Hukum
Pegawai Pegadaian Cabang Kayu Tangi Jadi Tersangka Korupsi
![](https://www.kanalkalimantan.com/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-26-at-15.31.47.jpeg)
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin menetapkan seorang pegawai Pegadaian berinisial TF sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.
Penetapan TF sebagai tersangka tersebut disampaikan oleh Kepala Kajari Banjarmasin, Dr Indah Laila melalui Kasi Intelijen, Dimas Purnama Putra, Senin (24/6/2024).
TF ditetapkan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor PRIN-1989/O.3.10/Fd.2/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor PRIN-1740/O.3.19/Fd.2/06/2024.
Baca juga: Hari Anti Narkoba Internasional 2024 “Bersama Melawan Narkoba”
Diketahui TF adalah Pengelola Agunan pada kantor Pegadaian Cabang Kayu Tangi Banjarmasin. Dimana dia mengatur dan mengelola barang jaminan nasabah, dengan jabatan tersebut TF melakukan fraud berupa tahun pelunasan.
“Akibatnya terdapat kekurangan barang jaminan atas 4 Surat Bukti Gadai (SBG) yang telah diserahkan TF kepada nasabah dikarenakan nasabah tersebut telah menyerahkan uang pelunasan, namun uang pelunasan atas kredit-kredit tersebut ditahan dan tidak disetorkan TF untuk pelunasan kredit,” ujar Dimas dalam keterangan tertulis.
Baca juga: Seorang Pemuda Tenggelam di Sungai Martapura, 12 Jam Pencarian Belum Ditemukan
Setelah dilakukan pengecekan kesehatan oleh Tim Dokter, TF langsung dilakukan penahanan selama 20 hari kedepaan di Lapas Kelas IIA Teluk Dalam sebagai tahanan titipan Kejari Banjarmasin.
“Penahanan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penahanan dengan tanggal 24 Juni 2024 di Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas IIA Banjarmasin,” katanya.
Baca juga: Penuhi Hak Penyandang Disablitas di Dunia Kerja, RSD Idaman Raih Penghargaan
Tersangka TF harus berhadapan dengan pasal 8 atau pasal 10 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Kanalkalimantan.com/rizki)
Reporter : rizki
Editor : bie
![](https://i1.wp.com/www.kanalkalimantan.com/wp-content/uploads/2021/10/logo-kanal-1.png?w=450&ssl=1)
-
HEADLINE1 hari yang lalu
Kadisdikbud Kalsel Masih Tak Kunjung Muncul ke Publik
-
HEADLINE2 hari yang lalu
Pejabat ke Luar Daerah Diduga Tanpa Izin, Pj Sekda Banjarbaru Meradang
-
Kota Banjarbaru1 hari yang lalu
KPU Banjarbaru Beri Waktu 3 Hari Perbaikan Persyaratan Paslon
-
HEADLINE2 hari yang lalu
Unjuk Rasa di Kantor Gubernur, Pendemo Minta Pencopotan Kadisdikbud Kalsel
-
Kota Banjarmasin22 jam yang lalu
Belum Memenuhi Syarat, Tiga Paslon Pilwali Banjarmasin Diberi Waktu Perbaikan
-
Hukum3 hari yang lalu
Mantan Ketua KPU Banjarbaru Divonis 6 Bulan Penjara, Kasus ‘Jualan’ Tambahan Suara Caleg