Connect with us

HEADLINE

Pemeriksaan Kesehatan Lanjutan Digelar di RSUD ULin, Hari Ini Diikuti 4 Kandidat

Diterbitkan

pada

Kandidat sedang menjalani tes kesehatan lanjutan di RSUD Ulin Banjarmasin Foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pemeriksaan kesehatan untuk bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah kembali dilanjutkan mulai Kamis (17/9/2020). Pemeriksaan sendiri masih dilakukan di RSUD Ulin Banjarmasin. Hari ini, ada empat kandidat yang mengikuti. Salah satunya bakal calon wali kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin.

Menurut Ketua Tim Dokter Pemeriksaan Kesehatan Bapaslon Pilkada Kalsel, dr. M. Rudiansyah, SP.PD-KGH, FINASIM, sedikitnya ada 8 orang bapaslon yang menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan. Sebelumnya, 8 orang bapaslon ini tertunda menjalani pemeriksaan kesehatan yang digelar sejak Minggu (6/9/2020) lalu, lantaran diduga terpapar Covid-19.

Pemeriksaan kesehatan lanjutan sendiri berlangsung sama dengan sebelumnya. Diantaranya pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan paru yang dilakukan oleh tim dokter paru.

“Dibagi dua kelompok. Satu kelompok langsung pemeriksaan kesehatan, kemudian kelompok selanjutnya menjalani pemeriksaan MC dan (narkoba) oleh BNN. Kemudian dilanjutkan dengan psikiatri semu,” kata Rudiansyah.



Satu kelompok sendiri, terdiri dari 4 orang balon kepala daerah, dimana pada hari ini ada 4 balon yang menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan. Nantinya, pada Jumat (18/9/2020) esok, ada 4 balon kepala daerah lagi yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan.

Ditambahkan dokter spesialis penyakit dalam ini, berdasarkan aturan Kementerian Kesehatan RI Revisi V, balon kepala daerah yang sudah menjalani swab dan dinyatakan positif Covid-19 namun tanpa gejala, dianjurkan untuk isolasi mandiri selama 10 hari. Sehingga, jika sudah menjalani masa isolasi mandiri, dapat mengikuti pemeriksaan kesehatan.

“Gejala ringan maupun sedang, itu harus menjalani isolasi mandiri 10 hari. Tapi, tanpa harus melakukan swab ulang. Kecuali dengan gejala berat, bisa diulang swab. Tapi jika tanpa gejala, isolasi mandiri 10-14 hari tidak masalah,” imbuh Rudiansyah.

Kendati pemeriksaan kesehatan masih sama seperti sebelumnya, Rudiansyah menyebut, namun tetap perlu kehati-hatian. Lantaran, saat ini masih dalam pandemi Covid-19. “Seperti penggunaan APD (alat pelindung diri) yang lengkap dan sebagainya. Kita tak pernah membeda-bedakan, mau itu Covid-19 atau bukan, semuanya sama saja. Hanya saja karena Covid-19 ini, kita mencegah penularan antar orang dan tim pemeriksa,” tegas Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalimantan Selatan ini.

Kendati demikian, Rudiansyah tidak membeberkan siapa saja yang menjalani pemeriksaan kesehatan. Namun demikian, dirinya menyebutkan ada 4 orang balon kepala daerah yang menjalani pemeriksaan pada hari ini. “Kami memohon maaf, tapi kami tidak membedakan siapa-siapa saja,” pungkas Rudiansyah.

Sebelumnya, Komisioner KPU Provinsi Kalsel Divisi Teknis Penyelenggaraan, Dr Hatmiati mengatakan, tahapan selanjutnya yang akan dilakukan yaitu menggelar rapat pleno, sekaligus rapat persiapan untuk penetapan pasangan calon pada 23 September 2020, dan pengundian nomor urut pasangan calon pada 24 September 2020 mendatang.

Disinggung adanya bakal calon kepala daerah yang terkonfirmasi positif Covid-19, Hatmiati menyebut pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan RSUD Ulin Banjarmasin, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan BNN Provinsi Kalsel. “Tanggal 21 September itu akan dilakukan penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan bagi calon yang tertunda itu,” papar Hatmiati.

Tujuannya agar bapaslon yang tertunda menjalani pemeriksaan kesehatan, dapat mengikuti penetapan pasangan calon yang akan dilangsungkan pada 23 September 2020 mendatang. Dengan catatan, syarat pencalonannya masih terpenuhi.

