Pemko Banjarmasin ‘Suntik’ Dana Rp 60 M untuk Wujudkan RS Sultan Suriansyah

BANJARMASIN, Ditengah banyaknya kendala, komitmen Pemko Banjarmasin untuk melanjutkan proyek pembangunan RSUD Sultan Suriansyah masih cukup kuat. Terbukti, dalam KUA PPAS APBD 2019 terungkap pemko menyuntikkan anggaran sebesar Rp 60 miliar untuk melanjutkan kembali pembangunan RSUD yang berlokasi di Jalan RK Ilir Kecamatan Banjarmasin Selatan tersebut pada tahun 2019.

Jumlah anggaran Rp 60 miliar tersebut bahkan lebih besar dari rencana awal sebesar Rp 50 miliar. Dana ini untuk melanjutkan pembangunan gedung induk setinggi 10 lantai. Termasuk untuk anggaran pembangunan incinerator sebesar Rp 5 miliar.

“Sisanya akan dianggarkan pada APBD Perubahan, jadi pada tahun 2019, target penyelesaian RSUD Sultan Suriansyah dapat terlaksana dan bisa operasional,” jelas Walikota Ibnu Sina kepada wartawan, Senin (20/8).

Menurut Ibnu Sina, pembangunan incinerator di TPA Basirih harus dilakukan karena terkait fasilitas rumah sakit. Apalagi RSUD Ulin yang selama ini menerima limbah medis juga tak menerima lagi sampah medis dari rumah sakit mana pun. Sehingga Pemko Banjarmasin mesti memikirkan cara untuk membuang sampah medis rumah sakit. Apalagi sampai saat ini 26 puskesmas se Banjarmasin juga masih bergantung pada incinerator di RSUD Ulin Banjarmasin.

Mimpi masyarakat Banjarmasin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit Sultan Suriansyah, memang tidak mudah. Rencana pembangunan gedung rumah sakit tersebut sempat tertunta karena proses lelang yang kembali gagal untuk kali kedua di tahun 2018. Padahal, Walikota Banjarmasin sudah berkomitmen tahun 2019 nanti sudah bisa beroperasi.

Kabar kembali gagalnya lelang rumah sakit ini, membuat sejumlah anggota DPRD Banjarmasin terkejut. Anggota DPRD Banjarmasin Musaffa Zakir mempertanyakan rencana lanjutan pembangunan gedung RS Sultan Suriansyah. “Kenapa pembangunan itu kembali gagal lelang?” ungkapnya.

Sebelumnya, Plh Sekdako Banjarmasin H Hamdi, menjelaskan sejak pelaksanaan proyek kelanjutan RSUD Sultan Suriansyah diambil alih Dinas Kesehatan (Dinkes) Banjarmasin, kegiatan lelang dimulai lagi dengan Manajemen Kontruksi (MK). Sayangnya, meski sudah dilempar ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Banjarmasin, tak satupun penawar yang menang lelang. “LPSE tak berhasil mengumumkan lelang”, tegas Hamdi.,

Dijelaskan Hamdi, perusahaan yang menawar MK setelah diklafirikasi ternyata kriterianya tak sesuai dengan lampirannya, sehingga tidak lolos. Bagian LPSE tak ingin asal tunjuk dan tetap mengacu sesuai aturan. Nah, ntuk meminimalisasi kesalahan sejak awal, karena jika benar sejak pertama tentu saja berdampak yang baik.

Terpisah Kasubag Pengadaan Barang Sistem Elektronik LPSE Banjarmasin, Hj Zuraida mengatakan menyatakan batas akhir lelang 10 April 2018 lalu, dengan pagu proyek redesain RS tersebut sebanyak Rp 941 juta, atau nilai HPS sebesar Rp 852 juta.

“Sayang hingga batas waktu dan diumumkan pada 23 April 2108 lalu, ternyata penawan tak sesuai kreteria dan dengan terpaksa dibatalkan,” tegas Zuraida.

Ibnu Sina sempat mengatakan, pemerintah kota menargetkan RSUD Sultan Suriansyah bisa dioperasikan pada 2019. Pemerintah kota sudah mengusulkan anggaran Rp 15 miliar untuk pengadaan alat kesehatan RS Sultan Suriansyah itu pada 2018, hingga pada 2019 sudah bisa dioperasikan untuk melayani kesehatan masyarakat. “Entah nantinya hanya sebagai klinik atau poli klinik kah, yang penting bisa dimanfaatkan dulu bangunan RS yang sudah ada itu,” sebutnya.

Bahkan, ucap Ibnu Sina, tidak mengapa dalam opersionalnya sementara itu RS Sultan Suriansyah di bawah RS berstandar tipe B. Menurut dia, pembangunan RS Sultan Suriansyah akan dilanjutkan pada 2018 dengan anggaran Rp 38 miliar, karena tidak terserap pada tahun ini. (cel)