Connect with us

HEADLINE

Pemko Banjarmasin Kalah, Komisi Informasi Minta Buka Pengelolaan 7 Aset

Diterbitkan

pada

Sidang ajudikasi kejelasan aset milik Pemko Banjarmasin di Komisi Informasi (KI) Kalsel. Foto : Mario
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Komisi Informasi (KI) Kalimantan Selatan menjatuhkan putusan kepada Pemko Banjarmasin untuk membuka dokumen pengelolaan sejumlah aset dalam tempo 14 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 18 Oktober ini. Putusan majelis ini atas aduan keterbukaan informasi dari Anang Rosadi dan Rahmat Nopliardi.

Putusan itu diketuk oleh Ketua Majelis KI Kalsel, Tamliha Harun, ketika sidang ajudikasi nomer register: 0026/REG-PSI/Juli 2018. Sidang digelar di ruang rapat Masjid Sabilal Muhtadin, Kamis (18/10).

Tamliha Harun mengatakan memberi waktu 14 hari untuk pihak termohon, Pemerintah Kota Banjarmasin segera menyerahkan dokumen ihwal status aset pemerintah kota yang diduga digunakan oleh pihak ketiga. Ia sudah menggelar rapat pleno sebelum mengetuk putusan sidang sengketa informasi.

“Jadi masing-masing pihak punya 14 hari untuk menentukan arah dari keputusan mereka. Dari pihak pemohon meminta kejelasan soal aset pemko, dan dari pihak pemko menyerahkan status aset tersebut untuk diminta kejelasan dari sisi hak, pengelola, dan pemakaian,” kata Tamliha.

Sementara mewakili termohon, Kadis Komunikasi Informatika dan Statistik Banjarmasin Hermansyah mengatakan pemko akan memenuhi permintaan pemohon setelah ada putusan KI. Ia memastikan pemerintah kota punya itikad baik, apalagi terkait hak rakyat atas akses informasi.

Sedari awal, ia mengatakan pemerintah kota punya itikad baik, termasuk akses informasi data tujuh item aset yang diminta oleh pemohon. “Kemudian dari pihak pemerintah akan membicarakan kembali sebelum 14 hari, akan kami selesaikan kejelasan dari aset pemko sesuai tuntutan dari pemohon,” ucapnya.

Sebelumnya, Rosadi dan Ahmad meminta kejelasan status aset atas 10 tempat milik Pemko Banjarmasin. Pemohon ingin tahu pengelolaannya, kewajiban, dan hak pemerintah terhakdap rakyat. Pemohon menduga ada hal ketidakwajaran terkait pengelolaan aset pemerintah kota oleh pihak ketiga yang seharusnya dikelola oleh pihak pemerintah sendiri.

Salah satu pemohon, Rosadi memaparkan 10 tempat itu adalah SPBU Zapri Zam Zam, BTC di Jalan Pramuka, Hotel Nasa Djok Mentaya, Pasar Sentra Antasari, Mitra Plaza, Ruko di Kayutangi, Metro City, Lahan Parkir dekat Ana Minimarket Kayutangi, dan Pasar Ujung Murung.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Laman: 1 2

Advertisement

HEADLINE

Lonjakan 109 Kasus Baru, Kenaikan Angka Covid-19 Kalsel Terbesar di Indonesia!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kalsel mencatat kenaikan terbesar Covid-19 di Indonesia hari ini Foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Pemerintah mengumumkan adanya tambahan 585 kasus positif virus corona Covid-19 pada Kamis (4/6/2020). Dari jumlah tersebut, kenaikan tertinggi angka infeksi corona terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan, yakni 109 orang.

Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, kenaikan kasus positif corona di Kalimantan Selatan karena adanya kontak erat yang terjadi di dua pasar pada sepekan lalu.

