Connect with us

HEADLINE

Pemprov Kalsel Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Berlaku dari 1 Mei Hingga 31 Desember

Diterbitkan

pada

Ilustrasi Pajak Kendaraan Bermotor. foto: Timlo.net
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membebaskan sanksi administrasi denda bagi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kalsel terhitung mulai tanggal 1 Mei hingga 31 Desember 2020. Hal tersebut diberlakukan untuk meringankan beban wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemi virus corona yang sedang terjadi saat ini.

Keputusan tersebut tertuang dalam SK Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0214/KUM/2020. Kepala Bidang Pendapatan Pajak Bakeuda Kalsel H Rustamaji saat dikonfirmasi, Jum’at (30/4/2020) siang. Ia mengatakan keputusan gubernur untuk membebaskan denda pajak dilakukan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak oleh wabah Covid-19.

“Melihat kondisi masyarakat di tengah wabah Covid-19 ini maka Gubernur Kalsel memberikan keringanan penghapusan biaya denda kepada masyarakat yang terlambat bayar pajak kendaraan bermotor,” ujar Rustamaji.

Pembebasan denda pajak ini berlaku bagi seluruh wajib pajak dan mulai diberlakukan per tanggal 1 Mei sampai 31 Desember 2020 di seluruh kantor Samsat se Kalimantan Selatan.



“Jadi silakan wajib pajak untuk menunaikan bayar pajak yang sudah terlambat tanpa ada biaya denda asal antara tanggal 1 Mei sampai 31 Desember 2020 ini,” katanya.

Ditekankan Rustam, bagi masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor namun pajaknya sudah lama mati juga dipersilakan membayar tanpa dikenakan denda. “Bukan hanya pajak yang terlambat bayar pada tahun 2020 saja, tetapi juga berlaku bagi yang belum bayar pajak pada tahun-tahun sebelumnya,” terang Rustam.

Kantor Samsat di masa tanggap darurat Covid-19 ini masih dibuka untuk melayani masyarakat yang akan bayar pajak kendaraan bermotornya. Namun dalam pelaksanaannya tetap menjalankan prosedur pencegahan penularan Covid-19 seperti jaga jarak, penggunaan masker serta ketersediaan tempat cuci tangan. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : rico
Editor : bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Walhi Kalsel: Penetapan Tersangka Mahasiswa oleh Polda Kalsel Indikasi Pembungkaman Demokrasi!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo mengecam penetapan tersangka aktivis oleh Polda Kalsel saat penolakan UU Omnibus Law. Foto: Putra
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Langkah Polda Kalsel menetapkan sejumlah aktivis mahasiswa sebagai tersangka saat demo penolakan UU Omnibus Law, mendapat kritik tajam dari Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono.

Dua aktivis mahasiswa Kalsel, yakni koordinator BEM se Kalsel Ahdiat Zairullah dan rekannya Renaldi, ditetapkan sebagai tersangka sejak Selasa (27/10/2020) lalu.

Bahkan Kisworo sendiri, juga ikut dipanggil Polda Kalsel dalam kapasitas sebagai saksi dalam aksi penolakan Omnibus Law, bersama Wakil Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Muhammad Fauzi MP, dan Wakil Rektor UIN Antasari Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan, Dr Nida Mufidah.

Rencananya, Cak Kis -panggilan akrab Kisworo- dipanggil sebagai saksi pada Senin (2/11/2020) mendatang.



“Artinya apakah ada indikasi pembungkaman terhadap demokrasi di negara, apalagi aksi di Kalimantan Selatan bisa dicontoh tidak melakukan aksi anarkis,” tegasnya.

Cak Kis mengecam langkah polisi yang menetapkan tersangka dua aktivis mahasiswa Kalsel. “Saya dengan tegas atas nama Walhi Kalsel mengecam atas keputusan aparat, apalagi aksi yang di Kalsel selalu damai dan tidak anarkis,” tegasnya.

Ia mengatakan, Walhi Kalsel akan bersama seluruh elemen dan mahasiwa menolak UU Cipta Kerja yang juga berdampak pada lingkungan secara nyata. Pasal-pasal kontroversial bermunculan terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja di bidang lingkungan hidup.

Alih-alih menjamin kelestarian alam, beberapa pasal justru bertolak belakang dengan hal tersebut dengan dalih menggenjot investasi.

Secara garis besar, UU Cipta Kerja menghapus, mengubah, dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemberian izin lingkungan kini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak dapat lagi mengeluarkan rekomendasi izin apapun.

Hal ini tercantum dalam Pasal 24 ayat 1 yang menyebutkan analisis mengenai dampak lingkungan atau Amdal menjadi dasar uji kelayakan lingkungan hidup oleh tim dari lembaga uji kelayakan pemerintah pusat.

