Connect with us

DPRD BANJARBARU

Perda Disabilitas Jadi Kado Terbaik, DPRD Banjarbaru 2014-2019 Pamit, 5 Tahun Tuntaskan 79 Perda

Diterbitkan

pada

Rapat paripurna terakhir DPRD Kota Banjarbaru periode 2014-2019, Selasa (1/10). Foto : rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, DPRD Banjarbaru menggelar rapat paripurna terakhir di masa kerja 2014-2019, Selasa (1/10) siang. Rapat kali ini beragendakan pengambilan keputusan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Banjarbaru menjadi Peraturam Daerah (Perda).

Dipimpin langsung Ketua DPRD Banjarbaru, H AR Iwansyah didampingi Wakil Ketua, Wartono, rapat kali ini dihadiri Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani bersama Wakil Walikota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan.

Adapun dua Raperda yang telah disahkan menjadi Perda adalah Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas, serta Raperda APBD Tahun Anggaran 2020.

Menurut Ketua DPRD Banjarbaru, pengambilan keputusan terkait Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan kado terbaik dari anggota DPRD Banjarbaru periode 2014-2019.



“Perda ini merupakan inisiatif dari kami -DPRD Banjarbaru-. Dari Rapeda ini kita ingin menegaskan bahwa prinsipnya para penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan warga negara yang normal lainnya tanpa kecacatan fisik,” kata Iwansyah.

Dirinya juga bersyukur, di akhir masa kepemimpinannya, DPRD Banjarbaru tidak mempunyai utang Perda yang tertinggal. Tercatat, selama lima tahun periode bertugas, DPRD Banjarbaru telah menyelesaikan 79 Reperda menjadi Perda.

“Saya memberikan penghormatan dan apresiasi atas kinerja kawan-kawan Anggota Dewan. Hal ini juga menunjukkan kualitas dan pencapaian hasil kinerja para anggota dewan,” terangnya.

Ia mengharapkan, anggota DPRD Banjarbaru periode 2019-2024 yang akan dilantik pada Kamis (9/10) nanti, bisa mencontoh kualitas dan kinerja para Anggota Dewan sebelumnya ini. Serta bisa lebih baik lagi dalam menjalankan amanat masyarakat Kota Banjarbaru.

Sementara itu Walikota Banjarbaru, Nadjmi Adhani mengaku cukup berkesan dengan Rapat Paripurna terakhir periode 2014-2019 ini. Menurutnya pengesahan dua Raperda kali ini juga merupakan kado indah bagi masyarakat Kota Banjarbaru.

“Kami juga bersyukur Kota Banjarbaru duluan menyelesaikan Perda APBD 2020, ini merupakan momentum yang berkesan. Kami juga mengapresiasi di penghujung waktu periode, dua Perda sudah disahkan,” ujarnya.

Terkait Perda APBD tahun anggaran 2020, Nadjmi menjelaskan, anggaran banyak alokasikan untuk mensukseskan agenda Pilkada Kota Banjarbaru. (rico)

Reporter : Rico
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

DPRD BANJARBARU

DPRD Banjarbaru Kunjungi DPRD Palangka Raya, Ini yang Dipelajari

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

DPRD Banjarbaru bersama staf ahli DPRD Palangka Raya beserta jajaran melakukan pembahasan terkait administarsi kependudukan, di Ruang Rapat Komisi DPRD Palangka Raya, Kamis (23/1/2020). foto : sekwan dprd banjarbaru
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Sebanyak 9 anggota DPRD Kota Banjarbaru melakukan kunjungan kerja ke DPRD Palangka Raya. Agenda kunjungan kerja (Kunker) itu membahas sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, di ruang rapat Komisi DPRD Palangka Raya, Kamis (23/1/2020).

Kehadiran sejumlah wakil rakyat dari provinsi tetangga tersebut, dipimpin Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru HR Budimansyah disambut staf ahli DPRD Palangka Raya Subari beserta jajaran, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangka Raya Zulhikmah Ravieq.

HR Budimansyah menjelaskan, kedatangan pihaknya terutama menindaklanjuti terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. DPRD Kota Banjarbaru saat ini, lanjut dia, tengah menggodok rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan kependudukan, sehingga dirasakan perlu melakukan kaji banding terlebih dahulu ke wilayah lain.

“Perkembangan zaman, kepentingan dan teknologi  memaksa untuk membuat tata kelola menjadi lebih ringkas, aman dan valid, sehingga nantinya terbitlah aturan yang baru tersebut. Saya rasa seluruh pemerintah daerah juga telah mempersiapkan hal yang sama seperti kami. Selain ke Palangka Raya, kami juga Rabu (22/1) berkunjung ke DPRD Kuala Kapuas untuk membahas hal serupa,” jelas Budimansyah.



Dalam PP Nomor 40 Tahun 2019 tersebut, jelas Budimansyah, banyak ornamen dari penyelenggaraan administrasi kependudukan yang telah disesuaikan dan diubah, sehingga perda yang terdahulu di Kota Banjarbaru pun dituntut untuk bisa menyesuaikan secepatnya.

“Misalkan salah satu contoh yakni layanan KIA (Kartu Identitas Anak) yang perlu diatur ulang, karena itu juga merupakan bagian dari ornamen penyelenggaraan kependudukan. Banyak masukan yang diberikan oleh pihak DPRD  dan Disdukcapil Kota Palangka Raya, yang akan kami bawa ke Banjarbaru untuk dbahas lebih lanjut,” pungkas Budimansyah. (kanalkalimantan.com/rico/adv) 

Reporter : Rico
Editor : Bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

DPRD BANJARBARU

Pansus DPRD Banjarbaru Kunker ke Kapuas, Studi Referensi Raperda Administrasi Kependudukan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru kunkungan kerja ke DPRD Kapuas (22/1/2020). foto : sekwan dprd banjarbaru
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru kunkungan kerja ke DPRD  Kapuas  (22/1/2020) mangkaji Rencana Peraturan Daerah tentang administrasi kependudukan.

Sekretaris DPRD Kapuas diwakili Kasubag Perlengkapan dan Rumah Tangga, Agus Priadi menerima rombongan di ruang rapat gabungan komisi, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, sedangkan para petingginya lagi kegiatan dinas luar. Kedatangan rombongan dewan Banjarbaru hanya diberikan penjelasan apa adanya.

Sementara itu,  Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansyah menyampaikan maksud kedatangan mereka ke Kapuas.

“Agenda kami,  dalam rangka Kunker atau studi banding ke DPRD Kapuas terkait Raperda penyelenggaraan administrasi Kependudukan,” kata Fadliansyah.



Legislator dari Partai Gerindra tersebut menjelaskan, kota Banjarbaru dikenal dengan sebutan Kota Idaman -kota indah damai dan nyaman-,  serta memiliki moto ” Gawi Sabarataan”  artinya seluruh pekerjaan pembangunan dilakukan secara  bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat.

HR Budimansyah, Ketua Pansus 1 DPRD Kota Banjarbaru menambahkan bahwa pihaknya memahami kesibukan seluruh anggota dewan di Kapuas.

“Kita semua baik dari Dewan Banjarbaru dan seluruh anggota dewan Kabupaten Kapuas sama-sama melaksanakan tugas sebagai Pansus Raperda,” ujar Budimansyah.

Disampaikannya, sampai saat ini sama-sama menggali referensi ke luar daerah. “Jadi kami memaklumi tugas berat sebagai anggota dewan,” pungkas Budimansyah. (kanalkalimantan.com/rico/adv)

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->