Connect with us

HEADLINE

Pemprov Kalsel Siapkan Rp 210 Miliar untuk Pilkada 2020

Diterbitkan

pada

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 210 miliar untuk pelaksanaan Pilkada serentak Foto : mario
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN,Kesbangspol merekomendasikan dana cadangan sebesar Rp 210 miliar untuk Pilkada 2020 di Kalsel. Hal tersebut mengemuka pada rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kalsel, Kamis (13/6).

Kepala Kesbangpol Kalsel Adi Santoso mengatakan, dana hibah tersebut terbagi atas Rp 150 miliar untuk KPU dan Rp 60 miliar dana untuk Bawaslu.

“Kesbangpol sudah melakukan tahapan-tahapan sebelumnya. Mulai betuk tim ahli, menyiapkan naskah akademis, menyusun draft raperda bersama-sama dengan tim,” ungkapnya.

Adi Santoso mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu mudah-mudahan setelah pengajuan Raperda untuk kemudian di bahas di DPRD. “Karena ini memburu dari tahapan awal pilkada yang oleh KPU dan Bawaslu dimulai September 2019,” jelasnya.

Dana cadangan ini sudah dipersiapkan dari anggaran DPA Kesbangpol tahun 2018. Karena ketentuan penggunaan dana cadangan ini baru saja ada setelah terbitnya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Terkait hal ini, Kesbangpol hanya melanjutkan yang sebelumnya saja.

Dalam ketentuan anggaran untuk penyelenggaran Pilkada. Adi Santoso mengatakan, tidak menggunakan sistem multiyear. Namun anggaran tersebut secara total digunakan. Di dalam APBD perubahan 2019, dari dana yang ada, KPU akan menggunakan Rp 12 miliar dan Bawaslu sebesar Rp 1,5 miliar. Sehingga di Pemilu 2020 mendatang, dana yang ada untuk KPU adalah sebesar Rp 135 miliar dan Bawaslu sebesar Rp 58,5 miliar.

“Mudah-mudahan anggaran bisa terserap bagus di APBD perubahan 2019. Mengingat keterbatasan waktu KPU dan Bawaslu untuk menyerap 100 persen anggaran yang sudah dipersiapkan di APBDP 2019,” jelas Adi.

Meski Adi tidak mengingat nominal angka angaran pada pilkada 2015, tapi ia meyakini bahwa telah terjadi peningkatan anggaran. Kenaikan ini ia duga disebabkan oleh kebutuhan dan indeks harga logistik yang sudah jelas jauh berbeda.

Bilamana dana hibah ini tidak terserap 100 persen, Adi mengatakan dana tersebut harus kembali ke kas daerah. Selain itu ia juga berharap agara raperda ini lekas ditetapkan.” Mudah-mudahan lancer pembahasan ini, karena ini ada studi komparasi juga, pansus dari DPRD ke beberapa daerah yang mempunyai pengalaman yang sama terkait penyelenggaraan pilkada,” pungkasnya.

Sementara itu Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, berharap agar masyarakat bisa melaksanakan pilkada kelak dengan bergembira dan ia tidak menginginkan adanya hal-hal seperti pelaksanaan yang amburadul. “Apalagi kalau ada masalah dan dananya 200 M kan, (kalau ada masalah) yang kasihan dan rugi adalah rakyat. Karena Rp 200 miliar itu duit rakyat semua,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Kalsel Sarmuji mengusulkan anggaran penyelenggaraan Pilkada ditaksir hingga Rp 150 miliar. “Kita menganggarkan satu tahapan, karena pilkada saat ini satu tahapan. Jadi kita siapkan disitu, gugatan, pemungutan susulan, atau pemungutan lanjutan, kita siapkan 150 (miliyar) itu, kalau Bawaslu dan pengamanan lain,” ujarnya.

Pelaksanaan satu putaran itu include dengan kesiapan lain. Misalnya, logistik pemilu seperti surat suara, alat peraga kampanye, sosialisasi, serta anggaran seandainya terjadi pemilu ulang dan lanjutan, karena persoalan dalam pelaksanaan berlangsung.

KPU Kalsel juga masih menunggu regulasi yang akan ditetapkan KPU RI, terkait pelaksanaan dan tahapan pilkada 2020. “Kita belum memastikan pelaksanaan pilkada itu, apakah September atau tetap Desember seperti 2015 lalu. Kalau Desember maka Januari (2020), kita mulai tahapan. Setelah NPHD ditandatangani baru bisa kita mengerjakan,” terangnya.