Keputusan ini akan menjadi syarat penerbitan perizinan berusaha dari pemerintah. Hal ini bertolak belakang dengan aturan sebelumnya.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan.

Jika tidak ada rekomendasi Amdal, maka izin lingkungan tak akan terbit. Perubahan itu yang mendapat kritik dari sejumlah pegiat lingkungan.

Infografis: kanalkalimantan/andy

UU Cipta Kerja justru menyelesaikan masalah dengan cara keberpihkan kepada investor. Wewenang korporasi saat ini menjadi lebih besar. Dan ini terjadi di tengah masyarakat yang sedang berjuang melawan krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Jumlah konflik agraria sulit diredam dari tahun ke tahun.

Fluktuasi kasus ini didasari oleh kondisi agraria nasional yang tidak stabil tanpa adanya ujung penyelesaian.

Dari data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terdapat 659 konflik agraria yang terjadi pada 2017. Angka ini merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir.

Sementara itu, laju perkembangan kasus ini melonjak naik sebesar 78,67% dari 2015 ke 2016, seperti terlihat pada Databoks di bawah ini. Konflik agraria sebagian besar dipicu oleh kebijakan pejabat publik yang berdampak luas pada dimensi sosial, ekonomi, dan politik.

Sektor yang paling banyak menyumbang terjadinya konflik agraria yaitu sektor perkebunan. Pada 2018, 60% dari 144 konflik agraria di sektor perkebunan timbul pada komoditas kelapa sawit.

Hal ini dikarenakan adanya praktek pembangunan dan ekspansi perkebunan di Indonesia yang melanggar hak-hak masyarakat atas tanah.

Manager Kampanye Iklim Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Yuyun Harmono menyesalkan pengesahan aturan yang disebut UU Ciptaker itu. Upaya hukum akan organisasinya tempuh, yaitu melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Beberapa poin-poin tentang perlindungan lingkungan hidup, menurut dia, harus dihapuskan. Di sisi lain, banyak deregulasi perlindungan ketenagakerjaan dan pemberian akses yang sangat mudah kepada investor. “Banyak hal yang perlu dikoreksi,” ujarnya.

Angan-angan pemerintah untuk mendorong investasi, ternyata tak berkorelasi dengan peningkatan kualitas dan harapan hidup serta lingkungan. “Jadi, enggak nyambung apa yang dicita-citakan dengan realitas yang terjadi,” ujarnya. (kanalkalimantan.com/putra)

 

Reporter: Putra
Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

‘Kode Hitam’ Perlawanan BEM Kalsel Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Mahasiswa Kalsel kembali demo tolak Omnibus Law di Banjarmasin. Foto: putra
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ratusan mahasiswa kembali menunaikan janji turun ke jalan menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. Berbeda dari aksi sebelumnya, mereka menggunakan kode baju hitam sebagai wujud penolakan atas UU yang dinilai merugikan rakyat kecil.

Mereka menanggalkan untuk sementara jas almamater warna-warni sebagai identitas mahasiswa civitas akademika. Gelombang IV aksi ini dilakukan bertepatan pada peringatan Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2020).

Nasrul, salah satu peserta aksi mengatakan, alasan BEM Kalsel menggelar aksi dengan memakai seragam berbaju hitam tanpa memakai jas almamater adalah bertujuan kebersamaan.

“Akan tetapi aksi memakai seragam hitam melepas “almamater” ini tetap mengatasnamakan sebagai mahasiswa” ujarnya.



 

Mahasiswa menyampaikan penolakan Omnibus Law melalui orasi dengan mimbar bebas.

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Kalimantan Selatan (Kalsel), Ahdiat Zairullah dan Ahmad Renaldi tetap turun aksi.

Ahmad Renaldi dalam orasinya menyampaikan biarpun dirinya sudah ditetapkan menjadi tersangka akan tetap turun akasi dalam penolakan UU Cipta Kerja.

“Walaupun diri saya bersama Ahdiat sudah tetapkan sebagai tersangka dalam Pasal 218 KUHP, akan tetap turun aksi menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja, ” tegasnya.

Di sisi lain, Ahdiat Zairullah menyampaikan orasi kekecawan yang disampaikan lewat janji Sumpah Pemuda.

Ia juga akan tetap menyuarakan kembali penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, dan menuntut Presiden RI agar segera menerbitkan Perpu pencabutan Omnibus Law.

Aksi mahasiswa juga diwarnai berbagai spanduk perjuangan. Dimulai di depan Hotel A Banjarmasin simpang empat KFC jalan Lambung Mangkurat. Pada pukul 18.00 WITA, aksi mahasiswa sudah membubarkan diri dengan menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta.
(Kanalkalimantan.com/putra)

Reporter : Putra
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->