Connect with us

HEADLINE

Pemprov Buka 328 Formasi CPNS, Siapkan 1% Jatah untuk Disabilitas!

Diterbitkan

pada

Penerimaan CPNS Pemprov Kalsel menyiapkan 328 formasi Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan sebanyak 328 formasi dalam penerimaan CPNS 2018 di lingkungan Pemprov Kalsel. Hal ini sebagaimana ditegaskan Sekdaprov Kalsel Abdul Haris Makkie didampingi Kepala BKD Provinsi Kalsel Perkasa Alam, Senin (10/9).

Formasi ini berdasarkan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 368 tahun 2018 Tanggal 30 Agustus 2018 tentang Kebutuhan  Pegawai ASN di Linkungan Pemerintahan Prov Kalsel. 328 formasi tersebut terbagi didalam formasi umum yaitu Tenaga Guru/Kependidikan, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis.

“Jadi di Tenaga Guru/Pendidikan ada sebanyak 212, Tenaga Kesehatan ada 50 dan Tenaga Teknis sebanyak 66,” jelas Haris Makkie.

Di sisi lain, dari hasil pertemuan para Kepala BKD dan PANRB terkait maraknya perbincangan syarat lulusan Perguruan Tinggi terakreditasi A, rupanya pada tahun ini syarat tersebut diambil alih oleh Pemerintah Daerah masing-masing. Abdul Haris menjelaskan untuk Pemprov Kalsel sendiri masih tetap menggunakan persyaratan akreditasi tapi tidak mematok pada Agreditasi A.

“Untuk formasi umum kami tetap menggunakan Agreditasi tapi tidak mematok pada A saja, jadi baik itu B maupun C diperbolehkan. Namun untuk putra/putri lulusan terbaik (Cumlaude) tetap harus terakreditasi A,” jelasnya.

Selain menentukan aturan di atas, Pemprov Kalsel juga diminta menentukan kebutuhan formasi khusus untuk Cumlaude, Penyandang Disabilitas dan Eks Tenaga Honorer Kategori II yang tidak lulus lolos seleksi CPNS. Hal ini dengan ketentuan merujuk pada Permenpan RB Nomor 36 tahun 2018 tentang kriteria formasi Cumlaude maksimal 5% dan disabilitas 1% dari jumlah formasi.

Dalam hal tersebut, Pemprov Kalsel mengusulkan untuk formasi Cumlaude sebanyak 2% atau sebanyak 6 formasi dan disabilitas 1% sebanyak 3 formasi dari 328 formasi yang ada.

Terkhusus untuk eks tenaga Honorer Ketagori II hanya di tempatkan ditenaga Pendidik (guru) dan Tenaga Kesehatan saja. Tercatat jumlah eks tenaga honorer kategori II lingkup Provinsi Kalsel termasuk Eks tenaga Honorer Guru SMA/SMK/SMPLB/SDLB yang semula tercatat pada Kabupaten/kota yang pindah ke Provinsi Kalsel ada sebanyak 174 orang.  (Syarat Eks Tenaga Honorer Kategori II Lihat Tabel, Red).

Haris Makkie juga mengimbau untuk masyarakat jangan percaya dengan adanya infomasi bahwa ada pihak yang dapat menjemain kelulusan CPNS. Seperti diketahui bahwa aksi seperti ini terjadi, hampir setiap penerimaan CPNS dan selalu ada saja masyarakat jadi korban.  “Saya himbau untuk jangan mempercayai oknum yang tidak bertanggung jawab. Saat ini penerimaan CPNS sudah akuntabel dan transparan. Hasil seleksi akan langsung terpampang.” pungkasnya.

Dipangkas

Kepala BKD Provinsi Kalsel, Perkasa Alam menerangkan bahwa pihaknya awalnya mengusulkan sebanyak 874 formasi namun beberapa bulan kemudian saat Rapat Koordinasi bersama Kemenpan usulan tersebut harus direvisi agar disesuaikan dengan Batas Usia Pensiun (BUP) tahun 2018.

