Connect with us

HEADLINE

Penanganan Covid-19 Jadi Debat ‘Panas’ Tiga Paslon Pilkada Banjarbaru!

Diterbitkan

pada

Debat pamungkas Pilkada yang digelar KPU Banjarbaru foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Ketiga pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru saling berhadapan di atas podium debat terakhir yang diselenggarakan KPU, Jumat (4/12/2020) malam.

Salah satu tema debat pada malam ini mengangkat tentang pandemi Covid-19. Ketiga paslon dihadapkan pada langkah inovasi dan strategi dalam pemulihan ekonomi masyarakat pasca dihantam gelombang penyebaran virus corona.

Disaksikan publik Banjarbaru, ketiga calon pemimpin itu saling beradu strategi. Bahkan dalam gelaran debat, terjadi saling klaim kesuksesan maupun kritik pada penanganan yangkurang maksimal.

Berawal dari tanggapan paslon nomor urut 3, Haji Martinus – Darmawan Jaya Setiawan, yang mengatakan upaya Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 dinyatakan berhasil.



“Penanganan pandemi telah berhasil. Wakil saya (Darmawan Jaya Setiawan, -red) berpengalaman menangani masalah ini,” kata Calon Wali Kota Banjarbaru, Haji Martinus.

Memang saat awal merebaknya pandemi, Jaya sendiri masih aktif sebagai Wakil Wali Kota Banjarbaru periode 2016-2020. Klaim atas kesuksesan Pemko Banjarbaru dalam menangani pandemi itu di bawah kepemimpinan Jaya, juga ditunjukan melalui pemaparan data dan prestasi yang dicapai.

Jaya melaporkan bahwa selama kepemimpinanya, Pemko Banjarbaru telah merealisasikan 3 langkah untuk menghadapi Covid-19 yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan ketahanan ekonomi. Bahkan, ditegaskannya pada pekan ini pemko Banjarbaru sukses meraih penghargaan optini WTP yang ke 5 kalinya dari Kementerian Keuangan.

“Artinya serapan aggaran kita dalam upaya penangan pandemi, anggaran bagus. Selanjutnya, jaring pengaman sosial telah berhasil mengcover 38 persen dari 71 ribu rumah tangga di Banjarbaru. Dengan tingkat penyerapan sebesar 99,1 persen,” tegasnya.

Tak sampai disitu, Jaya juga mempetegaskan bahwa upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pihaknya, telah dirasakan oleh ribuan pelaku usaha di kota Idmaan.

“Pemulihan ekonomi kita memberikan 1.500 UMKM dengan dana Rp 3,5 miliar. Kita mengajak ibu-ibu, PKK, Dasawisma dengan gerakan 3M, memanfaatkan lahan pekarangan dan mengajak menjadi pelaku ekonomi kreatif,” tegasnya.

Kendati demikian, paslon nomor urut 2, Aditya Mufti Ariffin- Wartono menyatakan tak sependapat dengan klaim kesuksesan yang disampaikan rivalnya tersebut.

Menurut Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono, klaim kesuksesan itu justru menghantarkan Banjarbaru kembali masuk dalam zona merah peta kerawanan Covid-19. Mengingat dalam beberapa pekan terakhir, terjadi tren kenaikan angka kasus Covid-19 di Banjarbaru dengan jumlah belasan hingga puluhan kasus.

“Kami apresiasi upaya Pemko Banjarbaru. Tapi saat ini kita kembali masuk dalam zona merah. Dalam hal ini, perlu adanya leadership yang kuat dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Kita melihat saat ini ada kelonggaran yang menyebabkan terjadinya kerumunan dan untuk itu perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat,” terangnya.

Senada dengan jawaban pasangannya itu, calon Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin menerangkan program yang telah disiapkannya guna memulihkan ekonomi masyarakat Banjarbaru. Melalui program RT mandiri yang dicanangkan, Aditya memastikan roda ekomoni masyarakat akan kembali berjalan.

“Kami sudah menyiapkan RT mandiri. Poin dari program ini adalah mengalokasi dana untuk meningkatkan dan membangun UMKM di setiap RT yang ada di Banjarbaru. Bayangkan jika 1 UMKM bisa merekut 10 tenaga kerja dan jika dikomparasikan dengan 700 RT yang ada saat ini, maka akan terciptanya 7.000 lowong perkerjaan melalui program ini,” lugas Aditya.

Tak berbeda, paslon nomor urut 1, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah – AR Iwansyah juga menyatakan tidak setuju atas klaim kesuksesan yang disampaikan oleh paslon nomor urut 3.

