Perahu PKS Banjarbaru Pun Pecah Dihantam ‘Gelombang’ GARBI

BANJARBARU, Seperti bola salju, kisruh di tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus menggelinding. Dari pusat, provinsi, hingga ke kabupaten/kota. Seperti yang terjadi juga pada DPD PKS Banjarbaru yang mengalami pecah perahu. Sebanyak 4 DPC berkonflik dengan Ketua DPD dan berakhir pengunduran diri sejumlah pengurus cabang. Penyebab? Apalagi kalau bukan gara-gara keterlibatan mereka dengan ormas GARBI.

Empat Ketua DPC PKS yang mengundurkan diri meliputi Ketua Cabang Banjarbaru Utara Surisman, Ketua DPC PKS Banjarbaru Selatan Junaidi, Ketua DPC Cempaka Agung Sidayu, dan Ketua Cabang PKS Liang Anggang Suraji.

Terkait mundurnya sejumlah DPC ini, Ketua DPD PKS Banjarbaru Ahmad Nur Irsan mengatakan, bahwa pengunduran diri bagi siapapun dalam sebuah organisasi merupakan itu hal biasa. Walaupun bersamaan, dapat diartikan bisa jadi ada ketidaksepahaman.

“Ini hanya dinamika politik di kubu internal PKS. Bagi kami hal tersebut wajar saja terjadi, namun terkait pengunduran kepengurusan 4 orang ketua DPC tersebut, hingga sekarang terus terang kami secara resmi masih belum menerima surat (pengunduran) yang dimaksud,” jelasnya.

Nur Irsan mengatakan, apabila nantinya surat tersebut sudah masuk, tentu akan dipelajari lebih lanjut dan menindaklanjuti. Sehingga apabila harus diterbitkan pengurus pengganti yang baru akan dilaksanakan, tentunya dengan berkordinasi dengan DPW terlebih dahulu.

Sementara terkait pesan yang ditulisnya dalam sebuah grub WA (whatsapp) yang diartikan ke 4 ketua DPC sebagai pemecatan tidak langsung kepada mereka, ia kurang seependapat. Irsan mengatakan, PKS tidak ada melakukan memberhentikan secara resmi.

“Kita belum memberhentikan mereka, namun karena mereka tidak mau bergerak bersama kita ya tidak apa. Karena mereka tidak aktif mending kita membuat grub baru untuk mengaktifasi running program dari PKS untuk kemenangan pemilu tahun ini. Ketika rapat mereka sudah kita undang namun tidak datang, kita minta untuk bergerak juga tidak, lagi pula karena mereka sudah aktif diorganisasi yang lain,” ujarnya.

Ditambahkan Irsan yang baru dilantik pada 5 Januari lalu sebagai ketua DPD, jika selama ini dianggap apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan garis kordinasi dan garis organisasi, ia mengatakan secara standar dan sesuai prosedur.

“Kalo masalah itu ya standar saja menurut menurut saya, biasalah kalau dibuat sebanyak-banyaknya grub ya tidak masalah juga. Kita sudah berupaya mengundang mereka untuk mendiskusikan hal ini namun tidak datang,” tambahnya.

Ketika ditanya apakah ada kaitannya dengan keterlibatan ormas GARBI yang membuat kubu PKS jadi panas dalam, ia tidak memunafikan hal tersebut ditengah kondisi PKS yang seperti sekarang ini, mengingat menurut prediksi PKS sendiri ormas tersebut dipastikan akan menjadi parpol dalam beberapa waktu kedepan.

“Semua sudah tahulah akan hal itu, bisa aja begitu, dalam prediksi kami bisa saja ormas itu jadi parpol kedepannya, sehingga tidak lebih nyaman dalam bergerak,”pungkasnya.

Sebelumnya, merasa tidak dilibatkandalam pengelolaan dan kebijakan partai, empat Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS se Banjarbaru bersepakat mengundurkan diri.

