Connect with us

DPRD BANJARBARU

Pelantikan Anggota DPRD Banjarbaru Akan Diwarnai Demo, Mahasiswa Siapkan “PR” Untuk Wakil Rakyat

Diterbitkan

pada

Suasana di Kantor DPRD Banjarbarbaru sebelum acara pelantika besok. Foto : Rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarbaru periode 2019-2024, Rabu (9/10) besok, akan diwarnai aksi demonstrasi dari ratusan mahasiwa.

Koordinator Lapangan (Koorlap) aksi demo, Wira, mengatakan dalam aksi unjuk rasa besok, pihaknya akan menyampaikan aspirasi serta mengiginkan adanya komitmen dari para Wakil Rakyat yang baru dilantik.

“Kita ingin adanya semacam nota kesepahaman (MoU) yang mana perwakilan DPRD menyatakan komitmen bersama untuk melaksanakan sumpah janji dan jabatan selaku wakil rakyat,” katanya kepada kanalkalimantan.

Wira menuturkan, bahwa nantinya ada kurang lebih empat point yang akan disampaikan dengan mengangkat isu-isu daerah khususnya di kota Banjarbaru dan nantinya akan disampaikan oleh setiap perwakilan lembaga.



“Acara pelantikan besok, kami memberikan PR yaitu permasalahan-permasalahan yang belum diselesaikan dan masih belum disuarakan oleh rakyat atau golongan-golongan yang dirugikan. Seperti peristiwa Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhurla),” lanjut mahasiswa Uniska tersebut.

Tidak hanya penyampaian aspirasi saja, Wira juga berencana akan menggelar dialog dengan wakil rakyat terpilih. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa sejak dilantiknya anggota dewan yang baru sebagai bentuk pengawalan terhadap kinerja DPRD Banjarbaru kedepannya.

“Kita (massa mahasiwa) ingin ikut terlibat didalam hal tindak duduk apa yang dilakukan oleh wakil rakyat sejak awal. Misalkan ada penyelewangan atau hal-hal yang malah merugikan orang banyak, kita kawal,” tandasnya.

Diketahui massa berasal dari enam organisasi dibawah naungan organisasi kepemudaan (OKP) Cipayung Plus. Ke enam organisasi tersebut terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Darma Indonesia (KMHDI).

Tercatat dari masing-masing organisasi akan menurunkan 10 orang, hingga bisa dipastikan sudah ada 60 mahasiswa yang akan turun. Selain itu, ada tambahan massa dari para mahasiswa organisasi kampus disekitaran kota Banjarbaru, baik itu Uniska, Uvaya, dan ULM. Rencananya aksi demo ini akan dimulai sekitar pukul 11.00 Wita.

Sementara itu, anggota DPRD Banjarbaru terpilih periode 2019-2024, AR Iwansyah, mengatakan pihaknya menyambut baik dengan adanya penyampaian aspirasi dari mahasiswa pada acara pelantikan besok. Dirinya, juga menuturkan bahwa tidak akan menolak jika diadakannya dialog dengan massa nantinya.

“Intinya kami (DPRD Banjarbaru) terbuka dengan aksi demo besok. Meski kami belum mengetahui point-point apa saja yang akan disampaikan, tapi pasti akan kami dengarkan dan sebisa mungkin untuk ditindak lanjuti.  Kalau pointnya berskala nasional, maka akan kami sampaikan ke Provinsi dan Pusat,” katanya.

Iwansyah sendiri berharap aksi demonstrasi besok akan berjalan damai dan tertib. Diharapkannya juga aparat kepolisian dapat bekerja profesional dan proporsional dalam menjaga demonstrasi nantinya. “Saya percaya bahwa adik-adik mahasiswa datang dengan aksi damai untuk menyuarakan aspirasi, sehingga tidak perlu adanya tindakan represif aparat yang membuat massa terpancing,” pungkasnya.  (rico)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

DPRD BANJARBARU

DPRD Banjarbaru Kunjungi DPRD Palangka Raya, Ini yang Dipelajari

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

DPRD Banjarbaru bersama staf ahli DPRD Palangka Raya beserta jajaran melakukan pembahasan terkait administarsi kependudukan, di Ruang Rapat Komisi DPRD Palangka Raya, Kamis (23/1/2020). foto : sekwan dprd banjarbaru
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Sebanyak 9 anggota DPRD Kota Banjarbaru melakukan kunjungan kerja ke DPRD Palangka Raya. Agenda kunjungan kerja (Kunker) itu membahas sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, di ruang rapat Komisi DPRD Palangka Raya, Kamis (23/1/2020).

