“Panas Tinggi” Elpiji 3 Kg Kembali Kambuh, Kemana Rakyat Kecil Mengadu?

Kepala Dinas Perdagangan Banjarbaru Abdul Basid mengatakan, dari pihak dinas akan berkoordinasi dengan Pertamina jika memang di dapat ada pengecer yang menjual di luar batas wajar atau lebih 2 X lipatnya.

“Dari laporan tim survei didapat kisaran harga eceran Rp 22-25 ribu saja,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua DPD Hiswana Migas Kalimantan H Saibani berdalih kelangkaan gas elpiji 3 kg tersebut dikarenakan cuaca yang saat ini cukup ekstrime. Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banjarmasin telah menerbitkan larangan berlayar. “Makanya kapal pengangkut gas elpiji 3 kg dari Situbondo ke Banjarmasin belum bisa berlayar,” jelasnya.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,  Hiswana Migas Kalsel dan Pertamina telah membuat solusi. Yakni menggunakan sistem set to set (STS). Semula kapal pengangkut masuk sampai Depot Banjarmasin, tapi kini cukup di Muara Sungai  Barito. Kemudian dipindahkan ke kapal yang mengantar sampai ke Depot dan dilanjutkan ke SPBE hingga disalurkan ke masyarakat. “Nanti kalau sudah normal, akan kembali seperti biasa,” ujarnya.

Dia mengatakan, suplai gas elpiji subsidi minimal 350 metrik ton perhari. Namun dengan sistem STS hanya 245 metrik ton. Karena itu, dia mengimbau kepada seluruh agen gas elpiji agar menjual sesuai harga standar.

Problem Klasik yang Terus Berulang

Berbagai dalih penyebab kelangkaan elpiji, baik dari segi distribusi yang terhampat karena faktor cuaca maupun banyaknya masyarakat yang masih menggunakan gas 3 kg, adalah problem klasik. Pemerintah dan jajarannya pun, mestinya bisa membuat kebijakan permanen yang bisa menjamin stabilitas harga di pasaran.

Sekretaris Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno. Menurut Agus perlu ada perhatian serius terkait sejumlah hal lantaran kelangkaan elpiji 3 kg yang merupakan barang subsidi sering terjadi.

Foto : net

Faktor pertama, yang harus diperhatikan adalah harga. Agus menilai, ada disparitas yang terlalu jauh antara harga elpiji 3 kg dengan 12 kg yang dijual Pertamina. Disparitas ini membikin konsumen beralih ke gas elpiji 3 kg. “Selain murah, banyak konsumen menganggap praktis, mudah ditenteng. Konsumen kaya pun tak malu-malu menggunakan gas elpiji 3 kg karena alasan ini,” ujarnya.

Faktor kedua, terkait dengan persoalan distribusi. Terkait pola distribusi ini, Pertamina dan pemerintah berencana mengubah pola distribusi dari sistem terbuka menjadi sistem tertutup.

Menurut Agus, pola distribusi ini berkaitan dengan masalah disparitas harga kedua jenis produk tersebut. Berdasarkan laporan yang diterima YLKI, banyak pengguna elpiji 12 kg hijrah menjadi pengguna elpiji 3 kg lantaran selisih harga keduanya terlalu jauh setiap per kg.

Sebagai gambaran harga elpiji 3 kg sekitar Rp16.000 atau Rp5.300 per kg, sedangkan elpiji 12 kg yang tak disubsidi Rp139.000 atau Rp 11.500 per kg. “Ini menunjukkan adanya inkonsistensi pola distribusi oleh pemerintah,” kata Agus.

Faktor ketiga, kata Agus, ada kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah akan mencabut subsidi elpiji 3 kg yang selama ini harganya disubsidi. Agus mengatakan kalau pemangkasan kuota elpiji 3 kg dari yang semula sebanyak 6,5 juta metrik ton menjadi 6,1 juta metrik ton tak sebanding dengan kenaikan permintaan produk berharga miring ini.

“Pemerintah makin limbung saat subsidi gas elpiji 3 kg terus melambung karena penggunaan gas elpiji 3 kg yang terus meningkat,” tutur Agus.

YLKI mendorong pemerintah mampu meningkatkan pengawasan terhadap potensi penyimpangan distribusi. Agus menilai pemantauan proses distribusi secara maksimal merupakan komitmen pemerintah dalam memasok kebutuhan gas bagi konsumen menengah ke bawah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu menggandeng pemerintah daerah untuk turun ke lapangan guna melakukan pengawasan yang lebih intensif. “Berikan sanksi tegas bagi distributor yang terbukti melakukan malapraktik distribusi dan melakukan pengoplosan. Kepolisian harus lebih bergigi untuk melakukan law enforcement,” tegasnya.(devi)

Laman: 1 2