Agung Sidayu, Ketua DPC PKS Cempaka bersama tiga ketua DPC PKS lainnya menggelar jumpa pers di salah satu cafe di Banjarbaru Jum’at (1/ 2) malam. Kepada wartawan, Agung membacakan surat pernyataan sikap mengatakan, mereka merasa prihatin dan tidak bisa memahami dengan akal pikiran yang lurus terhadap mekanisme dan tata kelola partai yang dijalankan oleh pengurus PKS khususnya di Kalimantan Selatan dan Kota Banjarbaru.

“Kami para ketua DPC PKS se Banjarbaru yang terdiri dari ketua DPC Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan, Cempaka dan Liang Anggang tidak habis pikir, saat menghadapi pemilu legislatif dan pemilihan presiden yang semakin dekat ini, dimana harus berkonsolidasi dan menghimpun berbagai potensi yang dilakukan justru ada sebaliknya (pemecatan),” jelasnya.

Lebih jauh Agung mengatakan ketidak wajaran tersebut seperti diantaranya pada (5/1) lalu DPW PKS Kalsel telah melakukan pergantian pengurus DPD PKS Kota Banjarbaru tanpa alasan yang jelas yaitu tanpa surat tertulis yang seharusnya disampaikan kepada pengurus yang diganti.

“Tidak ada alasan maupun dasar yang kuat atas pergantian tersebut, padahal sebelumnya pengurus DPW PKS mengetahui bahwa pengurus DPD PKS Kota Banjarbaru periode 2015-2020 telah bekerja dengan baik. Sukses menghantarkan PKS lolos verifikasi sebagai sebagai parpol peserta pemilu di Kota Banjarbaru,” ujarnya.

Bukan hanya itu saja Agung mengatakan kepengurusan sebelumnya juga berhasil menjaring dan memenuhi 100 persen kuota CAD PKS Kota Banjarbaru. Dengan komposisi CAD tersebut pihaknya sudah optimis mampu meraih 4 kursi di DPRD Kota Banjarbaru. Bahkan sampai 3 hari sebelum pemecatan, pengurus PKS Banjarbaru tersebut masih menyelesaikan laporan sumbangan dana kampanye ke KPU.

Dan yang membuat mereka lebih heran agi, ketika salah satu seorang pangurus PKS Kota Banjarbaru yang selama ini tidak aktif, baik dari struktur maupun di tim pemenangan bahkan menyebabkan PKS Banjarbaru hampir tidak lolos verifikasi parpol peserta pemilu, justru diangkat sebagai pengurus yang baru menggantikan pengurus lama oleh DPW PKS Kalsel. Menurut Agung hal tersebut tidak masuk dalam logika pengelolaan partai.

Sementara sebagai Ketua DPC yang sah sampai dengan tahun 2021, oleh pengurus yang baru juga tidak dilibatkan secara baik dalam pengelolaan partai sebagai mana mestinya. Ada hal hal strategis yang secara kepegurusan seharusnya dikomunikasikan kepada mereka akan tetapi dikomunikasikan kepada pihak lain, tentunya menurut mereka hal tersebut tidak sesuai dengan garis koordinasi dan garis komando dalam partai.

“Sehubung dengan hal-hal tersebut maka atas kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dengan ini kami menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan DPC PKS di Banjarbaru. Kami berharap kita semua bisa mengambil pelajaran dari peristiwa ini agar ke depan kita semua menjadi lebih baik lagi,” bebernya.

Tanggapan serupa juga disampaikan Suraji, Ketua DPC PKS Liang Anggang, menurutnya pelantikan yang dianggap tidak wajar pada (5/1) lalu dari DPW PKS Kalsel kepada Ketua DPD yang baru tersebut jelas menyalahi prosedural dan AD ART partai.

“Pasca pelantikan tersebut saya tidak bisa menerima kepengurusan DPD yang baru, karena melanggar prosedur partai yang ada, sehingga saya pribadi juga mengundurkan diri sebagai Ketua DPC PKS dan tentunya saya merasa kecewa,” tegasnya.

Ditambahkan Suraji, setelah surat pengunduran tersebut dilayangkan pihaknya masih akan menunggu respon dari DPD PKS, dan masih belum tahu akan berbuat apa sebelum ada perkembangan selanjutnya. (rendy)