Connect with us

Kota Banjarmasin

Pasar Telawang ‘Mati Suri’ Ditinggal Pedagang, Kios Kosong Bakal Dilelang

Diterbitkan

pada

Pasar Telawang Banjarmasin sepi ditinggal pedagang. Foto: Fikri

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pasar Telawang di jalan Simpang Telawang, Kelurahan Telawang, Banjarmasin kondisinya sepi. Ya, hampir sebagian kios pasar yang lokasinya tak jauh dari Balaikota Banjarmasin ini, sepi ditinggal para pedagang.

Saat Kanalkalimantan.com meninjau lokasi, hanya terdapat beberapa pedagang saja yang bertahan. Di antaranya masih membuka usaha warung, maupun usaha menjahit.

Salah satu pedagang pasar bernama Mufidah mengakui, kondisi pasar sudah sangat sepi selama belasan tahun. Dirinya yang berjualan mentega ini, turut mendampingi sang suami bernama RP Hani yang membuka usaha warung.

“Sebelumnya ramai berjualan (di sini). Sepi ini juga berpengaruh terhadap omset kami,” kata Mufidah saat ditemui, Selasa (14/1/2020) sore.



Lain pendapat diutarakan oleh Lana yang menjalankan usaha jasa menjahit. Ia telah lebih dari 10 tahun membuka usaha menjahit tidak terpengaruh dengan kondisi pasar yang sepi. Lantaran dirinya telah memiliki pelanggan tetap.

“Pelanggan sudah banyak. (Kami) tidak terpengaruh (dengan sepinya pasar), karena selain banyaknya pelanggan, karena kami menawarkan jasa,” kata Lana.

M Tezar Ichrom, Kabid PDSP dan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin. Foto: Fikri

 

Mulyani, salah satu pedagang. Foto: Fikri

Diakuinya, saat masih ramai, sebagian besar pedagang di Pasar Telawang didominasi oleh penjual makanan dan pakaian.  “Lengkap saja kalau di dalam itu,” kata Lana yang membuka usaha jasa menjahit persis di bagian depan pasar.

Pendapat lainnya diutarakan oleh Mulyani. Wanita yang biasa berjualan makanan ini mengutarakan, banyaknya sampah yang sempat berserakan di halaman parkir pasar ini ditengarai membuat pedagang ataupun pembeli di pasar ini menjadi berkurang, hingga sepi ditinggal masyarakat.

“Kebanyakan sampah ini yang berserakan. Ya, sepi tidak ada orangnya lagi (salah satunya) karena sampah ini,” kata Imul, biasa ia disapa.

Menurut Imul, kendaraan pengangkut sampah tidak bisa masuk ke halaman pasar, lantaran sampah yang berserakan. Selain itu, juga mengakibatkan pembeli urung untuk mengunjungi pasar ini.

Saat dikonfirmasi, Kabid PDSP dan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Ichrom M Tezar mengakui, faktor kebersihan menjadi penyebab sepinya Pasar Telawang. Selain itu, Dinas Perdagangan dan Perindustarian Banjarmasin telah menganggarkan pemeliharaan Pasar Telawang, kendati belum bisa dibeberkan berapa besarannya.

“Memang ini kondisi pasar-pasar konvensional seperti ini, rata-rata di kabupaten kota lain seperti ini. Di  tahun 2020 ini kita ada anggaran untuk pemeliharaan Pasar Telawang. Mudah-mudahan Pasar Telawang dan pasar-pasar lainnya menjadi ramai lagi,” kata Tezar.

Tezar mengakui, keberadaan sampah yang berserakan di halaman pasar menjadi penyebab banyaknya pedagang yang meninggalkan Pasar Telawang, maupun pembeli yang meninggalkan pasar ini. Sehingga, membuat keberadaan pasar ini menjadi kumuh dan tidak nyaman.

“Mungkin salah satu penyebab itu (faktor sampah). Makanya kita berusaha, mudah-mudahan masyarakat memahami dan membuang sampah di jam yang ditentukan, dan harus langsung ke dalam TPS,” jelas Tezar.

Lalu, bagaimana dengan keberadaan kios-kios kosong yang ditinggalkan para pedagang? Tezar menyebut pihaknya akan melakukan lelang terhadap kios yang telah tutup dan memprioritaskan para pedagang sekitar terlebih dahulu.

“Siapa tahu mereka ingin menempati. Tapi kalau memang tidak ada, kita akan buka untuk masyarakat luas,” lugas Tezar.

Tercatat, setidaknya ada 200 kios yang ada di Pasar Telawang ini. Terdiri dari 100 kios di lantai bawah, dan sisanya berada di lantai atas. (kanalkalimantan.com/fikri)

 

 

Reporter : Fikri
Editor : Bie

 

Kota Banjarmasin

Kaum Difabel Jadi Perhatian Ibnu Sina Selama Pimpin Banjarmasin

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Fasilitas ramah difabel di kota Banjarmasin yang disediakan. Foto: ist

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Kepedulian Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina terhadap kaum difabel menuai apresiasi dari berbagai kota di Indonesia, hingga organisasi internasional.