“Jadi pegawai kita yang pensiun pada tahun 2018 ada 447 maka jumlah itu yang diusulkan kembali ke Kemenpan. Namun ternyata jatah yang diberikan Kemenpan ke Provinsi Kalsel sebanyak 328 formasi,” ungkapnya

Perlu diingat bahwa formasi penerimaan CPNS ini hanya di Lingkungan Provinsi Kalsel,sedangkan  untuk formasi di Kabupaten/ Kota nantinya akan diumumkan masing-masing Pemko maupun Pemkab. Pengumuman tentang kepegawaian nantinya secara resmi akan diumumkan pada 19 September 2018 dikarena menunggu hasil verivikasi dari pemerintah pusat.

Perkasa Alam mengungkapkan  bahwa persyaratan akan dibuat sesederhana mungkin, namun meski begitu harus mendapat persetujuan dari Kemenpan saat veriviskasi nanti. “Kami akan berusaha persayaratan untuk calon pelamar dibuat sesederhana mungkin seperti KTP dan KK,”  jelasnya. (rico)

SYARAT EKS TENAGA HONORER KETEGORI II

 

1)      Maksimal 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018 dan tercatat masih aktif bekerja sampai sekarang.

 

2)      Bagi tenaga kerja pendidik minimal berijazah Strata 1 yang diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi Tenaga Honorer Kategori II pada tanggal 3 November 2013.

 

3)      Bagi Tenaga Kesehatan minimal berijazah Diploma 3 yang diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi Tenaga Honorer Kategori II pada tanggal 3 november 2013.

 



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

HEADLINE

Jalur Zonasi PPDB Online Bermasalah, Cuma Jarak 400 Meter Burhanuddin Ditolak Masuk SMA

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Burhanuddin (kanan) calan siswa bersama sang ibu bingung syarat jalur zonasi terpenuhi tapi ditolak sistem PPDB. foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Berbagai kendala ditemukan selama proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA, SMK, dan SLB tahun ajaran 2020/2021, yang digelar secara daring (online). Seperti halnya yang dirasakan salah seorang calon siswa Burhanuddin, kala mendaftar ke SMA Negeri 2 Banjarbaru.

Pada Jumat (10/7/2020) pagi, Burhanuddin ditemani ibunya mendatangi pihak SMAN 2 Banjarbaru untuk mengadukan keluhannya. Ia mengaku bahwa pendaftaraan di SMAN 2 Banjarbaru melalui situs PPDB telah ditolak tanpa adanya keterangan yang jelas.

Kepada Kanalkalimantan.com, sejak awal dimulainya PPDB pada 29 Juni lalu, dirinya langsung mendaftar dengan melampirkan berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Hingga akhirnya pada Selasa (7/7/2020) kemarin, ia baru mengetahui namanya telah ditolak dalam sistem PPDB.

“Tidak tahu pendafataran saya ditolak karena apa. Kalau misalnya ada berkas persyaratan yang kurang, bisa saya lengkapi. Tapi di website pendaftaran tidak diberikan keterangan apa-apa,” keluhnya.

 

Lebih bingung lagi ibu Burhanuddin, Sumyani, awalnya meyakini bahwa anak bungsunya tersebut memenuhi syarat untuk diterima di SMAN 2 Banjarbaru melalui jalur zonasi. Raut wajah kecewa begitu tersirat, mengingat tak ada lagi sekolah yang bisa menerima anaknya.

Kondisi ekonomi keluarga yang terbilang sulit, tentu sangat memberatkan bagi Sumyani untuk memasukan anak ke sekolah-sekolah swasta. Pasalnya, ia hanya sendiri menafkahi anak-anaknya, dengan berkerja sebagai pembantu rumah tangga.

“Rumah kami masih berada satu kelurahan dengan SMAN 2 Banjarbaru. Seharusnya anakku keterima melalui jalur zonasi. Kalau gak diterima di sini, tidak tahu anakku harus mendaftar kemana. Teman-temanya sekolah semua, masa dia nggak,” beber sang ibu.

Persoalan yang dihadapi Burhannudin tersebut nyatanya telah diketahui oleh pihak sekolah. Dalam hal ini Kepala SMAN 2 Banjarbaru Eksan Wasesa mengungkapkan bahwa pihaknya telah memutuskan untuk menerima Burhannudin sebagai siswa di sekolahnya.

