Connect with us

Kabupaten Barito Kuala

Pemkab Batola-Kejari Marabahan MoU Penanganan Hukum

Diterbitkan

pada

Pemkab Batola bersama Kejari Marabahan melakukan perjanjian kerjasama penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. foto; humas pemkab batola
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, MARABAHAN – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Marabahan melakukan perjanjian kerjasama penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara (TUN).

Bupati Batola Hj Noormiliyani AS dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Marabahan La Kanna melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama nota kesepahaman (MoU) di ruang pertemuan Bupati Batola, Rabu (23/9/2020).

Pelaksanaan nota kesepahaman kerjasama penanganan masalah hukum ini dihadiri Pj Sekdakab Batola H Abdul Manaf, Kabag Hukum Setda Batola Wahyudie, dan Kabag Humpro Hery Sasmita. Pejabat lingkup Kejari Marabahan diantaranya Kasi Intel Martin Eko Priyanto, Kasi Pidum Andita Rizkianto, Kasi Datun Gusti M Khahfi Alamsyah, Kasi Barang Bukti Ulfa Aminuddin.

Kajari Marabahan La Kanna mengatakan, kerjasama penanganan masalah hukum yang dilaksanakan ini menandakan Pemkab dan Kejari selalu bersinergi dalam merealisasikan kebaikan bersama. Ia menambahkan, MoU yang dilakukan merupakan manifestasi dari Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004. Pasal 2 dimana pada ayat 1 menyatakan kejaksaan berwenang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan. Serta kewenangan lain, berwenang dalam penanganan perdata dan TUN (ayat 2), serta dalam peningkatan dan kesadaran hukum masyarakat (ayat 3).



Menyangkut kerjasama penanganan masalah hukum perdata dan TUN, menurut La Kanna, dalam penjabarannya terdapat penegakan hukum, peningkatan hukum, atau pun pelayanan publik. Sementara terhadap peningkatan dan kesadaran hukum masyarakat sesuai ayat 3 UU Kejaksaan 16/2004 sebagaimana yang diharapkan dalam perjanjian kerjasama

La Kanna mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi agar masyarakat termasuk jajaran ASN nantinya bisa memahami dan mentaati segala ketentuan hukum dalam bidang apa saja. Termasuk sektor pertanian, peternakan, pertambangan, dan lainnya.

Kajari Marabahan mengutarakan, sebenarnya pihaknya memiliki program sosialisasi seperti program jaksa masuk sekolah, jaksa masuk madrasah, dan jaksa menyapa. Namun tahun 2020 ini terpaksa ditiadakan akibat pandemi Covid-19. Karenanya ia berharap pandemi segera berlalu agar program-program yang telah dicanangkan pemerintah bisa kembali dijalankan.

Bupati Batola Hj Noormiliyani AS menyatakan sangat mengapresiasi kegiatan yang digagas Bagian Hukum Setda Batola ini. Ia menilai kerjasama penanganan masalah hukum, saat ini penting. Untuk itu mantan Ketua DPRD Provinsi itu mengharapkan kerjasama yang dilaksanakan tak sebatas bidang perdata dan TUN namun juga bidang lainnya.

“Saya berharap mudah-mudahan ini bisa kita disinergikan supaya tidak salah langkah yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang tak kita diinginkan bersama,” katanya. (kanalkalimantan.com/rdy)

Reporter : rdy
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kabupaten Barito Kuala

Penyerahan Hadiah Video Virtual Warnai Hari Pramuka ke-59

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Penyerahan juara lomba video Hari Pramuka di Kabupaten Batola. Foto : humas pemkab batola
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, MARABAHAN – Gerakan Pramuka Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar upacara peringatan Hari Pramuka ke-59 Tahun 2020, Selasa (29/09/2020). Upacara dirangkai penyerahan hadiah juara Lomba video virtual Pramuka siaga, penggalang, dan penegak.

Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, upacara yang berlangsung di halaman kantor Bupati Batola ini dipimpin Bupati Hj Noormiliyani AS, Ketua Mabicab Gerakan Pramuka Batola.

Juara lmba video virtual mendapatkan hadiah dan piagam penghargaan. Diserahkan langsung Bupati Batola Hj Noormiliyani AS. Serta didampingi Wakil Bupati H Rahmadian Noor.

Bupati Batola Noormiliyani mengatakan, sehubungan terjadinya wabah Covid-19, ditingkat Kwarnas telah dibentuk Satgas Penanggulangan Bencana dan Covid-19.



Sementara di jajaran kwarda, kwarcab, kwaran sampai gudep juga ikut bergerak bersama pemerintah dan masyarakat melawan wabah Covid-19 dan membangun penanggulangan bencana alam.

Janji yang ditunaikan anggota pramuka di saat bangsa dan negara sedang dilanda wabah, melalui berbagai kegiatan penanggulangan, sebutnya, merupakan bukti eksistensi gerakan pramuka menjadi bagian pentingdalam upaya bela bangsa dan negara tercinta.

Sedangkan latihan selama wabah diminta untuk sementara tidak dilakukan secara terbuka dan melibatkan banyak orang. Hanya terbatas dan mematuhi protokol kesehatan maupun melalui daring.

“Gerakan pramuka memiliki prinsip bisa mengubah hambatan menjadi peluang,” katanya.

Peringatan Hari Pramuka di Batola ini berlangsung sederhana dengan diisi pengucapan Pembukaan UUD 1945, Pancasila, Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka, dan menyanyikan Mars Jayalah Pramuka.(kanalkalimantan.com/rdy)

Reporter : Rdy
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Kabupaten Barito Kuala

Ikuti Rakernas Daring, Pemkab Batola Raih 5 Kali WTP

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Bupati Batola Hj Noormiliyani AS mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2020, Selasa (29/9/2020). Foto: humas pemkab batola
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, MARABAHAN – Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2020 secara virtual yang digelar Kementerian Keuangan RI, Selasa (22/9/2020).

Pemkab Batola raih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 5 kali berturut-turut. Rakernas yang diikuti seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, dirangkai penyerahan penghargaan opini WTP 10 kali berturut-turut, 5 kali berturut-turut, dan penghargaan WTP 2019. Acara juga dirangkai penyerahan BMN Award.

Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) termasuk salah satu provinsi yang mendapatkan opini WTP 5 kali berturut-turut untuk laporan keuangan tahun 2010-2019.

Sedangkan Kabupaten Barito Kuala menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan penghargaan opini WTP 5 kali berturut-turut sejak tahun 2015 – 2019.



Untuk penghargaan WTP 2019, opini WTP 5 kali berturut-turut di Provinsi Kalsel yang terdapat 14 entitas yakni 1 provinsi dan 13 kabupaten/kota mendapatkan 13 penghargaan termasuk di antaranya Kabupaten Barito Kuala.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bersinergi mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara secara akuntabel dan transparan.

“Terbangun dengan pemangku kepentingan, mulai dari seluruh kementrian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk terus ditingkatkan,” katanya.

Ia juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai eksternal auditor yang telah melakukan pemeriksaan seluruh laporan keuangan kementrian negara dan lembaga, serta laporan keuangan bendahara umum negara, laporan keuangan pemerintah pusat dalam APB, dan laporan pemerintah daerah.

Sri Mulyani berharap, dalam laporan keuangan APBN dan APBD tahun 2020 tetap bisa terjaga kualitas. Kementrian Keuangan akan melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pertanggungjawaban APBN dan APBD tahun 2020 secara akuntabel dan transparan. (kanalkalimantan.com/rdy)

Reporter : Rdy
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->