“Penangan covid-19 tidak lain adalah bertahan atau ekspansif. Melihat kondisi sekarang, kita kembali masuk dalam zona merah. Jadi kalau keberhasilan yang disampaikan tadi, menurut saya itu No (tidak),” bantah Calon Wali Kota Banjarbaru, Gusti Iskandar.

Bagi Iskandar, penangan pandemi harus mengedepankan protokol kesehatan Covid-19 yang sangat ketat dan berkelanjutan. Ia juga mendorong pemulihan ekonomi di sektor yang tergolong cepat, yakni sektor pariwisata.

Sementara itu, calon Wakil Wali Kota Banjarbaru AR Iwansyah juga menilai bahwa proyek infrastruktur berbasis padat karya menjadi salah kunci utama dalam menggerakan roda ekomomi masyarakat.

“Melalui pembangunan infrastruktur berbasis padat karya, banyak tenaga kerja lokal kita yang dipekerjakan. Dengan begitu pula rosa ekonomi masyarakat akan kembali berjalan,” tegasnya. (Kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Komisi III Sorot Nasib 7.220 ‘Pengungsi Luar’ di Banjarbaru, BPBD: Stok Pangan Tinggal Hitungan Hari!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Rapat membahas kondisi banjir di Banjarbaru Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Ribuan korban banjir asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut masih bertahan di Kota Banjarbaru. Bersamaan dengan itu, minimnya bantuan pemerintah dan stok pangan yang mulai menipis mendapat sorotan anggota dewan.

Hal tersebut mengemuka pada pembahasan rapat Komisi III DPRD Banjarbaru, Selasa (26/1/2021). Rapat turut mengundang stake holder terkait penanganan banjir, yakni BPBD dan Dinas Sosial (Dinsos).

Kepala BPBD Banjarbaru Zaini Syahranie melaporkan, setidaknya ada 7.220 warga luar daerah saat ini masih menetap di Banjarbaru. Jumlah ini katanya telah sedikit berkurang jika dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. “Awalnya ada 8.918 pengungsi. Tapi karena kondisi cuaca yang semakin bagus dan banjir berangsur-angsur surut, beberapa dari mereka dipulangkan dengan rasa kemanusiaan,” katanya.

Terkait hal tersebut, Banjarbaru dihadapkan pada situasi baru. Stok kebutuhan makanan yang kian menipis dirasa tak akan mampu memenuhi kebutuhan ribuan pengungsi untuk ke depannya.



Hal tersebut diakui Zaini, yang memprediksi kebutuhan stok pangan hanya mampu bertahan beberapa hari saja. Ditambah lagi, pihaknya juga sampai masih dituntut memenuhi kebutuhan warga Banjarbaru yang juga terdampak banjir.

“Warga kita juga masih membutuhkan bantuan. Jumlahnya ada sekitar 1.000 jiwa, mencangkup Kelurahan Landasan Ulin Selatan dan Landasan Ulin Utara. Nah kalau hanya kita yang memenuhi kebutuhan pengungsi non-Banjarbaru, jujur saja mungkin hanya bisa bertahan satu pekan lagi,” akunya.

Tanggung jawab besar yang dipangku Pemko Banjarbaru ini, turut mengundang perhatian oleh pihak legislatif. Dalam hal ini Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru, Takyin Baskoro, meminta pemerintah daerah dari para pengungsi non-Banjarbaru ini bisa turut terlibat dalam menyuplai bantuan.

“Pemko harus mengurus nasib 7.220 pengungsi tetangga. Ini adalah tugas sosial yang luar biasa, tapi harus disadari bahwa anggaran kita juga terbatas. Untuk itu kami, DPRD Banjarbaru dan SKPD meminta kepada pemerintah daerah asal pengungsi untuk turut serta berpartisipasi dalam menyuplai logistik. Mengingat bantuan yang disalurkan selama ini belum signifikan,” bebernya.

“Selama ini stok bantuan yang disalurkan oleh pemerintah daerah dari asal pengungsi sangat terbatas. Hanya mampu bertahan beberapa hari saja,” tambah Nurkholis Anshari, salah satu anggota DPRD Banjarbaru.

Menurut Baskoro, upaya Pemko Banjarbaru melalui BPBD dan Dinsos sudah maksimal ihwal penanganan bencana banjir. Terutama pendistribusian logistik terhadap warga terdampak maupun para pengungsi non-Banjarbaru.