Di bawah kepemimpinan Ibnu Sina, Banjarmasin merupakan kota pertama di Indonesia yang punya roadmap kota inklusi. Sehingga, Banjarmasin didukung langsung oleh UNESCO untuk mengembangkan program kota ramah inklusi.

Selain UNESCO, Kota Banjarmasin juga bekerjasama dengan Kota Kita Surakarta, Kaki Kota Banjarmasin, Global Disability Inovation Hub, University College London dan GIZ Germany untuk mewujudkan Kota Banjarmasin yang inklusif. Disamping itu, kota ini juga didapuk sebagai tuan rumah pertemuan tingkat tinggi Wali Kota untuk kota inklusif ke-8 Apeksi.

Kota Banjarmasin menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang memenangkan Global Urban Mobillity Challenge 2019 di Leipzig City, Jerman. Atas raihan penghargaan tersebut, Banjarmasin juga mendapatkan bantuan Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI) sebesar Rp2 miliar untuk pembangunan infrastruktur kota inklusi bersama 9 kota lain dari seluruh dunia.



“Hingga hari ini kita masih mencoba terus melaksanakan kebijakan yang berkesesuaian dengan roadmap kota inklusi itu,” kata Ibnu Sina.
Sebagai kerja nyatanya saat ini Banjarmasin telah membangun infrastruktur ramah bagi penyandang disabilitas. Seperti dibangunnya trotoar ramah difabel hingga perkantoran pemerintah juga

dibangun sarana dan pra sarana khusus ramah difabel. Hal ini terlihat pada pembangunan pedestrian di sepanjang jalan Belitung, sepanjang jalan A. Yani Km 2 hingga Km 6 Banjarmasin, serta pembuatan toilet untuk kaum difabel.

Ada pula kampung inklusi yang dibangun di tingkat kelurahan. Sedangkan untuk pendidikan sudah ada puluhan SD dan SMP yang berbasis inklusi dan dilengkapi angkutan umum gratis untuk para difabel.

“Ada tiga aspek dalam hal membangun kota yang ramah disabilitas yakni, regulasi, penyediaan dalam layanan publiknya dan terakhir penerimaan dari masyarakat,” pungkas Ibnu. (kanalkalimantan.com/fikri)

 

 

Reporter: Fikri
Editor : Bie

Lanjutkan membaca

Kota Banjarmasin

Bawaslu Banjarmasin Optimalkan Layanan Datin dan Keterbukaan Informasi

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Rakor Optimalisasi PPID bagi Pengelola Datin dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalsel, Senin (21/9/2020) di Banjarmasin. Foto: Bawaslu

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Bawaslu Banjarmasin optimalkan pelayanan data dan informasi (datin) sebagai wujud keterbukaan informasi publik.

Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Kota Banjarmasin, Munawar Khalil mengungkapkan hal itu di saat jeda Rakor Optimalisasi PPID bagi Pengelola Datin dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalsel, Senin (21/9/2020) di Banjarmasin.

Menurut dia, untuk bisa memberikan pelayanan prima bagi masyarakat luas, khususnya pengelola datin atau PPID.

Bawaslu mesti memberikan pembekalan lebih dalam terhadap pengelola datin dan dokumentasi, agar lebih terampil.



“Optimalisasi pelayanan tersebut juga berkaitan erat dengan keterbukaan informasi publik, sebagaimana amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” kata Khalil.

Lanjut Khalil, dengan SK Bawaslu RI No 0075/K.Bawaslu/HM/00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan dasar itu, informasi publik itu bersifat terbuka dan masyarakat dapat mengaksesnya, kecuali terhadap informasi yang dikecualikan.

“Karena informasi yang dikecualikan itu memang bersifat ketat dan terbatas,” ujarnya.

Di tempat yang sama, salah seorang narasumber, Sulastio dari Bawaslu RI menekankan, agar lebih efektif pengelola Datin atau PPID hendaknya membuat Daftar Informasi Publik (DIP) dan mendokumentasi kegiatan.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kalsel, Iwan Setiawan mendesak Bawaslu Kabupaten/Kota sesegeranya mengaktifkan pelayanan PPID. “Segera siapkan ruangan dan perangkat atau sarana dan prasara pendukung,” ujarnya.

Rakor yang digelar Bawaslu Kalsel tersebut, selain Bawaslu Kota Banjarmasin yang mengikuti, juga Bawaslu Kabupaten/Kota lainnya se-Kalsel, mereka yang menangani humas dan PPID sebanyak 68 orang. Sementara narasumber antara lain dari Bawaslu RI, Komisi Informasi Kalsel, dan IPC. (Kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Cell

Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->