Pengangguran Tinggi, Kemiskinan di Kalsel Naik Sebanyak 5,98 Ribu Orang

BANJARBARU,  Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan pada September 2018 mencapai 195,01 ribu orang. Dibandingkan jumlah penduduk miskin Maret 2018 yang berjumlah 189,03 ribu orang maka terjadi penambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 5,98 ribu orang.

Kepala BPS Provinsi Kalsel, Diah Utami, Jumat (1/2) menjelaskan bahwa kemiskinan di kalsel ini naik, disebabkan beberapa hal. Di antara yang dominan disebabkan karena banyaknya pengangguran yang masih dominan selain pengaruh nilai tukar petani.

“Berdasarkan data kami, di November 2018 kemarin angka pengangguran terbesar ada di Banjarmasin dengan angka 8,25 persen sedangkan di nomor urut kedua yaitu Tanah Bumbu dengan angka 6,34 persen disusul Banjarbaru di angka 5,20 persen. Sedangkan untuk keseluruhan Kalsel tingkat pengangguran terbuka yaitu 4, 50 persen,” papar Diah.

Kembali ke persoalan Miskin, jika berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2018 – September 2018, jumlahpenduduk miskin di daerah perkotaan mengalami kenaikan 1,98 ribu orang sedangkan di daerah perdesaan juga mengalami kenaikan sebanyak 4,00 ribu orang.

Dijelaskan Diah, persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2018 sebesar 3,60 persen. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,06 poin dibandingkan keadaan Maret 2018 yang sebesar 3,54 persen. Peningkatan persentase penduduk miskin juga terjadi untuk wilayah perdesaan. Pada September 2018, persentase penduduk miskin perdesaan sebesar 5,56 persen, atau mengalami peningkatan sebesar 0,16 persen dibandingkan keadaan Maret 2018 yang sebesar 5,40 persen.

Jika diukur secara regional Kalimantan, tingkat kemiskinan provinsi di adalah terendah. “Kalimantan Selatan yaitu sebesar 4,65 persen dan tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di Kalimantan Barat yaitu sebesar 7,37 persen. Kalimantan Barat juga merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yaitu 369,73 ribu orang, sedangkan jumlah penduduk miskin terendah tercatat di Kalimantan Utara yaitu sebesar 49,59 ribu,” lontarnya.

Disebutkan Diah, Garis Kemiskinan (GK) di Kalimantan Selatan pada September 2018 sebesar Rp. 436.163,00 perkapita perbulan. Dimana Garis pemisah penduduk miskin dan penduduk tidak miskin ini mengalami kenaikan 1,96 persen dibandingkan Maret 2018 yang sebesar Rp. 427.774,00 perkapita perbulan. Selama periode September 2017 – September 2018, Garis Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 3,85 persen yaitu dari Rp. 419.974,00 perkapita perbulan pada September 2017 menjadi Rp. 436.163,00 perkapita perbulan pada September 2018.

Garis Kemiskinan wilayah perkotaan September 2018 adalah sebesar Rp. 447.876,00 perkapita perbulan. Garis Kemiskinan perkotaan lebih tinggi dibandingkan Garis Kemiskinan wilayah perdesaan yang sebesar Rp. 424.670,00 perkapita perbulan. Selama periode Maret 2018 – September 2018, Garis Kemiskinan perkotaan dan perdesaan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 1,51 persen dan 2,46 persen.

Berdasarkan unsur pembentuknya, komoditi makanan pada September 2018 memberikan kontribusi terhadap pembentukan garis kemiskinan sebesar 71,19 persen. Peranan komoditi makanan pada September 2018 sedikit mengalami peningkatan dibandingkan kondisi Maret 2018 yang sebesar 70,80 persen terhadap pembentukan Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan.

Dijelaskannya, untuk mengukur kemiskinan tersebut, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Kata Diah, pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. (Rico)