau kewenangan beliau itu (H Sahbirin Noor) untuk kepentingan yang merugikan orang lain.

Memang kata “Bergerak” sendiri kental dengan Paman Birin sapaan akrab calon gubernur petahana. Dikatakan Saifudin, hal itu hanya untuk memotivasi masyarakat.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kalsel Azhar Ridhanie. foto: putra

Meski sudah mendapatkan keterangan dan klarifikasi dari tim kuasa hukum Paman Birin, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kalsel Azhar Ridhanie menyatakan, pihaknya belum dapat menyimpulkan bagaimana tindaklanjut atas klarifikasi dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilayangkan pelapor atas nama Jurkani dari tim pemenangan H2D (Haji Denny Difri) kepada Sentra Gakkumdu.

Selanjutnya Sentra Gakkumdu yang didalamnya terdapat unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan ini, kata Aldo –akrab disapa-, perlu melakukan rapat untuk mengambil kesimpulan dari keterangan-keterangan dari sejumah saksi yang sudah dimintai klarifikasi sebelumnya.(kanalkalimantan.com/putra)

Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

JATAM: 3.092 Lubang Tambang Dibiarkan Tanpa Reklamasi, 814 Ada di Kalsel

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

JATAM merilis banyaknya lubang tambang yang belum direklamasi Foto: dok kanal
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mencatat ada 3.092 lubang tambang yang dibiarkan tanpa reklamasi atau perbaikan oleh perusahaan tambang di seluruh Indonesia.

Divisi Jaringan dan Simpul JATAM Nasional Ki Bagus mengatakan, sebaran ribuan lubang tambang itu ada di Aceh (6), Riau (19), Sumatera Barat (22), Bengkulu (54), Lampung (9), Jambi (59), Sumatera Selatan (163), Banten (2), Kalimantan Selatan (814), Kalimantan Utara (44), Kalimantan Timur (1.735), dan Sulawesi Selatan (2).

“Kita mencatat dari 2014-2020 ada 168 warga menjadi korban di lubang tambang, mayoritas anak-anak, contoh di Samarinda Kaltim ada sekitar 39 anak meninggal karena tenggelam di lubang tambang, ada juga yang terbakar karena jatuh ke lubang yang masih ada batu baranya,” ungkapnya, dalam jumpa pers virtual, Minggu (24/1/2021).

Sebanyak 210 lubang bekas tambang di Kalsel saat ini masih belum direklamasi. Hal tersebut selain berimbas pada kerusakan ekologis, juga menjadi model buruk investasi di Kalsel yang belum concern pada isu lingkungan.



Namun demikian, data JATAM tersebut berbeda dengan data yang disampaikan Dinas ESDM Provinsi Kalsel. Saat menggelar pertemuan dengan forum Kepala Teknik Tambang (KTT) se-Kalsel, Rabu (22/1/2020) tahun lalu, data per Januari 2020 ketika itu, tercatat ada 210 void tambang batu bara se-Kalsel. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalsel, Isharwanto mengklaim masih banyaknya void eks tambang adalah dampak penerbitan izin semasa di Kabupaten.

“Ini kan data dari kabupaten, penambang yang melakukan kegiatan, void mau diapakan. Jangan jeleknya saja, tapi harus ada positifnya. Memang ada juga void yang sudah ditata, digunakan embung, di Senakin untuk air baku,” kata Isharwanto.

Sementara itu, Kabid Mineral dan Batubara Dinas ESDM Kalsel, Gunawan Harjito, ketika itu merincikan ada delapan kabupaten di Kalsel yang berkontribusi menyumbang void tambang periode Januari – Agustus 2019.

Adapun ke 8 wilayah ini ialah, Kabupaten Banjar (65 void dari 6 perusahaan), Tapin (32 void dari 8 perusahaan), Kabupaten HSS (3 void dari 1 perusahaan), Balangan (3 void dari 3 perusahaan), Tabalong (belum rekapitulasi), Tanah Laut (24 void dari 10 perusahaan), Tanah Bumbu (50 void dari 10 perusahaan), dan Kotabaru (6 void dari 5 perusahaan).

“Kalau ditotalkan luasnya void dari seluruh pemegang IUP di Kalsel, mencapai 1.579,04 hektare. Apabila digabung pemegang IUP dan PKP2B pada periode yang sama, maka ada 224 void yang belum reklamasi. Rinciannya, terdiri dari IUP sebanyak 183 void dari 43 perusahaan dan PKP2B sebanyak 41 void dari 7 perusahaan,” Gunawan melanjutkan.

Gunawan mengkalkulasikan titik void sebanyak itu setara luas 3.991,15 hektare. Ia meyakini angka void tersebut bisa lebih banyak lagi mengingat aktivitas pertambangan terus bergerak di Kalsel.

Sebelumnya, terkait persoalan lingkungan di Kalsel, Koordinator Jatam, Merah Johansyah mengatakan selain lubang tambang, pihaknya mencatat terdapat 700 hektare lahan tambang di Kalimantan Selatan tumpang tindih dengan permukiman masyarakat. Bahkan, kawasan transmigrasi di Kalimantan Selatan digusur untuk pertambangan.

