Pemprov Kalsel
Pemprov Kalsel Ajukan KUA PPAS 2023 ke DPRD
![](https://www.kanalkalimantan.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220708-WA0002.jpg)
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Kalsel tahun anggaran 2023 pada rapat laripurna di gedung DPRD Kalsel, Kamis (7/7/2022).
Dalam rapat paripurna itu, Wakil Gubernur Kalsel, H Muhiddin mengatakan, penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS ini sangat penting dalam menyusun rencana dan anggaran SKPD.
“Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan tahapan penting dalam penyusunan APBD. rancangan KUA menjadi dasar dalam rancangan penyusunan dan pembahasan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023,” kata Muhidin.
Baca juga: Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP Jadi Ancaman Kebebasan Berpendapat
Muhidin menuturkan, penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS ini berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
Pemprov dan DPRD Kalsel membuat rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 kemudian disepakati sesuai dengan jadwal atau tahapan yang sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.
“Melalui penyusunan rancangan KUA, kita ingin mencapai kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan,” jelasnya.
Muhidin mengatakan, di tahun 2023, tema pembangunan Kalimantan Selatan adalah “Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Berkelanjutan”.
Yang mana tema tersebut berangkat dari isu-isu strategis pembangunan, antara lain meningkatkan SDM yang unggul dan berdaya saing,optimalisasi sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata, memperkuat infrastruktur, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik, meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup,serta mewujudkan Kalsel sebagai gerbang IKN dan pendukung food estate.
“Fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023, diarahkan untuk kesehatan, pendidikan dan keterampilan,” katanya.
Baca juga: Majelis Lailatul Jum’at Tanda Dimulai Program 1 Desa 1 Masjid di Tanbu
Wagub Kalsel menambahkan beberapa prioritas di tahun 2023 ada UMKM dan ketenagakerjaan, investasi hilirisasi industri, pertanian dan pariwisata, serta meminimalisir bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan, termasuk mawas diri terhadap pandemi Covid-19 yang belum dinyatakan berakhir.
“Kebijakan perencanaan belanja daerah, diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar. demikian juga digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib, yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan,” terangnya.
Menurutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023, sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi. Dengan kata lain penggunaannya lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif, serta memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. (Kanalkalimantan.com/al)
Reporter : al
Editor : kk
![](https://i1.wp.com/www.kanalkalimantan.com/wp-content/uploads/2021/10/logo-kanal-1.png?w=450&ssl=1)
-
HEADLINE1 hari yang lalu
Kadisdikbud Kalsel Masih Tak Kunjung Muncul ke Publik
-
HEADLINE2 hari yang lalu
Pejabat ke Luar Daerah Diduga Tanpa Izin, Pj Sekda Banjarbaru Meradang
-
Kota Banjarbaru1 hari yang lalu
KPU Banjarbaru Beri Waktu 3 Hari Perbaikan Persyaratan Paslon
-
HEADLINE2 hari yang lalu
Unjuk Rasa di Kantor Gubernur, Pendemo Minta Pencopotan Kadisdikbud Kalsel
-
Kota Banjarmasin22 jam yang lalu
Belum Memenuhi Syarat, Tiga Paslon Pilwali Banjarmasin Diberi Waktu Perbaikan
-
Hukum3 hari yang lalu
Mantan Ketua KPU Banjarbaru Divonis 6 Bulan Penjara, Kasus ‘Jualan’ Tambahan Suara Caleg