Connect with us

Kota Banjarbaru

Pemko Banjarbaru Izinkan Sholat Jumat dan Ibadah Minggu di Gereja, Tapi dengan Catatan Ini

Diterbitkan

pada

Pemko Banjarbaru menggelar rapat koordinasi persiapan pelaksanaan protokol Covid-19 khusus di tempat-tempat ibadah, Rabu (3/6/2020). foto: humpro banjarbaru for kanalkalimantan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Aktivitas masyarakat kembali meningkat setelah berakhirnya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota Banjarbaru. Satu kebijakan diambil Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru dengan memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM).

Adapun PKM ini bertujuan untuk membatasi ruang gerak masyarakat, khususnya di tempat-tempat keramaian. Selain itu, PKM juga menjadi momentum untuk melakukan pendisiplinan terhadap aktivitas masyarakat agar selalu mengikuti protokol Covid-19.

Lantas, dengan adanya kebijakan baru ini, bagaimana dengan pelaksanaan protokol Covid-19 di tempat-tempat ibadah?

Menjawab pertanyaan ini, Rabu (3/6/2020) siang, Pemko Banjarbaru menggelar rapat koordinasi persiapan pelaksanaan protokol Covid-19 khusus di tempat-tempat ibadah. Dalam rapat kali ini, turut dihadirkan beberapa pihak terkait seperti MUI, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragam), Muhammadiyah, NU, hingga Dewan Masjid Indonesia.

Rapat yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam tersebut, membuahkan poin-poin penting. Salah satunya yakni Pemko Banjarbaru menjanjikan keluarnya izin operasional peribadahan.

Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani mengatakan pihaknya telah memutuskan tentang bagaimana protokol kesehatan di tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja dan tempat ibadah lainnya. Keputusan ini berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama tentang protokol kesehatan pada tempat ibadah.

“Khusus di Banjarbaru, Insyaallah kita berikan izin untuk operasional beribadah terutama Sholat Jumat dan ibadah umat Kristiani di hari Minggu dengan mengutamakan protokol Covid-19,” katanya.

Namun begitu, izin operasional peribadahan yang akan dikeluarkan didasari klasifikasi wilayah. Dalam hal ini, Pemko Banjarbaru akan mengeluarkan izin di tempat-tempat ibadah yang wilayahnya dianggap aman dan tidak ditemukan kasus Covid-19.

“Kita akan evaluasi pada daerah yang kita anggap aman. Pada kawasan tertentu yang tidak ditemukan kasus Covid-19, maka kita akan mengeluarkan izin operasional peribadahan. Tapi sesuai protokol kesehatan,” pungkas Nadjmi.

Ini berarti kegiatan peribadahan, di beberapa tempat-tempat ibadah yang ada di Banjarbaru akan mulai kembali normal. Hanya saja, umat beragama yang beribadah harus mengikuti protokol kesehatan, seperti memakai masker dan menjaga jarak satu dengan yang lain. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : rico
Editor : bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Kota Banjarbaru

Empat Jenazah Sudah Mengisi Permakaman Khusus Covid-19 di Banjarbaru

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Permakaman khusus jenazah yang ditangani sesuai protokol Covid-19 di Kecamatan Cempaka sudah mulai terisi. Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Permakaman jenazah Covid-19 di kota Banjarbaru berlokasi di Kelurahan Cempaka, telah difungsikan. Hingga saat ini, telah empat orang yang dimakamkan dengan protap Covid-19 di tempat peristirahatan terakhir tersebut.

Kepala BPBD Banjarbaru, Zaini Syahranie, mengatakan keemoat jenazah yang dimakamkan tersebut merupakan mereka yang dinyatakan terkonfirmasi Covid-19 melalui hasil uji swab, maupun ada juga yang dinyatakan reaktif dari hasil rapid test.

“Empat jenazah yang dikubur di sana, dua diantaranya terpapar Covid-19 melalui hasil swab. Sedangkan dua jenazah lainnya dinyatakan reaktif dari hasil rapid test,” katanya, kepada Kanalkalimantan, Sabtu (11/7/2020).