Ditegaskan Eksan, Burhannudin telah memenuhi syarat PPDB di SMAN 2 Banjarbaru melalui jalur zonasi. Walaupun tak sedikit masyarakat yang kurang bisa mengakses internet saat melakukan proses pendaftaran, namun dirinya tetap mempertanyakan situs PPDB online yang menolak pendaftaran Burhannudin.

“Lokasi rumah siswa dan sekolah, jaraknya 410 meter. Itu sudah masuh radius jalur zonasi. Jadi, siswa ini berhak dan kami harus menampungnya,” tegas Eksan.

Pengumuman di SMAN 2 Banjarbaru terkait penerimaan siswa baru. foto: rico

Tak hanya itu, Eksan juga menuturkan bahwa sekolah akan menanggung seluruh biaya Burhannudin. Temasuk juga mengusulkan ke pemerintah agar Burhannudin menerima beasiswa. “Selama ini, mereka tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah. Maka dari itu, semaksimal mungkin kita akan bantu siswa ini,” lanjutnya.

Faktanya, beberapa kasus serupa seperti yang dialami Burhannudin memang kerap kali ditemukan. Eksan mengakui ada beberapa calon siswa telah ditolak dalam sistem PPDB, padahal menurut ketentuan jalur zonasi seharusnya diterima masuk.

“Kita sudah mendapati beberapa kasus serupa. Calon siswa yang sudah memenuhi syarat jalur zonasi, seharusnya sudah pasti diterima. Untuk itu, kita pihak sekolah mengambil kebijakan khusus untuk para calon siswa yang mengalami masalah seperti ini,” lugasnya.

Perlu diketahui, pada PPDB tahun ini, SMAN 2 Banjarbaru menerima 10 rombongan belajar dengan total 324 siswa. Mengacu pada aturan pusat, dari total jumlah siswa tersebut, difokuskan penerimaan siswa pada jalur zonasi sebesar 50 persen. Lalu, disusul 30 persen jalur prestasi, 15 persen jalur afirmasi dan 5 persen untuk jalur mutasi atau perpindahan orang tua. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : rico
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Menyoal Rapid Test, ‘Tarik Menarik’ Manfaat Deteksi Covid-19 dengan Tudingan Komersialisasi!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan soal batasan tarif Rapid test yang sebelumnya dikeluhkan masyarakat. Foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Surat Edaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait batasan tarif rapid test antibodi untuk Covid-19 dengan biaya tertinggi hanya Rp 150 ribu, menuai pro kontra di tengah masyarakat. Sebagian menganggap aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antibodi itu mampu meminimalisir terjadinya komersialisasi. Tapi lainnya menganggap penetapan tarif tersebut tak sesuai dengan realitas operasional di lapangan hingga menegaskan bahwa hal tersebut sudah menjadi lahan bisnis.

Keluarnya SE Menkes tersebut, menyusul adanya kebijakan Terawan yang mewajibkan seluruh awak dan calon penumpang angkutan laut maupun udara melampirkan surat keterangan sehat dan hasil pemeriksaan rapid test antibodi saat membeli tiket perjalanan.

Kritik adanya dugaan rapid test menjadi lahan bisnis disampaikan anggota Ombudsman Alvin Lie dan Pakar Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono. Keduanya sepakat bahwa biaya rapid test atau tes PCR telah dikomersialkan oleh sejumlah pihak.

Alvin mengatakan seseorang yang telah melakukan rapid test tidak menjamin bahwa orang tersebut terbebas dari virus. Hal tersebut dikarenakan, rapid test antibodi ini tidak mendeteksi virus dalam tubuh seseorang. “Ini juga membuktikan bahwa rapid test itu tidak mendeteksi apakah seseorang itu tertular Covid atau tidak, hanya test antibodi,” kata Alvin kepada wartawan, Rabu (8/7/2020) seperti dilansir detik.com.

 

Sementara Pandu mengatakan, biaya Rp 150 ribu rapid test yang ditetapkan Kemenkes dinilai masih terbilang mahal. Menurutnya, harga itu hanya untuk menebus alat rapid testnya saja. “Seharusnya di bawah Rp 100 ribu kalau perlu Rp 100 ribu aja,” katanya.