“Jumlah ini cukup banyak dan hari ini tidak ada yang dilaporkan sembuh (di Kalimantan Selatan),” kata Yurianto di Gedung BNPB, Jakarta, Kamis (4/6), dilansir Katadata.co.id.

Data yang dihimpun Kanalkalimantan.com, jumlah orang yang terpapar Covid-19 di Kalsel hingga awal Juni 2020 ini belum menunjukkan grafik penurunan, bahkan cenderung terus meningkat. Data yang dikeluarkan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (P2) Covid-19 Kalimantan Selatan pada Kamis (4/6/2020) menunjukkan adanya lonjakan kasus baru positif Covid-19, sehingga kini tercatat ada 1.142 kasus positif Covid-19 di Kalsel.

“Penambahan positif Covid-19 hari ini sebanyak 109 kasus,” kata Juru Bicara Tim Gugus Tugas P2 Covid-19 Kalsel Muhamad Muslim, Kamis (4/6/2020) sore.
Penambahan itu, papar dia, didominasi dari Kota Banjarmasin sebanyak 103 kasus, Kota Banjarbaru sebanyak tiga kasus, Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak dua kasus dan Kabupaten Tanahbumbu sebanyak satu kasus.

Saat ini, dari 1.142 kasus positif Covid-19, sebanyak 948 kasus di antaranya menjalani perawatan baik di rumah sakit maupun menjalani karantina khusus. Di samping itu, lanjut dia, kasus kematian akibat Covid-19 juga mengalami kenaikan.

Sehingga kini tercatat ada 93 kasus meninggal dunia akibat Covid-19. “Dua pasien dalam pengawasan (PDP) yang meninggal pada 22 dan 23 Mei 2020 lalu terkonfirmasi positif covid-19 pada 2 Juni 2020,” ungkap Muslim.

Di sisi lain, penambahan kasus positif corona terbanyak kedua berasal dari Jakarta, yakni 94 orang. Meski demikian sudah ada tambahan 21 orang di Ibu Kota yang dilaporkan sembuh dari virus tersebut pada hari ini.

Di Jawa Timur terdapat tambahan 90 orang yang terkonfirmasi positif corona. Namun jika dibandingkan pada hari sebelumnya, jumlah kasus Covid-19 di wilayah ini mengalami penurunan. Pada Rabu (3/6), jumlah kasus positif corona di Jawa Timur sebanyak 183 orang. “Secara signifikan pasien yang sembuh ada 209 orang untuk Jawa Timur,” kata Yurianto.

Sedangkan total 28.818 orang yang dinyatakan positif corona di Indonesia hingga saat ini. Dari angka tersebut 8.892 dinyatakan telah sembuh dan 1.721 meninggal dunia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo memerintahkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersama TNI, dan Polri untuk fokus mengendalikan virus corona di tiga provinsi, yakni Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Ini lantaran laju penyebaran Covid-19 di ketiga wilayah tersebut hingga saat ini masih tinggi.

“Tolong ini dijadikan perhatian khusus sehingga angka penyebarannya bisa kita tekan lebih turun lagi,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui konferensi video, Kamis (4/6). (Kanalkalimantan.com/fikri/katadata)

 

Reporter : Fikri
Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Jokowi Sorot Tingginya Covid-19 di Kalsel, Gugus Tugas hingga Kementerian Diminta Fokus!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Jokowi menyorot tingginya kasus Covid-19 di Kalsel Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Tingginya sebaran Covid-19 di Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi. Saat membuka rapat terbatas dengan menteri terkait membahas Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19, Jokowi menyoroti kasus corona yang masih tinggi di Kalsel bersama dua provinsi lain yakni Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

“Saya ingin kita konsentrasi Gugus Tugas, kementerian, TNI Polri utamanya konsentrasi di tiga provinsi yang angka penyebarannya masih tinggi,” ucap Jokowi dalam rapat virtual, Kamis (4/6) dilansir Suara.com, mitra media Kanalkalimantan.com.

