Connect with us

HEADLINE

Pegunungan Meratus Kembali Terancam, Walhi Kalsel Tak Tinggal Diam

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tak Terima MA Kabulkan Gugatan Walhi, PT MCM Ajukan PK ke PTUN Jakarta


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Kisworo Dwi Cahyono, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalsel. foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Perjuangan melindungi paru-paru pulau Kalimantan yakni pegunungan Meratus belum berakhir.

‘Teror’ akan lahirnya aktivitas pertambangan yang akan merusak ekosistem dan keragaman hayati di kawasan tersebut, nyatanya masih harus melewati jalan panjang di ranah hukum persidangan.

Sepanjang 2 tahun terakhir, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Selatan terus menuntut keadilan atas penerbitan surat izin ekploitasi pertambangan di pegunungan Meratus kepada PT Mantiminin Coal Mining (MCM) yang ditandatangani Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2016-2019, kala itu dijabat Ignasius Jonan, pada Desember 2017 silam.

Atas terbitnya surat keputusan bernomor 441.K/30/DJB/2017 itu, Walhi Kalsel mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, pada Oktober 2018 silam. Dalam hal ini, organisasi lingkungan hidup independen tersebut menggugat Ignasius Jonan dan PT MCM.



Meskipun tuntutan tersebut ditolak oleh PTUN Jakarta sebanyak 2 kali, namun akhirnya Walhi Kalsel bisa bernafas lega usai pengajuan kasasi mereka disetujui Mahkamah Agung (MA). Dalam amar putusan, MA mengabulkan seluruh gugatan Walhi Kalsel, sekaligus juga membatalkan seluruh putusan PTUN Jakarta.

Kekinian, salah satu pihak tergugat yakni PT MCM menunjukan perlawanan atas keputusan MA tersebut. PT MCM resmi mengajukan PK (Peninjauan Kembali) ke PTUN Jakarta atas putusan MA yang telah memenangkan gugatan Walhi pada 3 September 2020.

Tentunya, bagi Walhi Kalsel dan para penggaung tagar #SAVEMERATUS, pengajuan PK oleh PT MCM tersebut menjadi ‘alarm’ sekaligus genderang perang. Yang mana, aktor investasi berbasis eksploitasi masih bersikeras mengubah bentang alam pegunungan Meratus yang kini masih tersisa.

Kisworo Dwi Cahyono, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalsel menegaskan, pihaknya akan terus meladeni perlawanan hukum dari pihak PT MCM tersebut. Ia menyatakan bahwa komitmen untuk terus melakukan perlawanan dan perjuangan untuk keselamatan rakyat dan lingkungan.

 “Atas nama Walhi, kami siap melakukan perlawanan melalui kontra PK. Dalam proses ini saya berharap kepada Majelis Hakim MA untuk tetap memenangkan gugatan Walhi apalagi ini juga didukung oleh banyak pihak termasuk tokoh agama, mahasiswa, seniman, petani, masyarakat adat, dan lain-lain,” kata Kisworo, Rabu (23/9/2020) siang.

Bagi Walhi, pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM seharusnya menerima dan menjalankan putusan kasasi oleh MA. Apalagi fakta di lapangan sudah sangat jelas dengan begitu banyaknya gelombang penolakan terhadap investasi perusak lingkungan di Kalsel khususnya penolakan terhadap eksploitasi pegunungan Meratus.

Maka tak heran, Walhi menduga bahwa dalam memori PK yang diajukan PT MCM seolah-olah menyudutkan dan melemahkan majelis hakim kasasi MA dalam perkara ini.

Oleh karena penting bagi Walhi untuk terus mengawal dan melakukan penolakan terhadap upaya eksploitasi sumber daya alam dan perusakan lingkungan di Kalsel khususnya di pegunungan Meratus.

