Connect with us

HEADLINE

Pemeriksaan Kesehatan Tahap Dua Tuntas, KPU Kalsel Serahkan Hasilnya ke Kabupaten/Kota

Diterbitkan

pada

KPU Kalsel serahkan hasil pemeriksaan kesehatan tahap dua ke kabupaten/kota Foto: KPU
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Setelah melewati penundaan cukup lama, hasil pemeriksaan dari delapan calon kepala daerah yang mengikuti tahapan tes kesehatan Pilkada 2020, akhirnya diserahkan kepada KPU di lima kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada di Kalsel.

Ketua KPU Provinsi Kalsel Sarmuji mengatakan, penyerahan tersebut dilakukan pada Senin (21/9/2020) pagi di RSUD Ulin Banjarmasin. Sehingga pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh IDI (Ikatan Dokter Indonesia), HIMPSI (Himpunan Pskologi Indonesia) dan BNN (Badan Narkotika Nasional) Kalsel telah diserahkan kepada lima perwakilan KPU tingkat kabupaten/kota.

Sarmuji menerangkan, berkas yang diserahkan tersebut merupakan hasil dari tahapan pemeriksaan kesehatan dari delapan bakal calon kepala daerah yang sebelumnya menunda tahapan tersebut lantaran dinyatakan positif terpapar Covid-19 beberapa waktu lalu.

“Hari ini sudah selesai semuanya menjalani pemeriksaan kesehatan, dan KPU kabupaten/kota sudah menerima hasilnya,” kata Sarmuji usai menghadiri Rakor Sosialisasi APK di Aula KPU Provinsi Kalsel, Senin (21/9/2020) siang.



Kendati demikian, dirinya mengaku tidak mengetahui isi dari hasil pemeriksaan tersebut. Pasalnya, amplop yang berisikan berkas pemeriksaan seluruh bakal calon kepala daerah yang mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap kedua ini akan dibuka di tempat masing-masing kabupaten/kota.

“Saya tidak melihat dan tidak membuka hasil pemeriksaan tadi. Yang pastinya itu sudah diterima oleh teman-teman dari masing-masing kabupaten/kota,” imbuh Sarmuji.

Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan dijadikan bahan pleno terakhir sebelum penetapan pasangan calon pada tanggal 23 September 2020 mendatang. Sarmuji memastikan penetapan seluruh paslon kepala daerah yang berlaga di tujuh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan ini akan serentak dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020.

“Nanti Insyaallah akan serentak dilakukan penetapan peserta pemilihan bagi bakal calon Bupati – Wakil Bupati, Walikota – Wakil Walikota dan Gubernur – Wakil Gubernur,” sebut Sarmuji.

Kemudian, setelah ditetapkan sebagai pasangan calon, ia menambahkan, para kandidat tersebut akan lanjut kentahap pengundian nomor urut yang juga dilakukan secara serentak pada tanggal 24 September 2020. Ia memastikan, tahapan-tahapan pilkada tetap sesuai jadwal dan tidak ada lagi penundaan.

Pasalnya, penundaan dilakukan jika ada pasangan calon yang melewati batas dari waktu tahapan yang telah ditentukan.

“Tapi karena saat ini pemeriksaan itu sudah selesai dan hasilnya pun sudah ada tentu kita akan lanjutkan ke tahapan selanjutnya,” sambung Sarmuji.

Ketika ditanya mengenai apakah ada catatan khusus bagi bakal calon yang menjalani pemeriksaan kesehatan tahap kedua ini, Sarmuji hanya menyebut bahwa semuanya memenuhi syarat.

“Tidak ada catatan, semuanya aman dan Insyaallah memenuhi syarat. Soalnya jika ada yang tidak memenuhi syarat biasanya kita dipanggil oleh Tim Dokter,” pungkas Sarmuji. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang, 3 Paslon Pilkada Banjarbaru Dipanggil Bawaslu

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru AR Iwansyah (kiri) bersama Calon Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin (kanan) memenuhi panggilan Bawaslu Banjarbaru, Sabtu (24/10/2020). Foto : Rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Suhu politik Pilkada di Kota Banjarbaru kembali menghangat. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarbaru melakukan pemanggilan terhadap tiga pasangan calon (Paslon) yang berkontestasi di Pilkada 2020, Sabtu (24/10/2020) siang.