Kalsel, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan merupakan tiga provinsi dengan kasus corona tertinggi. Maka Jokowi minta penyebaran corona di provinsi itu dikendalikan. “Tolong jadi perhatian khusus sehingga angka penyebaran bisa kita tekan lebih turun lagi,” pungkas Jokowi.

Seperti diulas sebelumnya, sebaran kasus Covid-19 di Kalimantan Selatan (Kalsel) sangat masif. Hanya perlu waktu 73 hari dari temuan pertama pasien positif pada Minggu (22/3/2020) lalu, kini angka Covid-19 di Kalsel sudah mencapai 1.142 kasus. Sementara itu, belum ada indikasi kurva kasus ini melandai atau bahkan turun.

“Penambahan positif Covid-19 hari ini sebanyak 109 kasus,” kata Juru Bicara Tim Gugus Tugas P2 Covid-19 Kalsel Muhamad Muslim, Kamis (4/6/2020) sore.
Prediksi bahwa jumlah kasus Covid-19 di Kalsel akan mencapai ribuan, sudah diprediksi jauh hari sebelumnya. Pakar emidemologi yang juga Direktur RSJ Sambang Lihum Kalsel dr IBG Dharma Putra, mengatakan berdasarkan hasil kajian epidemiologis, didapat angka sebesar 2.100 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19. Dari 2.100 orang itu, 15.750 orang merupakan orang tanpa gejala. Padahal, prediksi tersebut disampaikan Dharma ketika saat itu angka kasus positif di Kalsel baru mencapai 400 kasus.

Masifnya Covid-19 di Kalsel ini memang cukup menghawatirkan. Bahkan dibanding provinsi tetangga seperti Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur (Kaltim) yang lebih dulu mengkonfirmasi kasus pertama Covid-19, kini jumlah kasus Kalsel dua hingga tiga kali lipat.

Dari data yang dihimpun Kanalkalimantan.com, per Rabu (3/6/2020), jumlah kasus Covid-19 di Kalimantan Barat (Kalbar) tercatat 202 kasus, Kalimantan Timur sebanyak 310 kasus, Kaliamantan Tengah (Kalteng) sebesar 456 kasus, dan Kalimantan Utara (Kaltara) ada 165 kasus positif.

Diakui Dharma, Covid-19 merupakan penyakit mahal dan sulit. Artinya, dari 5.250 orang misalnya yang terpapar, dibutuhkan waktu 2,5 bulan jika ingin benar-benar mengonfirmasi dan memastikan bahwa orang tersebut benar-benar positif Covid-19.

Sehingga, lanjut Dharma, waktu 2,5 bulan akan menjadi waktu terbuang menjadi sumber penularan, karena tidak pasti. Sementara, laboratorium yang ada di Kalsel hanya mampu memeriksa 100 sampel dalam sehari.

Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (P2) Covid-19 Kalimantan Selatan mengungkapkan bahwa dari temuan kasus berdasarkan hasil tracing, sebagian besar tidak ditemukan gejala-gejala yang berarti. Atau hanya memiliki gejala ringan.

“Jadi kasus sebesar 75,98 persen ini adalah kasus yang saat ini tidak mengalaminya gejala yang berarti. Sedangkan 202 kasus lainnya memerlukan berbagai perawatan baik perawatan secara intensif maupun perawatan lainnya di beberapa rumah sakit,” tegas Muslim. (Kanalkalimantan.com/fikri)

 

Reporter : Fikri
Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Awasi Gugus Tugas Selama PKM, DPRD Banjarbaru Bentuk Pansus Penanganan Covid-19

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

DPRD Banjarbaru bentuk Pansus Penanganan Covid-19 Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – DPRD Kota Banjarbaru membetuk Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Covid-19. Terbentuknya Pansus ini bertujuan melakukan pengawasan kinerja Tim Gugus Tugas Pencegahan Penanganan Covid-19, selama diberlakukannya upaya penangan baru yakni Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM).

