Kabupaten Hulu Sungai Utara
Pendampingan Penyusunan Risk Register SKPD Pemkab HSU
KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU) terus berupaya memberikan pendampingan penyusunan risk register pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Pendampingan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada seluruh perangkat daerah dalam menyusun register risiko, mampu mengidentifikasi, serta membuat daftar risiko yang mungkin terjadi pada program kegiatan yang dikelola.
Kepala Bappedalitbang HSU, Muhammad Haridi mengatakan, melalui pendampingan penyusunan risk register ke SKPD, sebagai upaya memberikan pemahaman dan keterampilan kepada seluruh perangkat daerah dalam menyusun register risiko, mampu mengidentifikasi, dan membuat daftar resiko yang mungkin terjadi pada program atau kegiatan yang dikelola.
“Dari pendampingan ini para peserta mampu memahami tata cara penyusunan register risiko, menyusun rencana tindak pengendalian, serta mampu menerapkan dan mengimplementasikan manajemen risiko di lingkungan SKPD masing-masing,” ujarnya, Kamis (30/5/2024).
Baca juga: Pasrah Kios Dibongkar, Bangunan Liar di Atas Sungai Ditertibkan Satpol PP
Dia menambahkan, dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Sementara beberapa waktu lalu saat kegiatan pendampingan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik HSU, Sugeng Riyadi menilai pendampingan penyusunan risk register SKPD memiliki arti penting dan strategis agar dapat membuat daftar kejadian resiko yang mungkin terjadi, penyebab terjadi resiko, dampak probabilitas terjadi resiko serta cara mengendalikan resiko.
“Dimana risk register ini nantinya akan dijadikan sebagai dasar penyusunan program manajemen resiko, termasuk sebagai referensi dalam menyusun rencana audit berbasis resiko,” katanya.
Baca juga: DKUMPP Banjar Launching Tiga Inovasi
Oleh karenanya dirinya menginginkan, perangkat daerah mampu memperoleh gambaran menyeluruh terkait resiko pada masing-masing SKPD. Sehingga dapat meminimalisir terjadi kegagalan dalam pelaksanaan program kegiatan.
“Mengingat setiap perencanaan yang dibuat tidak terlepas dari resiko, resiko merupakan suatu kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran pemerintah daerah,” tutupnya. (Kanalkalimantan.com/dew)
Reporter: dew
Editor: bie
-
Kalimantan Selatan3 hari yang lalu
Bawaslu Kalsel Buka Seleksi Ribuan PTPS Awasi Pemungutan Suara
-
Kabupaten Hulu Sungai Utara3 hari yang lalu
Polres HSU Menggelar Lomba PBB Pelajar
-
Kabupaten Banjar2 hari yang lalu
128 BPK Ikuti Lomba Ketangkasan Pemadam, Ini Harapan Bupati Saidi
-
HEADLINE2 hari yang lalu
Petahana Mulai Cuti 25 September, Banjarbaru akan Dipimpin Pjs Wali Kota
-
Kabupaten Banjar2 hari yang lalu
BPK Murung Kenanga Juara Lomba Ketangkasan Se-Kabupaten Banjar, Ini Daftar Juara
-
Khasanah2 hari yang lalu
Besok, Tradisi Baayun Maulid di Masjid Sultan Suriansyah