Connect with us

Kota Banjarmasin

Perda Pergudangan Disahkan, Ibnu Sina : Perlu Tindakan Tegas, Kurangi Macet Dalam Kota

Diterbitkan

pada

Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina. Foto : Mario
Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina bersyukur tiga Raperda yang berumur lebih dari dua tahun akhirnya bisa diselesaikan. Apalagi, Raperda pergudangan yang paling ditunggu demi menghindari kemacetan di dalam kota Banjarmasin.

DPRD Kota Banjarmasin sah tiga Perda yang ditetapkan yaitu Perda tentang perencanaan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Perda penyelenggaraan pergudangan, dan Perda retribusi pemakaian kekayaan daerah.

“Kalau gudang-gudang itu ditaruh di dalam kota, maka harus menyesuaikan dengan tata ruang, karena dampaknya itu nanti kontainer yang keluar dari gudang menghasilkan kemacetan, ini yang diatur dalam Perda,” jelasnya usai rapat paripurna di DPRD Kota Banjarmasin, Selasa (7/5/2019).

Daerah lingkar selatan, pinggiran kota, atau wilayah yang dekat dengan pelabuhan Trisakti, atau dekat dengan akses Bandara menjadi kawasan yang diusulkan oleh Walikota. Sebab semuanya itu telah diatur dan diakomodir di dalam tata ruang.

Terkait dengan pergudangan yang saat ini masih ada di tengah kota, disampaikan Ibnu Sina, pemindahan gudang itu tidak mudah dan semuanya itu diurus Dishub. Dengan sudah berlakunya Perda tersebut, ia berharap ada upaya yang lebih tegas di lapangan seperti untuk aturan jam-jam masuknya truk ke wilayah dalam kota.

“Memindah gudang itu kan tidak mudah, tapi secara perlahan disosialisasikan nanti ke pemilik gudang dan mudah-mudahan solusi jangka pendeknya dengan mengatur jam truk masuk dan keluar kota. Mungkin sore dan malam baru diperbolehkan,” jelas Ibnu Sina.

Untuk Perda permukiman kumuh, Ibnu Sina mengatakan bahwa hal ini sangat penting. Pemkot Banjarmasinsudah menetapkan 7 titik delineasi kumuh di kota Banjarmasin dari 530 hektare luas kumuh di area Banjarmasin. Secara bertahap pemerintah kota akan melakukan perawatan khusus untuk 7 titik kawasan kumuh tersebut.

Dengan delineasi kumuh ini, masuk untuk penangan  program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), kemudian untuk pencegahannya kita melalui Dinas Permukiman dan Perumahan Kota Banjarmasin. “Sampai saat ini berdasarkan laporan  sisa 300 hektare kumuh, dan kita harap akan 0 kawasan kumuh tahun ini,” harap Walikota.

Untuk anggaran penangan kumuh program KOTAKU kali ini meningkat tiga kali lipat dari sekitar 8-9 miliar, sekarang mencapai angka 36 miliar. (mario)

Reporter : Mario
Editor : Bie

Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kota Banjarmasin

Lonjakan Kasus Tertinggi Covid-19 di Kalsel, Didominasi Hasil Tracing di Banjarmasin

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Jubir Tim Gugus Tugas P2 Covid-19 Kalsel Muhamad Muslim Foto: gugus tugas
Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN  – Tren lonjakan kasus per hari terkonfirmasi positif Covid-19 di Kalimantan Selatan kembali terjadi. Berdasarkan data dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (P2) Covid-19 Kalsel mencatat, jumlah kasus pada Kamis (28/5/2020) sore sebanyak 819 kasus.

“Ada penambahan konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 116 kasus,” beber Juru Bicara Tim Gugus Tugas P2 Covid-19 Kalsel Muhamad Muslim di Banjarbaru, Kamis (28/5/2020) petang.

Dari jumlah kasus baru tersebut, 14 kasus diantaranya berasal dari pasien dalam pengawasan (PDP). Dengan rincian 4 kasus dari RSUD Ulin Banjarmasin, satu kasus dari RSUD Moch Ansari Saleh Banjarmasin, 4 kasus dari RS Bhayangkara Banjarmasin dan satu kasus dari RS Ciputra Banjarmasin. Semuanya berasal dari Kota Banjarmasin.

Sedangkan 4 kasus lainnya berasal dari Kota Banjarbaru dan dirawat di RSD Idaman Banjarbaru. Selebihnya, sebanyak 102 kasus lainnya berasal dari hasil tracing di Kota Banjarmasin, yang seluruhnya merupakan tracing di pasar-pasar tradisional.

“Ini merupakan hasil swab yang dikirim ke laboratorium BBTKLPP Banjarbaru, yang mana juga merupakan hasil tracing di beberapa tempat di pasar tradisional yang ada di wilayah Kota Banjarmasin,” kata Muslim.