Hal ini sebagaimana keputusan dalam rapat kerja yang digelar di kantor DPRD Banjarbaru, Kamis (4/6/2020) siang, bersama Tim Gugus Tugas P2 Covid-19 Banjarbaru dan seluruh anggota legislatif DPRD Banjarbaru.

Rapat pembahasan ini secara langsung dipimpin Wali Kota Banjarbaru, Nadjmi Adhani, selaku Ketua Tim Gugus Tugas P2 Covid-19 dan Ketua DPRD Banjarbaru Fadliansyah. Nampak hadir pula Wakil Wali Kota Darmawan Jaya Setiawan dan Kapolres Banjarbaru AKBP Doni Hadi Santoso.

Dikatakan Nadjmi, pembentukan Pansus Penanganan Covid-19 menunjukan semakin banyaknya pihak yang terlibat dalam penanganan pandemi. Pembentukan Pansus juga didasari hasil evaluasi penerapan PSBB di Banjarbaru yang telah berlangsung dua pekan lalu.

“Hari ini kita menyampaikan evaluasi penerapan PSBB kepada anggota DPRD. Secara umum, PSBB bisa dikatakan relatif efektif menekan angka kasus sebaran Covid-19. Tapi, tidak 100 persen juga bisa dikatakan berhasil,” aku Nadjmi.

Fakta ini menyimpulkan bahwa penanganan Covid-19 melalui pemberlakuan PSBB belum dirasa cukup. Oleh karena itu, saat ini Pemerintah Kota Banjarbaru memberlakukan upaya penanganan lainnya yakni PKM. Meskipun polanya sama dengan PSBB, namun selama pemberlakuan PKM, aktivitas masyarakat lebih dilonggarkan.

“Selama PKM, kita mulai membuka keran aktivitas masyarakat, baik itu di sektor ekonomi maupun peribadahan. Tapi tetap ada jam-jam dan aturan yang kita mainkan. Pos yang kita dirikan saat PSBB, juga ada yang kita lanjutkan di area-area tertentu. Masyarakat perlu kita tetap kawal dengan adanya kehadiran Polri dan TNI,” tuturnya.

Pemberlakuan PKM bertujuan untuk mendisplinkan perilaku masyarakat dalam menyongsong New Normal. Oleh karena itu Pansus Penanganan Covid-19 beranggotakan para legislatif DPRD Banjarbaru, diharapkan membantu tercapainya tujuan PKM tersebut.

“Agar tujuan pemberlakukan PKM ini tercapai, maka perlu adanya peran pengawasan dari para Wakil Rakyat -anggota DPRD-. Saat ini angka kasus Covid-19 di Banjarbaru mengalami peningkatan bahkan sudah ada kasus kematian. Untuk itu kita ingin Pansus mengawasi kinerja tim Gugus Tugas selama pemberlakuan PKM,” jelas Nadjmi.

Sementara itu, Ketua DPRD Banjarbaru, Fadliansyah, mengatakan pihaknya telah memberikan masukan dalam evaluasi penerapan PSBB. Menurutnya, Pansus Penanganan Covid-19 yang telah dibentuk, akan lebih tajam dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

“Pansus yang dibentuk ini akan terus menempel Tim Gugus Tugas. Apapun gerak-gerik Tim Gugus Tugas, baik itu kebijakan yang diambil akan kita terus awasi. Sehingga tujuan pemberlakuan PKM untuk mendisplinkan aktivitas masyarakat juga bisa tercapai,” katanya.

Tak hanya mengawasi kinerja Tim Gugus Tugas, Pansus Penanganan Covid-19 juga akan mengawasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Anggota Pansus Penanganan Covid-19 berjumlah 12 orang, 3 diantaranya adalah para pimpinan DPRD Banjarbaru dan 9 anggota lainnya berasal dari seluruh fraksi di DPRD Banjarbaru. (Kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : Rico
Editor : Chell

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->