Bapaslon yang mengalami penundaan pemeriksaan kesehatan, imbuh Hatmiati, ada di 5 kabupaten dan kota di Kalsel yang menyelenggarakan Pilkada Serentak. Yaitu di Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru. (Kanalkalimantan.com/fikri)

 

Reporter: Fikri
Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Penanganan Covid-19 Jadi Debat ‘Panas’ Tiga Paslon Pilkada Banjarbaru!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Debat pamungkas Pilkada yang digelar KPU Banjarbaru foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Ketiga pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru saling berhadapan di atas podium debat terakhir yang diselenggarakan KPU, Jumat (4/12/2020) malam.

Salah satu tema debat pada malam ini mengangkat tentang pandemi Covid-19. Ketiga paslon dihadapkan pada langkah inovasi dan strategi dalam pemulihan ekonomi masyarakat pasca dihantam gelombang penyebaran virus corona.

Disaksikan publik Banjarbaru, ketiga calon pemimpin itu saling beradu strategi. Bahkan dalam gelaran debat, terjadi saling klaim kesuksesan maupun kritik pada penanganan yangkurang maksimal.

Berawal dari tanggapan paslon nomor urut 3, Haji Martinus – Darmawan Jaya Setiawan, yang mengatakan upaya Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 dinyatakan berhasil.



“Penanganan pandemi telah berhasil. Wakil saya (Darmawan Jaya Setiawan, -red) berpengalaman menangani masalah ini,” kata Calon Wali Kota Banjarbaru, Haji Martinus.

Memang saat awal merebaknya pandemi, Jaya sendiri masih aktif sebagai Wakil Wali Kota Banjarbaru periode 2016-2020. Klaim atas kesuksesan Pemko Banjarbaru dalam menangani pandemi itu di bawah kepemimpinan Jaya, juga ditunjukan melalui pemaparan data dan prestasi yang dicapai.

Jaya melaporkan bahwa selama kepemimpinanya, Pemko Banjarbaru telah merealisasikan 3 langkah untuk menghadapi Covid-19 yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan ketahanan ekonomi. Bahkan, ditegaskannya pada pekan ini pemko Banjarbaru sukses meraih penghargaan optini WTP yang ke 5 kalinya dari Kementerian Keuangan.

“Artinya serapan aggaran kita dalam upaya penangan pandemi, anggaran bagus. Selanjutnya, jaring pengaman sosial telah berhasil mengcover 38 persen dari 71 ribu rumah tangga di Banjarbaru. Dengan tingkat penyerapan sebesar 99,1 persen,” tegasnya.

Tak sampai disitu, Jaya juga mempetegaskan bahwa upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pihaknya, telah dirasakan oleh ribuan pelaku usaha di kota Idmaan.

“Pemulihan ekonomi kita memberikan 1.500 UMKM dengan dana Rp 3,5 miliar. Kita mengajak ibu-ibu, PKK, Dasawisma dengan gerakan 3M, memanfaatkan lahan pekarangan dan mengajak menjadi pelaku ekonomi kreatif,” tegasnya.

Kendati demikian, paslon nomor urut 2, Aditya Mufti Ariffin- Wartono menyatakan tak sependapat dengan klaim kesuksesan yang disampaikan rivalnya tersebut.

Menurut Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono, klaim kesuksesan itu justru menghantarkan Banjarbaru kembali masuk dalam zona merah peta kerawanan Covid-19. Mengingat dalam beberapa pekan terakhir, terjadi tren kenaikan angka kasus Covid-19 di Banjarbaru dengan jumlah belasan hingga puluhan kasus.

“Kami apresiasi upaya Pemko Banjarbaru. Tapi saat ini kita kembali masuk dalam zona merah. Dalam hal ini, perlu adanya leadership yang kuat dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Kita melihat saat ini ada kelonggaran yang menyebabkan terjadinya kerumunan dan untuk itu perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat,” terangnya.

Senada dengan jawaban pasangannya itu, calon Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin menerangkan program yang telah disiapkannya guna memulihkan ekonomi masyarakat Banjarbaru. Melalui program RT mandiri yang dicanangkan, Aditya memastikan roda ekomoni masyarakat akan kembali berjalan.

“Kami sudah menyiapkan RT mandiri. Poin dari program ini adalah mengalokasi dana untuk meningkatkan dan membangun UMKM di setiap RT yang ada di Banjarbaru. Bayangkan jika 1 UMKM bisa merekut 10 tenaga kerja dan jika dikomparasikan dengan 700 RT yang ada saat ini, maka akan terciptanya 7.000 lowong perkerjaan melalui program ini,” lugas Aditya.

Tak berbeda, paslon nomor urut 1, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah – AR Iwansyah juga menyatakan tidak setuju atas klaim kesuksesan yang disampaikan oleh paslon nomor urut 3.