Dari 819 kasus, 666 kasus diantaranya menjalani perawatan di rumah sakit maupun dalam karantina khusus. Di mana, 133 kasus menjalanu perawatan di rumah sakit, sedangkan 533 kasus lainnya menjalani karantina khusus. (Kanalkalimantan.com/fikri/andy)

 

 

Reporter : Fikri/Andy
Editor : Cell

 


Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Kota Banjarmasin

Empat Petugas Pasar Disdagin Banjarmasin Dinyatakan Reaktif, Satu Dirawat di RSUD Ulin

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pelaksanaan rapid test di empat pasar tradisional di Banjarmasin Foto: fikri
Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Rapid test massal yang digelar Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin di enam pasar besar beberapa waktu lalu, menghasilkan 129 orang reaktif. Kabid Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Banjarmasin Ichrom Muftezar mengakui, dari jumlah tersebut, empat orang di antaranya petugas pasar. Kendati ia tidak merincikan di pasar mana saja yang dimaksud.

“Ada dari petugas-petugas kami yang dari hasil rapid test kemarin empat orang petugas pasar yang dinyatakan reaktif,” katanya, Rabu (27/5/2020) siang.

Tezar -sapaan akrabnya- menambahkan, ada satu orang petugas pasar yang menjalani perawatan di RSUD Ulin Banjarmasin. Menurutnya, petugas yang dirawat ini bertugas sebagai penagih pasar yang menggunakan mobil keliling. “Belum, hasil swab-nya belum (keluar). Kondisinya saat ini sedang diisolasi, kita doakan untuk kesembuhan beliau,” harapnya.

Lalu, apakah diperlukan penggunaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas pasar? Tezar mengatakan, APD sangat diperlukan untuk petugas pasar. Seperti masker, sarung tangan.

Karena, selain memberikan imbauan kepada warga pasar yaitu pedagang dan pembeli, petugas pasar juga menarik retribusi pasar. Tentunya, petugas pasar pun “bersentuhan” dengan uang retribusi yang didapat dari pedagang. “Sementara ini kita mandiri, kita beli masker sendiri. Terus juga ada kawan-kawan yang menyisihkan pendapatannya untuk membeli sarung tangan,” ucapnya.

Diakui Tezar, banyak kendala yang dihadapi Disdagin Kota Banjarmasin terutama saat pandemi Covid-19 dan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Di mana, didapati masih banyak pedagang dan pembeli di pasar yang tidak menggunakan masker.

Ichrom Muftezar Kabid Pasar Disdagin Kota Banjarmasin. Foto : fikri

Sehingga ia berharap, baik pedagang maupun pembeli di pasar untuk tertib melaksanakan protokol kesehatan. Guna memutus mata rantai penularan Covid-19.

Di samping itu, Tezar mengklaim jajarannya telah mengupayakan penyemprotan disinfektan di pasar-pasar di Kota Banjarmasin. Penyemprotan sendiri mulai dilakukan semenjak Kota Banjarmasin menetapkan status tanggap darurat Covid-19. “Kalau tidak salah kita pinjam alatnya. Punya kita sendiri ada satu buah dikasih pedagang, yang lainnya kita pinjam dari kecamatan,” pungkas Tezar. (Kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : fikri
Editor : cell

 


Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Kota Banjarmasin

Bandara Syamsudin Noor Dibuka, Wali Kota Ibnu Khawatir Penyebaran Baru Covid-19

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Bandara Internasional Syamsudin Noor beroperasi di tengah pandemi. foto: dok kanalkalimantan
Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina mengaku khawatir akan terjadi penularan baru terkait penyebaran Covid-19  di kota Banjarmasin. Utamanya, ketika Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru kembali beroperasi secara normal sebagai pintu gerbang keluar masuk melalui jalur udara.

Ia mengatakan, aktivitas bandara tersebut bisa membuat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sedang diterapkan beberapa wilayah di Kalsel itu berjalan kurang efektif.

“Itu dikarenakan adanya warga yang baru masuk ke dalam wilayah yang melaksanakan PSBB,” ucapnya pada awak media, Selasa (26/5/2020) siang.

Menurutnya, dengan kondisi seperti itu akan membuat terjadinya penularan baru di daerah yang melaksanakan PSBB tersebut.  “Itu yang kita takutkan,” imbuh dia.

Sehingga, Ibnu menjelaskan, untuk mengantisipasi keadaan seperti itu, Pemko telah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Kecil (PSBK). Dengan melibatkan langsung keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan PSBB tahap ketiga di Banjarmasin.

“Ini yang kita harapkan. Dengan adanya PSBK di setiap tingkat RT/RW hingga tingkat kelurahan itu diharapkan mampu mempersempit ruang bagi penularan baru tersebut,” jelas Ibnu.

Ia berharap, program PSBK yang dijalankan untuk menyukseskan kebijakan pembatasan aktivitas warga yang sudah sampai pada tahap ketiga itu agar bisa tertangani dengan baik. Ia mengklaim, Pemko Banjarmasin tidak lepas tangan dengan dilaksanakannya PSBK.

“Kita tetap mendampingi mereka untuk menjalankan pembatasan aktivitas itu lewat Babinsa dan Bhabinkamtibmas di setiap kelurahan agar bisa berjalan dengan maksimal,” pungkasnya. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : fikri
Editor : bie

 


Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->