Pandu mengatakan biaya Rp 150 ribu untuk sekali rapid test belum termasuk dengan biaya untuk membayar jasa pelayanan tenaga medisnya. Dia menyebut jika diakumulasikan untuk biaya rapid test tersebut bisa mencapai Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu. “Nanti ada tambahan-tambahan lagi, Itu kan harga testnya aja. Ongkos petugasnya, layanannya? Jadi masih jalan untuk tetap mengkomersialkan,” katanya.

Alvin menambahkan, syarat menyertakan surat keterangan pemeriksaan PCR atau rapid test bagi calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan di dalam negeri dinilai sudah tidak relevan lagi diterapkan. Seharusnya aturan tersebut hanya berlaku untuk perjalanan ke luar negeri.

“Dengan adanya ini justru kita pertanyakan apakah masih relevan melakukan test antibodi ini sebagai syarat bepergian bagi penumpang pesawat udara, kereta api, maupun kapal. Karena sebenarnya rapid test ini tidak ada gunanya untuk mencegah penularan Covid-19,” kata Alvin.

“Perlu diingat bahwa hanya di Indonesia yang mensyaratkan calon penumpang pesawat udara maupun kereta api untuk mempunya sertifikat uji Covid. Negara lain tidak ada yang mensyaratkan itu, syarat itu hanya untuk lintas negara bukan untuk penerbangan domestik atau rute dalam negeri,” lanjutnya.

Komitmen agar rapid test tak menjadi ajang bisnis juga ditegaskan anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Ia meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan rapid test virus corona (Covid-19) tak dijadikan sebagai ajang bisnis oleh sejumlah oknum. Pemerintah pun perlu serius mengawasi agar biaya rapid test ini tak dibanderol melebihi yang sudah ditetapkan Kemenkes.

Infografis: kanalkalimantan/yuda

Infografis: kanalkalimantan/yuda

Mufida mengatakan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan dan Agus Putranto harus turun tangan mengawasi langsung pelayanan rapid test di lapangan. Menurutnya, pemerintah bertugas memastikan rakyat mendapat pelayanan rapid test terbaik.

Mufida mengapresiasi langkah Kemenkes menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antibodi. Namun ia meminta pemerintah serius melakukan pengawasan agar tak ada yang melanggar batasan maksimal biaya rapid test.

Setiap fasilitas kesehatan yang menggelar rapid test harus menandatangani persetujuan mematuhi aturan itu, kata Mufida. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemerintah memastikan tarif rapid test di lapangan sesuai dengan aturan.

“Monitoring bisa dilakukan secara sampling dengan sidak atau secara rutin. Bagus kalau Kemenkes dan jajaran di daerah membuka hotline pengaduan harga rapid test di lapangan,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Kalsel, Depi Hariyanto, menyatakan keberatan dengan aturan surat bebas Covid-19 untuk masuk ke suatu daerah. Sementara biaya sekali pemeriksaan, menurut Depi, sekitar Rp 500 ribu. “Itu artinya perusahaan harus menyiapkan sekitar Rp 2 juta untuk satu sopir setiap bulannya,” kata Branch Manager JNE Banjarmasin tersebut.

Syarat Rapid Test Digugat

Sebelumnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dilaporkan ke Ombudsman RI terkait syarat rapid test bagi penumpang yang akan bepergian menggunakan transportasi publik di tengah pandemi virus corona (covid-19). Sebelumnya ia telah menggugat aturan syarat rapid test tersebut ke Mahkamah Agung.

Syarat rapid test ini tertuang dalam Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 9 Tahun 2020 bagi penumpang yang akan bepergian menggunakan pesawat, kereta api, maupun kapal laut. “Kami mengadukan Gugus Tugas ke Ombudsman terkait aturan perubahan kewajiban rapid test bagi penumpang transportasi umum seperti diatur dalam SE Nomor 9 Gugus Tugas,” ujar pelapor, Muhammad Sholeh.

Diketahui, ketentuan dalam Surat Edaran tersebut mengubah masa berlaku rapid test yang semula 3 hari menjadi 14 hari. Ketentuan ini berlaku pula untuk masa berlaku tes PCR yang semula 7 hari menjadi 14 hari.