Meskipun dua jenazah hanya dinyatakan reaktif melalui hasil pemeriksaan rapid test dan belum dinyatakan terpapar Covid-19, namun tetap saja penguburan yang dilakukan wajib menerapkan protokol kesehatan standar Covid-19. Hal ini, sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kabid Pertamanan PJU dan Permakaman Disperkim Banjarbaru, Sartono mengungkapkan permakaman di Kelurahan Cempaka, tak hanya dikhususkan untuk mereka yang terpapar atau terindikasi Covid-19. Sebab, sebenarnya permakaman seluas lebih dua hektare tersebut memang dibuka untuk masyarakat umum.

“Tidak ada pembedaan. Prinsipnya, kalau ada masyarakat yang meminta penguburan jenazah di sini maka akan difasilitasi,” terangnya.

Disperkim Banjarbaru sampai saat ini terus memaksimalkan fasilitas di area permakaman tersebut. Seperti halnya yang baru-baru ini dilakukan, rampungnya pengerasan akses jalan masuk menuju permakaman.

Selain permakaman di Kelurahan Cempaka, di tahun ini juga Disperkim Banjarbaru membuka 2 permakaman umum lainnya. Berlokasi di Kelurahan Guntung Manggis dengan luas empat hektare dan di Kelurahan Sungai Ulin, seluas satu hektare.

Kendati demikian, Sartono mengaku tidak merekomendasikan permakaman di wilayah Guntung Manggis dan Sungai Ulin, kepada masyarakat.

“Dengan mempertimbangkan kondisi pandemi saat ini, maka kita sarankan jenazah dikuburkan di permakaman Cempaka saja. Untuk jaga-jaga,” kata Sartono.

Menurut data Gugus Tugas Percepatan Penaganan Covid-19 di Banjarbaru, sampai pada hari ini sudah ada 14 orang dinyatakan meninggal terkonfirmasi Covid-19. Namun sebagai catatan, peningkatan jumlah angka kematian di Banjarbaru tidaklah signifikan. (kanalkalimantan.com/rico)

< ldiv class="reporter">Reporter : Rico
Editor : Bie



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Kota Banjarbaru

Pendapatan Retribusi Uji KIR Banjarbaru Kembali Normal, Target PAD 2020 Masih Bisa Dikejar

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pelaksanaan uji KIR di Dishub Banjarbaru Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pendapatan Kota Banjarbaru di sektor retribusi Uji KIR di Dinas Perhubungan (Dishub) mulai dinyatakan stabil, setelah sebelumnya sempat mengalami penurunan tajam akibat dampak pandemi Covid-19.

Kepala UPT Pengujian dan Perbengkalan Kendaraan Bermotor (PPKB), Magi, mengungkapkan dalam kurun waktu April – Mei, pendapatan dari uji KIR hanya berkisar antara Rp 21 juta saja. Sedangkan, jika pada kondisi normal, pendapatan bisa mencapai Rp 36 juta.

“Sejak April – Mei itu turun drastis hingga mencapai 50 persen. Tapi di Juni kemarin, sudah mulai merangkak naik menjadi Rp 31 juta. Memang belum mencapai target pendapatan normal, tapi kondisi ininsaya rasa sudah mulai menunjukan peningkatan,” katanya, Sabtu (11/7/2020).

Berbagai faktor menjadi penyebab turunnya pendapatan di sektor retribusi uji KIR. Seperti halnya, perubahan kebijakan selama pandemi hingga tak beroperasinya perusahaan-perusahaan korporasi yang memiliki armada besar.

 

Menurut data UPT PPKB Dishub Banjarbaru, dalam tempo 1 bulan, uji KIR biasanya melayani kurang lebih 300-400 armada yang didominasi milik perusahaan korporasi. Setelah merebaknya pandemi, perusahaan korporasi tersebut berhenti operasional sementara waktu, sehingga ratusan armada juga tak lagi mengaspal ke jalan.

“Alhamdulillah, beberapa waktu belakangan ini perusahaan tersebut mulai beroperasi kembali dan melintas ke Banjarbaru. Oleh karena itu, pendapatan kita mulai merangkak normal kembali,” tuturnya.

Kendati demikian, Magi mengakui bahwa ada juga beberapa perusahaan yang gulung tikar akibat pandemi. Hanya saja, dirinya tetap optimis mampu mencapai targer Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun ini.

“Sebelumnya kita sudah meminta ada penurunan target PAD 2020 karena situasi pandemi dan itu telah disetujui Pemko. Target PAD yang awalnya Rp 408 juta kini diturunkan menjadi Rp 325 juta. Insya Allah, target baru mampu kejar,” lugasnya.

