Connect with us

HEADLINE

Pemilih Perempuan ‘Pegang Kunci’ di Pilkada Kalsel, Akademisi ULM: Paslon Harus Responsif Gender!

Diterbitkan

pada

Seorang ibu sambil menggendong bayinya menunjukkan jarinya usai mencoblos dalam pemilu. Foto Reuters/Sigit Pamungkas
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Perempuan akan menjadi kunci kemenangan bagi para pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung di pemilihan gubernur maupun bupati/wali kota. Data KPU Kalsel mengungkap, jumlah pemilih perempuan di Pilkada 2020 lebih didominasi perempuan. Lalu, apa strategi para paslon?

Dari data yang disampaikan KPU saat launcing daftar pemilih sementara (DPS) beberapa waktu lalu, perbandingkan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan, masih lebih besar pemilih perempuan. Total ada sebanyak 1.392.357 pemilih laki-laki dan 1.395.267 pemilih perempuan yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Kalsel.

Sementara itu, berdasarkan sebarannya, pemilih perempuan juga mononjol di lebih dari separuh jumlah kabupaten/kota. Seperti halnya di Kota Banjarmasin, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 219.002 orang, sedangkan pemilih perempuan sebanyak 228.610 orang.

Pun demikian di Kota Banjarbaru. Jumlah pemilih laki-laki sebanyak 81.267 orang, sedangkan pemilih perempuan 85.772 orang. Di Balangan, pemilih laki-laki 45.595, perempuan 45.746 orang. Di Tabalong pun sama, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 82.867 orang, sedangkan perempuan 83.785 pemilih.



Di Hulu Sungai Tengah (HST), pemilih laki-laki 92.093 orang, sedangkan perempuan 93.189 pemilih, di Hulu Sungai Selatan (HSS) pemilih laki-laki 82.703 orang, perempuan 83.556 orang, dan di Kabupaten Tapin, jumlah pemilih laki-laki 65.524 orang, perempuan 66.658 orang. (Daftar persentase jumlah pemilih berdasar gender, lihat di grafis, red).

Infografis: kanalkalimantan/yuda

Lalu bagaimana jurus memenangkan pemilih perempuan di Pilkada Kalsel?
Dosen prodi sosiologi FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Varinia Pura Damaiyanti, kepada Kanalkalimantan.com, pada Rabu (16/9/2020) pagi mengatakan, agar visi maupun misi kepala daerah tidak memihak kepada satu elemen di masyarakat.

“Sehingga bukan dikatakan ‘pro terhadap kaum wanita’, melainkan saya lebih bersepakat jika visi dan atau misi kepala daerah adalah visi misi yang ‘responsif gender’. Hal ini saya rasa penting untuk di-visi-kan oleh seorang kepala daerah, karena pengarusutamaan gender di masa sekarang sudah menjadi hal yang tidak bisa ditinggalkan khususnya dalam hal pembangunan,” kata Varinia.

Ditambahkan Arin -sapaan akrabnya, visi misi yang responsif gender tersebut tidak serta-merta dikaitkan secara langsung dengan perbandingan pemilih antara laki-laki dan perempuan. Karena dalam hal ini, pada prinsip keadilan gender, tidak memandang jumlah pemilih mana yang besar atau kecil, banyak atau sedikit.

Dosen prodi sosiologi FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Varinia Pura Damaiyanti Foto: ist

“Tetapi visi misi responsif gender yang dapat merangkul semua pihak dan menunjang pembangunan di daerah. Jadi misalnya sekalipun di Kalsel angka pemilih perempuan jauh lebih sedikit daripada laki-laki, visi misi seorang kepala daerah tetap harus responsif gender,” imbuh dosen jurusan Administrasi Publik FISIP ULM ini.

Ditanya soal jumlah pemilih wanita di Kota Banjarmasin yang lebih banyak dari pemilih pria, Arin menyebut bahwa penting visi misi seorang bakal pasangan calon Wali Kota Banjarmasin yang responsif gender. Terlebih dalam Sustainable Development Goals (SDGs) juga mencantumkan hal tersebut.