Kepada Kanalkalimantan, Ketua Bawaslu Banjarbaru Dahtiar mengungkapkan bahwa pemanggilan ketiga paslon tersebut menyusul adanya kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pelanggaran pasal 188 jo pasal 71 ayat 3 dan ayat 5 UU No 10 tahun 2016, tentang Pilkada.

“Tanggal 22 Oktober kemarin, kami menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana pemilihan. Laporan itu sudah memenuhi syarat baik secara formil dan materil. Dan hari ini kita tindak lanjuti dengan melakukan klarifikasi dan meminta keterangan, dari terlapor, saksi dan penyenggara pemilu,” katanya.

Ditanya ihwal siapa paslon yang dilaporkan dalam kasus ini, Dahtiar memilih irit bicara. Ia hanya menegaskan bahwa pemanggilan ketiga paslon sekadar melakukan proses klarifikasi saja.



Calon Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin. Foto : rico

“Untuk sekarang kita belum bisa membukanya. Intinya, kasus ini sedang ditangani Sentra Gakkumdu Banjarbaru, yang beranggotakan Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan,” sebut Dahtiar.

Jika menilik pasal dan ayat yang disangkakan oleh Bawaslu Banjarbaru, maka pelanggaran dalam kasus ini diduga menyangkut penyalahgunaan wewenang, program dan kegiatan oleh salah satu paslon saat aktif menjabat sebagai Wali Kota atau Wakil Wali Kota Banjarbaru.

Seperti dimuat dalam Pasal 188 jo pasal 71 ayat 3, yakni Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Pantauan di kantor Bawaslu Banjarbaru, pemanggilan ketiga paslon dilakukan pada jam yang berbeda. Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru nomor urut 3, Darmawan Jaya Setiawan, menjadi orang pertama yang hadir. Lalu disusul oleh Calon Wali Kota Banjarbaru nomor urut 2, Aditya Mufti Ariffin dan Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru nomor urut 3, AR Iwansyah.

Calon Wakil Wali Kota nomor urut 3, Darmawan Jaya Setiawan saat dikonfirmasi terkait pemanggilannya, memilih menutup diri. “Konfirmasi langsung ke Bawaslu lah,” tulisnya melalui via WhatsApp.

Dikonfirmasi terpisah, Calon Wali Kota Banjarbaru nomor urut 2, Aditya Mufti Ariffin, mengungkapkan bahwa dirinya hanya diminta klarifikasi dalam kasus ini. Ia turut membenarkan bahwa memang ada salah satu paslon yang diduga telah melakukan pelanggaran tersebut.

“Memang benar jika di antara kami ada yang diduga telah menyalahgunakan wewenang program pemerintahan untuk menyukseskan kemenangan di Pilkada. Itu berdasarkan laporan dari masyarakat. Kami sama sekali tidak terlibat dalam hal ini,” terangnya.

Menurut Aditya, penyalahgunaan wewenang tentu sangat merugikan, baik pihaknya maupun paslon lain. Apalagi, memanfaatkan sistem pemerintahan yang notabene berasal dari uang rakyat.

“Kita sebagai paslon, menjunjung tinggi asas pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Tentu kami menuntut keadilan, jika memang ada program dan kewenangan di pemerintahan kota Banjarbaru yang disalahgunakan. Tapi kita lihat dulu dari pemeriksaan Bawaslu apakah benar ada unsurnya atau tidak,” tegas Aditya.

Senada, Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru nomor urut 1, AR Iwansyah menyayangkan apabila dugaan penyalahgunaan tersebut memang terbukti. Ia menuturkan bahwa setiap paslon seharusnya sudah mengetahui aspek apa saja yang tidak boleh dilanggar dalam mengikuti ajang pesta demokrasi.