Karena masih di situasi pandemi, protokol pengujian KIR kata Magi tetap diberlakukan. Termasuk soal kebijakan hanya ada satu pengemudi untuk satu unit serta menerapkan protokol pencegahan seperti wajib masker dan mencuci tangan di lokasi pengujian.

Sebagai informasi, pengujian kir kendaraan angkutan barang dan penumpang sendiri dilakukan setiap enam bulan sekali untuk satu unit armada. Adapun, besaran tarif sekali pengujian berkisar dari Rp 70.000. Dalam satu bulan, UPT PPKB bisa melayani sampai 300-500 unit dan satu tahun mencapai 6000 unit. (Kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Kota Banjarbaru

Disiapkan Rp 10 Miliar, Program Padat Karya Stimulus Ekonomi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Banjarbaru

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Proyek padat karya stimulus ekonomi disiapkan untuk 20 kelurahan di kota Banjarbaru. Foto: dok kanalkalimantan/rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Stimulus di bidang ekonomi guna menghidupkan kembali kegiatan ekonomi masyarakat kota Banjarbaru yang terdampak pandemi Covid-19 segera terealisasi.

Berdasarkan informasi yang diberikan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru, payung hukum untuk melaksanakan program ini telah terbentuk melalui draft Peraturan Wali Kota (Perwali).

Salah satu stimulus ekonomi yamg direncanakan ialah mempekerjakan masyarakat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur melalui program padat karya. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarbaru bertugas menyediakan berbagai paket proyek, tersebar di 20 kelurahan.

Kepala Dinas PUPR Banjarbaru Ir Jaya Kresna membenarkan bahwa payung hukum tersebut telah terbentuk. Hanya saja, belum bisa dilaksanakan, lantaran pihaknya saat ini masih membentuk draft Perwali untuk teknis pelaksanaan.

“Semua sudah kita diskusikan dan sedang kita susun. Jika draft Perwali tentang teknis pelaksanaan program padat karya ini sudah terbentuk, tinggal action saja,” akunya, Jumat (10/7/2020) siang.

Pelaksanaan program padat karya tersebut, kata Jaya, akan bekerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Adapun teknisnya, Dinas PUPR menyiapkan berbagai paket pengerjaan dan akan ditawarkan kepada LPM, sebagai mitra pemerintah di tiap kelurahan.

Dikatakan Jaya, terbaru ini pihak-pihak LPM telah menyetujui seluruh paket pengerjaan yang diusulkan. Untuk proses selanjutnya, maka pihak LPM diharuskan mengajukan proposal ke Pemerintah Kota (Pemko) agar anggaran bisa dicairkan.

“Pencairan anggaran dilakukan secara bertahap sesuai permintaan dari LPM. Walaupun bertahap, seluruh serapan anggaran harus dicairkan di tahun ini juga agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” lanjutnya.

Baca Juga : Berdayakan Warga Terdampak Covid-19, PUPR Banjarbaru Siapkan Lebih 20 Proyek Padat Karya!

Paket-paket pengerjaan yang diusulkan melalui program padat karya ini secara umum bersifat pemeliharaan saja, yang artinya bisa dikerjakan oleh tenaga manusia. Terdiri dari dari masing-masing bidang Dinas PUPR, seperti halnya pembangunan jalan, membersikan sampah atau gulma di sepanjang jembatan, hingga drainase lingkungan.

“Total anggaran seluruh paket pengerjaan yang kita usulkan ini mencapai kurang lebih Rp 10 miliar. Sebenarnya, anggaran stimulasi ekonomi di Dinas PUPR tersedia Rp 20 miliar. Tapi, setelah kita sesuaikan dengan kemampuan pelaksanaan paket pengerjaan kita, rupanya menyusut menjadi Rp 10 milar,” pungkas Jaya.

Perlu diketahiui, anggaran stimulus ekonomi di Dinas PUPR tersebut disalurkan melalui anggaran penanganan Covid-19 di Kota Banjarbaru bersumber dari dana BTT (Belanja Tidak Terduga) sebesar Rp 167 miliar. Sebagaimana peruntukannya, anggaran penanganan Covid-19, terbagi untuk tiga bidang. Pembagiannya meliputi 45 persen untuk bidang kesehatan, 30 persen untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan 25 persen untuk stimulus ekonomi. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : Rico
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->