Disamping itu, Arin menambahkan, di Pilkada Banjarmasin yang memiliki bakal calon kepala daerah dari kalangan wanita, tentunya diharapkan memiliki visi misi yang responsif gender tersebut. Walaupun kepemimpinan yang berperspektif gender pada dasarnya tidak memandang siapa pemimpin tersebut, baik itu pemimpin laki-laki ataupun pemimpin perempuan tetaplah ia harus memiliki kepemimpinan yang berperspektif gender.

“Jadi saya tekankan sekali lagi, bukan visi misi yang pro terhadap kaum wanita. Melainkan visi misi yang responsif gender, yang diperlukan untuk membangun banua kita,” pungkas Arin. (Kanalkalimantan.com/fikri)

 

Reporter: Fikri
Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan
Komentar

HEADLINE

Perang ‘Tim Buzzer’ di Pilgub Kalsel, Sahbirin Punya 18 Akun Medsos VS Denny 8 Akun Medsos!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Paslon Sahbirin-Muhidin dan Denny-Difri bertarung di medsos untuk berebut suara pemilih di Pilgub Kalsel. Foto: suara/iqbal
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Di tengah pandemi Covid-19, metode kampanye melalui media sosial (medsos) menjadi alternatif bagi pasangan calon (paslon) di Pilkada Kalsel. Bahkan, KPU Provinsi Kalsel telah menerima pendaftaran akun resmi medsos dari dua paslon Pilkada Kalsel sejak Jumat (25/9/2020), atau sehari setelah pengundian nomor urut paslon Pilkada Kalsel.

Menurut Komisioner KPU Provinsi Kalsel Divisi Sosialisasi, Edy Ariansyah, pendaftaran akun resmi medsos dua paslon Pilkada Kalsel ini tidak hanya ditujukan kepada KPU Provinsi Kalsel saja. Namun juga kepada Bawaslu Provinsi Kalsel, Polda Kalsel hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

“Sudah dilaporkan dan ditebuskan kepada institusi-institusi tersebut. Paling lambat sehari sebelum masa kampanye, dimana mereka mendaftar pada 25 September kemarin. Akun resmi inilah yang digunakan oleh masing-masing paslon tim kampanye, atau partai politik maupun gabungan partai politik pengusung untuk melakukan kampanye,” kata Edy saat ditemui di Kantor KPU Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Senin (28/9/2020) sore.

Dijelaskan Edy, pendaftaran akun resmi medsos perlu ditebuskan kepada institusi selain KPU Provinsi Kalsel.



 

Komisioner KPU Provinsi Kalsel Divisi Sosialisasi, Edy Ariansyah. foto: fikri

Karena, masing-masing institusi memiliki peran pengawasan konten kampanye dengan menggunakan media sosial.

Dua paslon di Pilkada Kalsel yaitu paslon Sahbirin Noor-Muhidin dan Denny Indrayana-Difriadi Darjat telah mendaftarkan akun resmi medsos masing-masing. Edy mencatat, secara keseluruhan ada 26 akun resmi medsos yang telah didaftarkan ke KPU Provinsi Kalsel.

“Akun resmi yang didaftarkan paslon, untuk paslon nomor urut satu (Sahbirin Noor-Muhidin) itu ada 18 akun resmi medsos yang didaftarkan kepada KPU. (Sedangkan) paslon nomor urut dua (Denny Indrayana-Difriadi) ada 8 akun resmi medsos yang didaftarkan,” jelas Edy.

Dari 26 akun resmi medsos tersebut, Edy menyebutkan platform medsos yang digunakan cukup beragam. Seperti Facebook, Twitter, Instagram hingga Youtube, kendati Edy tidak merincikan jumlah masing-masing akun medsos berdasarkan platform-nya.

“Memang ketentuan-ketentuan itu, untuk paslon Gubernur dan Wakil Gubernur itu maksimal ada 30 akun resmi, untuk setiap aplikasi. Total semuanya, 30 akun untuk semua aplikasi,” imbuh Edy.