Pilkada serentak 2020 untuk Kalsel akan meliputi Pemilihan Gubernur, Pemilihan Walikota Banjarmasin dan Banjarbaru, Pemilihan Bupati Banjar, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tanah Bumbu, dan Kotabaru.(mario)

Reporter : Mario
Editor : Chell

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

HEADLINE

Covid-19 Kalsel Terus Melonjak, Kepala BNPB, Menkes, hingga Menko PMK Cek Langkah Provinsi!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ketua Harian Gugus Tugas P2 Covid-19 Kalsel Abdul Harris Makkie menyampaikan rencana kedatangan kepala BNPB, Menkes dan Menko PMK ke Kalsel. Foto: gugus tugas
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Tingginya kasus Covid-19 di Kalimantan Selatan (Kalsel) membuat Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo yang juga merupakan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (P2) Covid-19 Pusat, Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto, dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, turun tangan. Mereka akan datang pada Minggu (7/6/2020), guna meninjau langsung penanganan Covid-19 di Kalsel.

Ketua Harian Gugus Tugas P2 Covid-19 Kalsel Abdul Harris Makkie mengatakan, hari ini ia telah menerima informasi langsung dari penghubung BNPB. Jika dipastikan datang, Kepala BNPB itu kemungkinan akan datang bersama dua menteri.

“Insyaallah hari Minggu beliau (Kepala BNPB) datang dan kemungkinan juga bersama dua menteri. Tapi kita belum dapat konfirmasi protokol, (karena) rencananya yang datang itu Menteri Kesehatan maupun Menko PMK yang akan datang ke Kalsel,” ungkap Harris Makkie di Banjarmasin, Jumat (5/6/2020) siang.

Kedatangan itu akan dikemas dengan beberapa kunjungan ke beberapa tempat lokasi, serta melihat lokasi-lokasi yang akan disepakati nantinya. Harris Makkie mengungkapkan, kedatangan Kepala BNPB dua menteri itu merupakan sebuah kepedulian pemerintah terhadap masyarakat Kalsel.

“Kita mengapresiasi kedatangan menteri ke Kalsel itu positif, dan kita memanfaatkan kedatangan itu. Kita mengapresiasi kalau pemerintah pusat memperhatikan Kalsel, sehingga saya berharap bagaimana kita bersama pemerintah pusat dan teman media menangani ini semua,” tukasnya.

Seperti diketahui, Kalsel merupakan satu dari tiga provinsi di Indonesia yang akan mendapat perhatian khusus dalam penanganan Covid-19. Bahkan, Presiden RI Joko Widodo sudah memerintahkan Tim Gugus Tugas P2 Covid-19 Pusat untuk memberi perhatian khusus, mengingat penyebaran Covid-19 di tiga provinsi ini cukup masif.

Hingga Jumat (5/6/2020) sore, sudah tercatat sebanyak 1.213 kasus positif Covid-19 di Kalsel. Jumlah ini sendiri menjadikan Kalsel menduduki peringkat pertama dalam penyebaran Covid-19 di pulau Kalimantan.

Sebelumnya, Kamis (4/6/2020) lalu, Kalsel mencatat kenaikan tertinggi angka infeksi corona tingkat nasional. Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, kenaikan kasus positif corona di Kalimantan Selatan karena adanya kontak erat yang terjadi di dua pasar pada sepekan lalu.

“Jumlah ini cukup banyak dan hari ini tidak ada yang dilaporkan sembuh (di Kalimantan Selatan),” kata Yurianto di Gedung BNPB, Jakarta, Kamis (4/6), dilansir Katadata.co.id.

Data yang dihimpun Kanalkalimantan.com, jumlah orang yang terpapar Covid-19 di Kalsel hingga awal Juni 2020 ini belum menunjukkan grafik penurunan, bahkan cenderung terus meningkat. Data yang dikeluarkan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (P2) Covid-19 Kalimantan Selatan pada Jumat (5/6/2020) menunjukkan adanya lonjakan kasus baru positif Covid-19, sehingga kini tercatat ada 1.213 kasus positif Covid-19 di Kalsel.

Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo memerintahkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersama TNI, dan Polri untuk fokus mengendalikan virus corona di tiga provinsi, yakni Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Ini lantaran laju penyebaran Covid-19 di ketiga wilayah tersebut hingga saat ini masih tinggi.

“Tolong ini dijadikan perhatian khusus sehingga angka penyebarannya bisa kita tekan lebih turun lagi,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui konferensi video, Kamis (4/6). (Kanalkalimantan.com/fikri)

 

Reporter : Fikri
Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Pertama Kali Sejak Pandemi Covid-19, Masjid Jami Banjarmasin Dipadati Jemaah Sholat Jumat

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Suasana Sholat Jumat di Mesjid Jami Banjarmasin. Foto : Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami, Banjarmasin, berjalan khusyuk meski dengan aturan baru. Yaitu menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah guna mencegah paparan Covid-19 di tempat ibadah.

Dalam pantauan di lokasi, jemaah memadati ruang utama hingga ke halaman dari masjid yang berlokasi di Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara tersebut untuk menjalankan ibadah sholat Jumat.