Sholeh tak mempermasalahkan masa berlaku tes tersebut. Namun menurutnya kewajiban rapid test itu menyusahkan penumpang yang akan bepergian. “Meski sudah diubah dari tiga hari menjadi 14 hari tetap menyusahkan penumpang. Kami menuntut dihapus kewajiban rapid test, bukan diubah masa berlakunya,” katanya.

Sholeh menilai, Gugus Tugas tak berwenang mengatur syarat penumpang. Menurutnya, ketentuan tentang penumpang yang akan bepergian di tengah pandemi menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.

“Kebijakan rapid test berbiaya mahal ini sangat merugikan calon penumpang. Sebab tidak semua penumpang orang kaya,” ucap Sholeh.

Sholeh sebelumnya telah menggugat kewajiban rapid test ke Mahkamah Agung (MA) dengan berpedoman pada SE Gugus Tugas Nomor 7 Tahun 2020. Dalam Surat Edaran tersebut masih mengatur masa berlaku hasil rapid test negatif tiga hari dan tes PCR tujuh hari.

Tak lama muncul Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 yang mengubah masa berlaku hasil rapid test dan tes PCR menjadi 14 hari. (Kanalkalimantan.com/cel/dtc/suara)

 

Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Hampir Tembus 4.000, 108 Kasus Baru Covid-19 di Kalsel Didominasi Hasil Tracing

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Rapid test terus dilakukan untuk mencegah Covid-19 yang terus bertambah Foto: gugus tugas
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Jumlah kasus positif Covid-19 di Kalimantan Selatan terus bertambah. Bahkan, hingga Kamis (9/7/2020) sore, berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kalsel mencatat, jumlah kasus Covid-19 keseluruhan mencapai 3.926 kasus, atau hamper mencapai 4 ribu kasus.

Menurut Juru Bicara GTPP Covid-19 Kalsel Muhamad Muslim, tercatat ada penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 108 kasus. Di mana, sebanyak 13 kasus diantaranya disumbang dari pasien dalam pengawasan (PDP) yang terkonfirmasi positif Covid-19. Terdiri dari 8 kasus dari RSUD Ulin Banjarmasin, 2 kasus dari RSUD H Boejasin Pelaihari, serta masing-masing 1 kasus dari RS Bhayangkara Banjarmasin, RSUD Ratu Zalecha Martapura dan RS Sari Mulia Banjarmasin.

“Sisanya sebanak 95 kasus baru merupakan hasil tracing kontak yang dilakukan oleh Surveilans. Oleh karena itu, kasus baru hasil tracing ini berkisar 88 persen,” kata Muslim di ruang kerjanya di Banjarmasin, Kamis (9/7/2020) sore.

 

Hasil tracing sendiri, didominasi dari Kota Banjarmasin sebanyak 40 kasus dan Kota Banjarbaru sebanyak 18 kasus. Disusul dari Kabupaten Tanah Laut sebanyak 13 kasus, Kabupaten Banjar sebanyak 8 kasus, Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 7 kasus, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 6 kasus dan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 4 kasus.

Saat ini, ada 2.555 kasus positif Covid-19 yang menjalani perawatan. Dari jumlah itu, 317 kasus menjalani perawatan di beberapa rumah sakit, sedangkan 2.238 kasus lainnya menjalani perawatan pada karantina khusus maupun isolasi mandiri.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel ini memastikan ada penambahan kasus positif Covid-19 yang sembuh. Sehingga, angkanya merangkak menjadi 1.162 kasus. “24 orang ini merupakan hasil perawatan di beberapa tempat. Diantaranya karantina khusus Bapelkes Kalsel di Banjarbaru sebanyak 4 orang, yang terdiri dari warga Kabupaten Banjar 2 orang, warga Banjarmasin 1 orang dan warga Barito Kuala 1 orang,” beber Muslim.

Disusul 7 orang yang sembuh dari RSUD Ulin Banjarmasin, terdiri dari 6 warga Banjarmasin dan 1 warga Kabupaten Tanah Laut. Kemudian, kasus sembuh lainnya disumbang dari karantina khusus di Kabupaten Barito Kuala sebanyak 10 orang dan karantina mandiri di Kota Banjarbaru sebanyak 2 orang.

Angka kematian akibat Covid-19 sendiri, masih bertengger di angka 209 kasus. “Hari ini, tidak ada yang dilaporkan meninggal dunia,” lugas Muslim. (Kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->