“Transmigrasi di kawasan pemukiman sudah digusur orang-orang itu, dirampas tanahnya. Sudah lama itu,” jelas dia dilansir Merdeka.com.

Merah Johansyah juga menyampaikan, 251 ribu hektar pertambangan kini berada di kawasan pertanian dan ladang Kalimantan Selatan. Sementara itu, 464 ribu hektar pertambangan berada di 34 kawasan hutan.

Gunung Meratus yang memiliki ketinggian 1.901 mdpl (meter di atas permukaan laut) pun sudah dikaveling untuk pertambangan. Padahal, Gunung Meratus merupakan jantung Kalimantan Selatan.

Kondisi ini, menurut JATAM akan semakin parah karena disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR.

“Apalagi sekarang kewenangan memberi izin, mengawasi pertambangan itu seluruhnya diserahkan ke pemerintah pusat lewat UU Cipta Kerja, sementara saat dikerjakan pemerintah daerah saja seperti ini potret daya rusaknya, bagaimana kalau semua terpusat di Jakarta,” tutupnya.

Selain itu, JATAM juga mencatat selama 6 tahun Jokowi berkuasa ratusan orang tewas karena konflik tambang. Ada 116 Konflik Tambang di 1.640.400 Ha tanah selama Jokowi jadi Presiden. Konflik itu sepanjang 2014-2020 atau masa pemerintahan Joko Widodo. Ada 168 orang meninggal dunia.

Angka konflik pertanahan antara warga dan perusahaan tambang pada tahun 2020 saja tercatat ada 45 konflik di atas 714.692 hektar tanah, untuk dibayangkan luas ini setara dengan 3x luas wilayah Hong Kong.

“Di 2019 ada 11 konflik, kemudian tahun 2020 mencapai 45 konflik, atau hanya dalam satu tahun lonjakannya lebih dari empat kali, konflik yang paling banyak itu terkait perampasan lahan dan kriminalisasi,” kata Ki Bagus.
Jika ditotal dalam masa kepemimpinan Jokowi, sejak 2014 sampai 2020 tercatat sudah ada 116 konflik tanah tambang dengan luasan 1.640.400 hektar atau setara 3x luas Pulau Bali.

“Ini catatan yang sangat buruk, karena dalam waktu setahun saja konflik yang terjadi bisa 5 kali lebih banyak dari tahun 2019,” jelasnya. (Kanalkalimantan.com/suara)

Editor : Cell

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Ledakan Empat Hari Terakhir, Minggu Ada 21 Kasus Baru Covid-19, 1 Meninggal Dunia

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Test swab terus dilakukan melacak penyebaran Covid-19 di Kota Banjarbaru. Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Tren kenaikan kasus Covid-19 di Kota Banjarbaru terus terjadi dengan rata-rata penambahan puluhan kasus setiap hari. Kota berjuluk Idaman kembali masuk dalam zona merah peta kewaspadaan penyebaran corona.

Per Minggu (24/1/2021) ini, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Banjarbaru mencatat adanya penambahan 21 kasus baru. Bersamaan dengan itu pula 1 pasien terkonfirmasi virus corona dinyatakan meninggal dunia.

Kemudian pada akhir pekan kemarin, tepatnya Sabtu (23/1/2021) sore, Satgas Covid-19 menemukan jumlah kasus yang lebih tinggi, sebanyak 39 kasus. Hal yang sama, angka kematian juga bertambah dimana satu pasien terinfeksi virus dinyatakan meninggal dunia.

Puncaknya ialah pada Kamis (21/1/2020) dan Jumat (22/1/2021) pekan tadi. Ledakan kasus Covid-19 menyebar di seluruh wilayah Banjarbaru, dengan catatan sebanyak 89 kasus baru -Kamis: 46 kasus dan Jumat: 43 kasus-.



Rentetan ledakan kasus Covid-19 di Banjarbaru diprediksi masih akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Sebab, saat ini tim surveyland Dinas Kesehatan maupun Puskemas terus melakukan upaya tracing dan tracking terhadap mereka yang pernah berkontak erat dengan orang-orang yang dinyatakan terinfeksi virus.

Di sisi lain, gelombang kasus Covid-19 ini semakin memperkeruh situasi di tengah masyarakat yang baru saja dilanda bencana banjir pada awal tahun ini.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banjarbaru, Rizana Mirza, mengklaim ledakan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini bukanlah faktor dari dampak banjir. Melainkan buah rentetan gelombang penyebaran virus saat berlangsungnya libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) beberapa waktu lalu.

“Perkiraan sementara, lonjakan kasus hari ini disebabkan liburan Nataru akhir Desember awal Januari lalu. Kalau dampak banjir belum terdeteksi karena masih baru saja kejadiannya,” katanya.

Rizana menyebut bahwa kini Banjarbaru tengah dihadapkan pada fenomena baru atas potensi lahirnya gelombang baru penyebaran virus corona. Sebab, bersamaan dengan gencarnya penanganan banjir, protokol kesehatan tak bisa lagi diterapkan secara ketat.

“Kita sekarang harus mewaspadai posko-posko pengungsian warga terdampak banjir agar tidak terjadi klaster Covid-19 di sana. Ini harus diantisipasi,” sebutnya. (kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Bie

 

 

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->