Menurut salah satu pengurus dari masjid tersebut, H Radiansyah mengatakan, diizinkannya pelaksanaan sholat Jumat lantaran sudah memenuhi persyaratan dari pemerintah. Di antaranya tidak memakai karpet sebagai sejadah bersama, menyediakan sabun untuk mencuci tangan dan melakulan screening di pintu masuk halaman masjid.

“Jemaah yang sholat juga diwajibkan untuk mengenakan masker, dan membawa sajadah sendiri untuk digunakan dalam pelaksanaan sholat berjamaah,” ucapnya, Jumat (5/6/2020) siang.

Ia mengaku sangat bersyukur atas izin yang diberikan pemerintah untuk menggelar salat Jumat berjamaah secara terbuka. Kendati shaf salatnya sendiri diberi jarak, hingga khutbah dan pelaksanaan sholat tak begitu lama. “Hanya memakai surah pendek saja. Ini dilakukan untuk meminimalisir terjadi penularan Covid-19 saat pelaksanaan ibadah di masjid,” pungkasnya.

Sementara itu salah satu jemaah salat Jumat, Fahmi mengakui bahwa dirinya masih ada rasa takut dalam menjalankan ibadah dalam pelaksanaan salat berjamaah yang pertamakali digelar sejak ditemukannya kasus Covid-19 di Banjarmasin. “Ya tentu masih ada rasa takut. Karena kita khawatir terjadi penularan di tempat ibadah ini,” ujarnya.

Kendati demikian, ia ikut merasa senang dengan dibukanya kembali aktivitas masjid. Walaupun dengan beberapa catatan yang harus dipenuhi lebih dulu oleh jemaah. “Asalkan jemaahnya disiplin dan petugasnya selalu proaktif dalam melakukan pengawasan protokol kesehatan, Insyaallah risiko penularan bisa ditekan,” tandasnya. (Kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Chell

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Pemko Banjarmasin Sediakan Lahan Pemakaman Khusus Kematian Covid-19

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Lokasi TPU di bawah pengelolaan Pemko Banjarmasin di Jalan A. Yani Km 22 Banjarbaru. Foto : Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Hingga Kamis (4/6/2020) sore, jumlah kasus kematian akibat Covid-19 di Kalimantan Selatan tercatat ada 93 kasus. Di mana, 78 kasus di antaranya tercatat berada di Kota Banjarmasin. Lalu, di manakah korban Covid-19 ini dimakamkan?

Menurut Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (P2) Covid-19 Kota Banjarmasin Dr. Machli Riyadi, sebagian besar dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum milik Pemko Banjarmasin yang berlokasi di Jalan A. Yani Km. 22, Landasan Ulin Tengah, Kota Banjarbaru.

“Memang disediakan di sana oleh Pemko Banjarmasin. Saya kira masyarakat bisa paham, bahwa bisa dimakamkan di alkah keluarga dan di mana saja,” kata Machli, Kamis (4/6/2020) lalu.

Sehingga, masyarakat tidak boleh melarang adanya pemakaman korban Covid-19. Apalagi sampai harus ditolak untuk dimakamkan.

Sementara itu dikonfirmasi terpisah pada Jumat (5/6/2020) siang, Kabid Pertamanan Sarana Dan Prasarana (PSP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Tarianto menambahkan, hingga kini pemakaman jenazah Covid-19 berjumlah 86 lahat dari 6 rumah sakit pengirim. Yaitu RSUD Ulin Banjarmasin, RSUD Sultan Suriansyah, RS Bhayangkara Banjarmasin, RS Suaka Insan Banjarmasin, RS Islam Banjarmasin dan RS Sari Mulia Banjarmasin.

“Lahan yang kita sediakan cukup sedang, yang bisa kita makamkan dan khusus warga yang mempunyai KTP Kota Banjarmasin,” kata Tarianto.

Ia menjamin, petugas pemakaman sudah menjalani rapid test dengan hasil yang non reaktif negatif. Bahkan, DLH Kota Banjarmasin juga dapat bantuan APD, vitamin, dan desinfektan dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dan BPBD Kota Banjarmasin khusus untuk petugas pemakaman.

“Pemko menyediakan tanah makamnya saja gratis. Sedangkan penyelenggaraan pemulasaraan jenazahnya khusus dari pihak rumah sakit atau Tim Gugus Tugas P2 Covid-19 Kota Banjarmasin,” tandas Tarianto.

Diketahui, luas lahan pemakaman khusus untuk korban Covid-19 asal Kota Banjarmasin disediakan seluas 2 ha. Sementara itu, petugas makam baik untuk di Tpu Muslimin Masjid Jami Banjarmasin dan Tpu Muslimin Km 22 Banjarbaru sebanyak 8 orang dan 1 oranh khusus pemandian atau pemulasaran. (Kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Chell

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->