Kisoworo mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat bahwa perjuangan menyelamatkan pegunungan Meratus dari eksploitasi tambang masih panjang. Ia juga mengajak seluruh elemen tetap bersatu dalam perjuangan menyelamatkan pegunungan Meratus dari ancaman kerusakan yang lebih parah.

“Saya berterima kasih terhadap berbagai elemen yang turut berjuang dalam gerakan #SaveMeratus. Saya mengharapkan kita semua saling bersatu dan berjuang, menyelamatkan Meratus,” tandas aktivis lingkungan berambut gondrong tersebut.

Perlu diketahui, Ignasius Jonan memberikan izin kepada PT MCM untuk mengelola tambang di kawasan Meratus seluas 5.900 hektare di 3 daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Yakni Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

Faktanya, ketiga daerah tersebut menjadi bagian dari pegunungan Meratus yang merupakan bagian penting dari ekosistem penyangga pulau Kalimantan. Terkhusus di Kabupaten HST, luasan izin tambang itu juga berupa kawasan hutan sekunder seluas 1.398,78 hektare, permukiman 51,60 hektare, sawah 147,40 hektare, serta sungai 63,12 hektare.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten HST Yanni mengungkapkan bahwa isu penyelematan Pegunungan Meratus kini menjadi isu utama di kalangan masyarkat. Baginya, ekosistem di Pegunungan Meratus merupakan sumber kehidupan utama bagi masyarakat Barabai -ibu kota Kabupaten HST-.

“Kota Barabai belum ada penggalian saja, sudah kebanjiran awal tahun ini. Dan kejadian kala itu menjadi trauma bagi masyarakat. Nah, bayangkan kalau ditambah lagi dengan aktivitas tambang,” terangnya.

Oleh sebab itu, Yanni menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HST akan terus mengawal keberadaan pegunungan Meratus. Ia juga turut menaruh harapan dalam momentum Pilkada tahun ini, para paslon dapat memprioritaskan perjuangan untuk menyelamatkam meratus dari eksploitasi tambang.

“Banyak kepentingan masyarakat di Meratus, seperti halnya irigasi Batang Alai sebagai sumber air masyarakat. Sampai saat ini belum ada teknologi atau cara-cara penggalian yang aman secara lingkungan. Menambang bukan satu-satunya cara meningkatkan ekonomi daerag Masih ada cara lain. Saya juga melihat seluruh calon di Pilkada HST telah menyatakan Save Meratus di spanduk mereka. Ini menjadi modal kita kedepannya,” pungkasnya. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : rico
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Libur Panjang, Bandara Syamsudin Noor Layani 17.714 Penumpang

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

lonjakan penumpang terjadi di Bandara Syamsudin Noor selama libur panjang Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Trafik jumlah penumpang di Bandara Internasional Syamsudin Noor mengalami kenaikan selama masa libur panjang Maulid Nabi.

Communication and Legal Section Head PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional Syamsuddin Noor, Aditya Putra, mengungkapkan bahwa tren kenaikan jumlah penumpang itu mulai terlihat sejak 27 Oktober 2020.

“Kalau dibandingkan dengan hari biasa, ada terjadi kenaikan trafik jumlah penumpang selama libur panjang sekitar 10 persen sampai 15 persen,” ujarnya kepada Kanalkalimantan.com.

Adapun selama masa libur panjang dari 27 – 30 Oktober, bandara berjuluk Jewel Of Borneo tersebut telah melayani sebanyak 17.174 penumpang. Jika dikalkulasikan dalam rata-rata satu harinya, maka setidaknya ada 4.000 – 5.000 penumpang yang dilayani di Bandara Syamsudin Noor perhari.



 

Jumlah tersebut tentu meningkat, yang mana pada situasi pandemi Covid-19 saat ini, normalnya Bandara Syamsudin Noor hanya melayani sekitar 2.000 – 3.000 penumpang saja.

Adit -akrab disapa, menerangkan bahwa tren kenaikan jumlah penumpang tertinggi terjadi pada 28 Oktober. Hal itu juga bersamaan dengan meningkatnya pergerakan pesawat yang mendarat dan lepas landas dari bandara.