Disamping itu, kampanye melalui medsos sendiri telah dimulai sejak Sabtu (26/9/2020) kemarin, hingga 5 Desember 2020 mendatang. Hanya saja, paslon mengiklankan diri di medsos, belum bisa dilaksanakan dalam kurun waktu ini.

“Tapi kalau mereka melakukan kampanye tapi belum disponsori atau berbayar, bukan iklan, sudah bisa. Tetapi nanti bisa mengiklankan diri di medsos yaitu 14 hari sebelum dimulai masa tenang. Tetapi kalau kampanye biasa tanpa berbayar, misalnya melakukan live streaming, itu bisa,” papar mantan Ketua KPU Provinsi Kalsel ini.

Sedangkan konten kampanye untuk menyampaikan visi-misi masing-masing paslon, sudah dapat dilakukan sejak dimulainya masa kampanye. “Sedangkan iklan di media massa, baik cetak maupun elektronik nanti akan difasilitasi oleh KPU Provinsi,” tandas Edy.

Istilah buzzer sudah tidak asing di jagad dunia maya. Orang-orang kini sudah mulai terbiasa dengan adanya fenomena buzzer bahkan kerap kali bisa mengenalinya. Buzzer pun semakin naik daun ketika pemilu 2019 lalu. Buzzer dianggap pembentuk opini publik, menyebarkan sejumlah informasi yang sifatnya menggiring maupun hoaks secara masif sehingga seakan-akan semua terlihat organik.

Selama masa kampanye berlangsung, masing-masing pendukung calon saling melempar isu terkait keberadaan buzzer yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan lawan politiknya. Alhasil, keberadaan buzzer akhirnya menjadi sorotan dan memiliki peranan penting pada saat itu. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Ada Paslon ‘Nyuri’ Sosialisasi di Spanduk dan Baliho, Bawaslu Minta Segera Dilepas

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Dua pasangan calon kepala daerah yang berlaga di Pilkada Kalsel. foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Temuan spanduk maupun baliho pasangan calon (paslon) kontestan Pilkada Kalsel menjadi sorotan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel.

Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Kalsel, Nur Kholis Majid mengatakan, spanduk maupun baliho hal tersebut bukan termasuk dalam kategori alat peraga kampanye (APK) yang dimaksud dalam Peraturan KPU.

Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan tindakan konkrit bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalsel menginventarisir alat sosialisasi paslon tersebut.

“Nanti kita koordinasikan dengan KPU untuk menghitung seluruh alat sosialisasi paslon itu,” kata Majid, Senin (28/9/2020) siang.



Ia menegaskan bahwa keberadaan alat sosialisasi paslon itu seharusnya sudah tidak boleh ada lagi. Hal ini dikarenakan, saat ini sudah memasuki tahapan kampanye.

“Ini sudah masuk rezim kampanye, jadi alat sosialisasi paslon harus dibersihkan,” tambah Majid.

Salah satu spanduk calon kepala daerah yang disebut Bawaslu Kalsel bukan alat peraga kampanye (APK) yang harus diturunkan segera. foto: fikri

Mantan Komisioner KPU Provinsi Kalsel ini menjelaskan, pihaknya akan merekomendasikan KPU Provinsi yang akan ditindaklanjuti dengan mengintruksikan hal tersebut kepada masing-masing tim pemenangan paslon.

Selain itu, Bawaslu juga sudah membuat surat himbauan kepada masing-masing pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota terkait keberadaan alat sosialisasi paslon maupun spanduk atau atau baliho yang masih menampilkan calon petahana.

“Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menurunkan atau membersihkan atribut tersebut. Seharusnya tim maupun pemerintah daerah bisa memperhatikan tahapan Pilkada yang sudah ditetapkan oleh KPU,” jelasnya.

Ia menekankan, atribut yang boleh beredar adalah APK yang dikeluarkan resmi oleh KPU dan APK milik paslon sebanyak 200% dari jumlah yang sudah ditentukan KPU Provinsi Kalsel.

“Jika masih melanggar maka terpaksa akan dikenakan sanksi administratif tentang mekanisme pemasangan alat peraga kampanye,” tandasnya. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : fikri
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->