Namun di tengah kondisi pemulihan pasca banjir, terangnya juga membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas setiap warganya. “Sekali lagi saya meminta pemerintah daerah (Kabupaten Banjar dan Tanah Laut, red) untuk melihat kondisi warganya yang sedang mengungsi di Banjarbaru. Bantu kebutuhan apapun yang diperlukan saat ini,” sebut politikus Partai Nasdem itu.

Di sisi lain, anggota DPRD Banjarbaru lainnya, Emi Lasari, menegaskan bahwa selain kebutuhan pokok, pemerintah daerah juga seyogyanya memikirkan suplai air bersih. Termasuk juga akses jalan apabila ada warga yang memutuskan untuk kembali mengungsi ke Banjarbaru.

“Air bersih ini menjadi momok permasalahan di tengah situasi banjir. Nah, ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas warganya. Semua ini tidak hanya bisa diserahkan ke Pemko Banjarbaru saja. Sudah 15 hari bantuan yang dikirimkan ke Banjarbaru tidak signifikan. Akhirnya kami juga membantu dengan keterbatasan,” tandas Emi. (Kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Cell

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

UPDATE Banjir Kalsel, 67.348 Orang Masih Bertahan di Lokasi Pengungsian!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Saat ini masih puluhan ribu orang mengungsi akibat banjir kalsel Foto: andy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU– Hampir dua pekan musibah banjir Kalsel, sejumlah penanganan darurat masih harus terus dilakukan. Data yang disampaikan Pemprov Kalsel terkait penanganan bencana banjir, per Selasa (26/1/2021), menyebutkan bahwa saat ini masih ada 67.348 pengungsi di kabupaten/kota terdampak banjir yang belum bisa pulang ke rumah.

Data yang dirilis hingga pukul 18.00 Wita menyebutkan, musibah banjir besar yang terjadi beberapa waktu lalu memaksa 125.656 orang harus mengungsi dari rumahnya. Dari jumlah tersebut, pengungsi yang kembali. 58.308 dan masih bertahan di lokasi pengungsian 67.348 orang.

Sementara, total korban terdampak tercatat 171.036 KK atau 584.817 jiwa.
Pj Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar dalam keterangannya mengatakan, banjir yang merupakan terbesar dalam kurun 50 tahun terakhir ini juga menyebabkan 795 sekolah terendam, 671 tempat ibadah, 87.806 rumah, 102 jembatan rusak, 956.954 jalan raya.

“Serta 24 orang meninggal dunia dan 3 orang hilang,” katanya.
Sisi lain yang terdampak pada banjir tersebut yakni sektor peternakan. Di mana pada data yang disampaikan, disebutkan banjir berdampak pada sektor peternakan. Di antaranya berdampak pada Itik Petelur 103, Itik Siap Telur 300, Itik muda 1.700, Itik 13.319, Kambing 249, Sapi 1.657, Kerbau 15, Ayam Buras 85, dan Ayam 16.353.



“Sedangkan lahan sawah terendam di 10 Kabupaten/kota: 46. 235 ha, dan kerugian di sektor perikanan mencapai Rp 93.680.535.600,” terangnya.

Sebelumnya, nilai kerugian akibat bencana banjir yang melanda di wilayah Kalimantan Selatan sekitar Rp1,349 triliun menurut perkiraan Tim Reaksi Cepat Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

“Estimasi dampak kerugian per 22 Januari 2021 dari sektor pendidikan, kesehatan dan sosial, pertanian, perikanan, infrastruktur, dan produktivitas ekonomi masyarakat sekitar Rp 1,349 triliun,” kata anggota Tim Reaksi Cepat Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah BPPT Nugraheni Setyaningum, Senin (25/1/2021).

Dilansir Antara, rincian estimasi nilai kerugian itu yakni di sektor pendidikan sekitar Rp 30,446 miliar, sektor kesehatan dan perlindungan sosial sekitar Rp 27,605 miliar, sektor infrastruktur sekitar Rp 424,128 miliar, sektor perikanan sekitar Rp 46,533 miliar, sektor produktivitas masyarakat sekitar Rp 604,562 miliar, dan sektor pertanian sekitar Rp 216,266 miliar.

“Estimasi saat ini cukup representatif menggambarkan kemungkinan kerugian,” kata Nugraheni.
Data yang digunakan dalam memperhitungkan estimasi kerugian akibat banjir di Kalimantan Selatan antara lain data luas area yang tergenang berdasarkan citra spasial, data penggunaan lahan berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), data umur padi dari Kerangka Sample Area (KSA) Badan Pusat Statistik, serta data-data yang tertuang dalam peraturan daerah. (Kanalkalimantan.com/kk)

 

Reporter : Kk
Editor : Cell

 

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->