“Trafik tertinggi terjadi pada tanggal 28 Oktober. Kami mencatat jumlahnya saat itu mencapai 5.364 penumpang. Sementara, untuk pergerakan pesawat ada sebanyak 85 pesawat,” paparnya.

Berdasar data trafik tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa meskipun dalam situasi pandemi Covid-19, tak menyurutkan masyarakat memanfaatkan waktu libur panjang untuk berlibur ke luar daerah.

Hal itu turut dibenarkan Adit yang menyebutkan bahwa penerbangan yang terbanyak dari Bandara Syamsudin Noor ialah menuju Ibukota dan daerah-daerah di pulau Jawa.

“Rute yang paling banyak diterbangi Jakarta dan Surabaya,” lugasnya.

Sepanjang Oktober 2020, Bandara Internasion Syamsudin Noor hanya beroperasional dari pukul 07.30-18.00 Wita. Hal itu sebagai upaya dalam menyingkapi situasi pandemi. Kendati demikian, untuk layanan pemeriksaan berkas, check in, dan lain sebagainya sudah bisa sejak pukul 06.00 Wita. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : Rico
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Periksa Saksi Secara Maraton, Bawaslu Kalsel Klarifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada Paslon Sahbirin-Muhidin

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Bawaslu Kalsel memanggik pihak terkait menindaklanjuti laporan pelanggaran Pilkada, paslon Denny-Difri Foto: Putra
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Selatan memanggil kuasa hukum pasangan calon Gubernur H2D, sebagai pelapor dalam tindak pelanggaraan dalam Pilkada 2020 Selasa (31/10/2020).

Klarifikasi tersebut adalah lanjutan laporan resmi dugaan pelanggaran pemilihan Gubernur tahun 2020 dari Tim Hukum pasangan calon (paslon) Denny Indrayana-Difriadi Darjat dan terlapor yaitu Calon Gubernur Gubernur Sahbirin, Rabu (28/10/2020) lalu.

Kepada awak media, pelapor atas nama Jurkani menyampaikan ada sejumlah pertanyaan dari Bawaslu Kalsel dalam rangka melengkapi keterangan klarifikasi menganai laporannya. Ia mengaku dalam klarifikasi tersebut ada 14 pertanyaan disampaikan Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalsel Azhar Ridhanie.

Di antarannya terkait laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada yang mengatur larangan Gubernur menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.



Dari pelanggaran tersebut sanksinya adalah diskualifikasi atau pembatalan petahana dalam kontestasi Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5)“ jelasnya. Menyingung program kewenangan yang menguntungkan pasangan calon, dalam salah satu laporannya, Jurkani mempermasalahkan program pembagian kuota internet kepada pelajar SMA/SMK di Kalsel.

Dalam kegiatan tersebut,  pemerintah provinsi melapis dengan memberikan nama “Kalimantan Bergerak” yang identik tahgline kampanye paslon 01, Sahbirin Noor. Padahal itu sudah ada anggaran dari pemerintah pusat, akan tetapi kata Jurkani, dijadikan nama dari pelaksanaan “Kalimantan Bergerak”

Dalam berkas bukti yang ia sampaikan dapatkan dari unduhan Sosial Media , dimana pemberitaan dalam kegiatan Kalimantan Bergerak yang dijadikan bukti dalam laporannya tersebut.

Informasi yang dihimpun, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Iwan Setiawan, membenarkan bahwa bawaslu sudah melakukan pemanggilan kepada beberapa saksi terkait program “Kalimantan Bergerak.”

Di antaranya Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Bappeda dan juga sejumlah wartawan yang meliput kegiatan. Hingga diturunkan berita ini Bawaslu Kasel masih melakukan pemeriksaan kepada beberapa saksi terkait. (kanalkalimantan.com/putra)

Reporter: Putra
Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->