Kehadiran sejumlah wakil rakyat dari provinsi tetangga tersebut, dipimpin Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru HR Budimansyah disambut staf ahli DPRD Palangka Raya Subari beserta jajaran, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangka Raya Zulhikmah Ravieq.

HR Budimansyah menjelaskan, kedatangan pihaknya terutama menindaklanjuti terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. DPRD Kota Banjarbaru saat ini, lanjut dia, tengah menggodok rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan kependudukan, sehingga dirasakan perlu melakukan kaji banding terlebih dahulu ke wilayah lain.

“Perkembangan zaman, kepentingan dan teknologi  memaksa untuk membuat tata kelola menjadi lebih ringkas, aman dan valid, sehingga nantinya terbitlah aturan yang baru tersebut. Saya rasa seluruh pemerintah daerah juga telah mempersiapkan hal yang sama seperti kami. Selain ke Palangka Raya, kami juga Rabu (22/1) berkunjung ke DPRD Kuala Kapuas untuk membahas hal serupa,” jelas Budimansyah.



Dalam PP Nomor 40 Tahun 2019 tersebut, jelas Budimansyah, banyak ornamen dari penyelenggaraan administrasi kependudukan yang telah disesuaikan dan diubah, sehingga perda yang terdahulu di Kota Banjarbaru pun dituntut untuk bisa menyesuaikan secepatnya.

“Misalkan salah satu contoh yakni layanan KIA (Kartu Identitas Anak) yang perlu diatur ulang, karena itu juga merupakan bagian dari ornamen penyelenggaraan kependudukan. Banyak masukan yang diberikan oleh pihak DPRD  dan Disdukcapil Kota Palangka Raya, yang akan kami bawa ke Banjarbaru untuk dbahas lebih lanjut,” pungkas Budimansyah. (kanalkalimantan.com/rico/adv) 

Reporter : Rico
Editor : Bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

DPRD BANJARBARU

Pansus DPRD Banjarbaru Kunker ke Kapuas, Studi Referensi Raperda Administrasi Kependudukan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru kunkungan kerja ke DPRD Kapuas (22/1/2020). foto : sekwan dprd banjarbaru
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru kunkungan kerja ke DPRD  Kapuas  (22/1/2020) mangkaji Rencana Peraturan Daerah tentang administrasi kependudukan.

Sekretaris DPRD Kapuas diwakili Kasubag Perlengkapan dan Rumah Tangga, Agus Priadi menerima rombongan di ruang rapat gabungan komisi, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, sedangkan para petingginya lagi kegiatan dinas luar. Kedatangan rombongan dewan Banjarbaru hanya diberikan penjelasan apa adanya.

Sementara itu,  Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansyah menyampaikan maksud kedatangan mereka ke Kapuas.

“Agenda kami,  dalam rangka Kunker atau studi banding ke DPRD Kapuas terkait Raperda penyelenggaraan administrasi Kependudukan,” kata Fadliansyah.



Legislator dari Partai Gerindra tersebut menjelaskan, kota Banjarbaru dikenal dengan sebutan Kota Idaman -kota indah damai dan nyaman-,  serta memiliki moto ” Gawi Sabarataan”  artinya seluruh pekerjaan pembangunan dilakukan secara  bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat.

HR Budimansyah, Ketua Pansus 1 DPRD Kota Banjarbaru menambahkan bahwa pihaknya memahami kesibukan seluruh anggota dewan di Kapuas.

“Kita semua baik dari Dewan Banjarbaru dan seluruh anggota dewan Kabupaten Kapuas sama-sama melaksanakan tugas sebagai Pansus Raperda,” ujar Budimansyah.

Disampaikannya, sampai saat ini sama-sama menggali referensi ke luar daerah. “Jadi kami memaklumi tugas berat sebagai anggota dewan,” pungkas Budimansyah. (kanalkalimantan.com/rico/adv)

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->