“Penangan covid-19 tidak lain adalah bertahan atau ekspansif. Melihat kondisi sekarang, kita kembali masuk dalam zona merah. Jadi kalau keberhasilan yang disampaikan tadi, menurut saya itu No (tidak),” bantah Calon Wali Kota Banjarbaru, Gusti Iskandar.

Bagi Iskandar, penangan pandemi harus mengedepankan protokol kesehatan Covid-19 yang sangat ketat dan berkelanjutan. Ia juga mendorong pemulihan ekonomi di sektor yang tergolong cepat, yakni sektor pariwisata.

Sementara itu, calon Wakil Wali Kota Banjarbaru AR Iwansyah juga menilai bahwa proyek infrastruktur berbasis padat karya menjadi salah kunci utama dalam menggerakan roda ekomomi masyarakat.

“Melalui pembangunan infrastruktur berbasis padat karya, banyak tenaga kerja lokal kita yang dipekerjakan. Dengan begitu pula rosa ekonomi masyarakat akan kembali berjalan,” tegasnya. (Kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Bawaslu Banjarbaru Kirim Surat ke KPU, 1.554 APK Harus Ditertibkan Sebelum Masa Tenang

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Bawaslu Banjarbaru mengatakan ada 1.554 APK harus ditertibkan sebelum masa tenang. foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Sabtu (5/12/2020) besok menjadi hari terakhir berlangsungnya masa kampanye Pilkada 2020 di Kota Banjarbaru. Seusai itu, maka tahapan pesta demokrasi resmi memasuki masa tenang yang berlangsung selama 3 hari lamanya, dari tanggal 6 – 8 Desember.

Selama masa tenang, maka tak ada lagi aktivitas kampanye para paslon maupun partai politik. Termasuk pula tak adanya lagi alat peraga kampanye (APK) berupa spanduk dan baleho paslon yang terpampang di wajah kota Idaman.

Artinya, seluruh APK tersebut harus segera dicopot dan ditertibkan. Dalam hal penertiban APK pada ajang Pilkada, menjadi ranah dan wewenang KPU Kota Banjarbaru.

Pada Jumat (4/12/2020) siang, Bawaslu Kota Banjarbaru melayangkan surat rekomendasi ke KPU Banjarbaru tentang APK tersebut. Laporan yang disampaikan meliputi titik-titik lokasi APK yang saat ini terpasang di 5 Kecamatan dan 20 Kelurahan di wilayah Banjarbaru.



“Hasil identifikasi kami, saat ini ada sebanyak 1.554 APK yang terpasang. Titik-titik ini sudah kami inventarisir, sehingga nanti KPU berkoordinasi dengan Pemko Banjarbaru bisa melakukan penertiban menuju ke sasaran,” kata Ketua Bawaslu Banjarbaru, Dahtiar.

Sebagaimana dengan Pasal 31 PKPU No 11 Tahun 2020, disebutkan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Bawaslu untuk menertibkan APK paling lambat tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Adapun 3 hari dimaksud itu ialah berlangsungnya masa tenang.

Dahtiar menjelaskan bahwa banyak pandangan yang menyimpulkan bahwa penertiban APK menjadi ranah pihak Bawaslu. Padahal dalam aturan, khusus untuk penertiban APK di kontestasi Pilkada sebenarnya menjadi ranah pihak KPU.

“Rezim pilkada dan pemilu itu berbeda. Saat pemilu 2019 kemarin, memang Bawaslu yang bertanggung jawab untuk menurunkan APK. Namun, untuk di Pilkada tahun ini, koordinasi untuk menurunkan APK merupakan tanggung jawab KPU,” jelasnya.

Kendati masih adanya waktu sebelum memasuki masa tenang, Dahtiar juga meminta kepada para paslon secara inisatif sendiri untuk menurunkan media promosinya masing-masing.

Sebab sesuai dengan pasal 178 ayat 1, APK yang masih terpasang saat berlangsungnya masa tenang, disebut sebagai kampanye di luar jadwal. Hal itu dampaknya berujung pada lelanggaran pidana pemilihan.

“Kalau tidak diturunkan, maka paslon juga yang akan kena nantinya. Meskipun tidak sampai menggugurkan pencalonan, tapi ada sanksi yang dikenakan kepada paslon,” tegasnya.

Sesuai jadwal, setelah berakhirnya masa tenang 3 hari lamanya itu, maka pilkada telah memasuki momentum puncaknya. Yakni hari pencoblosan pada 9 Desember mendatang. (Kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->