“Saya tadi malam diberi perintah oleh pak Gusti Iskandar, untuk memenuhi panggilan Bawaslu. Memang ada salah satu paslon yang diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang. Hari ini saya memberikan keterangan sebenar-benarnya terhadap Bawaslu bahwa kami memang dirugikan,” tegasnya.

Adapun sanksi yang ditegakkan apabila kasus ini terbukti, maka paslon yang dilaporkan terancam dibatalkan sebagai peserta Pilkada 2020 oleh KPU Banjarbaru. Hal itu sebagaimana tertera dalam pasal 188 jo pasal 71 ayat 5, yakni dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : Rico
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Buntut Camat SE Hadiri Kampanye, Cabup Banjar Diperiksa Bawaslu

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

H Saidi Mansyur : Beliau Tidak Diundang, Beliau Secara Spontan Ikut Dalam Kegiatan Tersebut


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Cabup Banjar H Saidi Mansyur memenuhi panggilan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Banjar, Sabtu (24/10/2020). foto: tim
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Calon Bupati Banjar H Saidi Mansyur dipanggil Bawaslu Kabupaten Banjar, Sabtu (24/10/2020) siang, klarifikasi kehadiran Camat Aluh-aluh SE yang nongol di kampanye tatap muka terbatas.

Calon Bupati (Cabup) Banjar H Saidi Mansyur memenuhi panggilan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Banjar, buntut pelaporan dugaan pelanggaran netralitas ASN.

H Saidi Mansyur mengakui dirinya dicecar sekitar 30 pertanyaan dari penyidik di Sentra Gakkumdu Bawaslu Banjar. Ia pun menjelaskan kronologi kehadiran Camat Aluh-aluh SE saat kampanye Paslon H Saidi Mansyur-Said Idrus Alhabsyi di Desa Pemurus Dalam pada Kamis (15/10/2020) lalu.

Setelah memberikan keterangan kepada penyidik di Sentra Gakkumdu Banjar, Cabup Banjar H Saidi Mansyur mengatakan, pihaknya tidak mengundang Camat Aluh-aluh SE pada kampanye, Kamis tanggal 15 Oktober 2020 itu.



Menurut H Saidi Mansyur, Camat Aluh-aluh SE hadir secara spontan di wilayah yang dipimpinnya itu. “Beliau (SE) tidak diundang, beliau secara spontan ikut  dalam kegiatan tersebut,” jelasnya, Sabtu (24/10/2020).

Kampanye tatap muka terbatas yang diduga melibatkan ASN Pemkab Banjar di Kecamatan Aluh-aluh. Foto : ist

Camat Aluh-aluh, kata H Saidi Mansyur hadir untuk menyampaikan tentang adanya Pilkada di Kabupaten Banjar yang diikuti 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati.

“Beliau mengajak masyarakat untuk turut aktif dalam menyemarakan pesta demokrasi dan pada hari H tidak golput,” pungkas Cabup Banjar nomor urut 1 H Saidi Mansyur.

Kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN dan pidana pemilu bermula dari laporan warga Kecamatan Aluh-aluh Kasmayuda. Camat SE dilaporkan melanggar netralitas sebagai seorang ASN yang hadir di kampanye Paslon Bupati Banjar Nomor Urut 1 H Saidi Mansyur-Habu Idrus Alhabsyi. Pelapor menyerahkan sejumlah berkas dan bukti dukung berupa foto hingga video kegiatan kampanye yang diduga melibatkan kehadiran Camat SE.

Sekadar diketahui Pemerintah Kabupaten Banjar sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor : 800/458PPK.2/BKDPSDM tentang netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) yang langsung diturunkan dan diteken oleh Bupati Kabupaten Banjar H Khalilurrahman kepada seluruh SKPD di Pemkab Banjar.

*Klik disini untuk baca atau download SE Pemkab Banjar tentang netralitas ASN dalam Pilkada (red)

Jika terbukti melanggar netralitas, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Banjar, Camat Aluh-aluh SE bakal kena sanksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). (kanalkalimantan.com/tim)

Reporter : tim
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->