Connect with us

DPRD BANJARBARU

Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 Disahkan

Diterbitkan

pada

Pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018. Foto : rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, DPRD Banjarbaru menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018, di Ruang Graha Paripurna, DPRD Kota Banjarbaru, Rabu (26/6).

Legislatif dan eksekutif sepakat untuk mengesahkan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 menjadi Perda.

Hasil keputusan Perda ditandatangani Ketua DPRD Banjarbaru H AR Iwansyah dan Walikota Banjarbaru H Nadjmi Adhani bersama Wakil Ketua DPRD Banjarbaru Wartono dan Wakil Ketua DPRD Banjarbaru Neni Hendriyawaty.



Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Banjarbaru, H Anang Sirajudin dalam laporannya menyampaikan, secara substansi Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018 yang dibahas telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Juga telah melalui proses audit BPK sebagai lembaga yang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan.

“Maka dari itu badan anggaran merekomendasikan Raperda tersebut disahkan jadi Perda,” katanya.

Sementara itu, Walikota Banjarbaru H Nadjmi Adhani mengaku bersyukur Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018 telah disahkan menjadi Perda.

“Raperda sudah kami sampaikan ke dewan pada 24 Mei 2019. Alhamdulillah pada hari ini dapat disetujui bersama untuk disahkan menjadi Perda,” bebernya.

Sementara itu, Ketua DPRD Banjarbaru, H AR Iwansyah mengingatkan, walaupun serapan anggaran yang saat ini telah dinilai bagus tapi pihak eksekutif harus terus berupaya meningkatkan agar menjadi lebih bagus.

“Kalau ada yang ditingkatkan, maka harus ditingkatkan. Jika masih ada yang harus cepat, diselesaikan. Intinya hari ini harus lebih baik dari besok,” tandasnya. (rico)

Reporter : Rico
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

DPRD BANJARBARU

DPRD Banjarbaru Kunjungi DPRD Palangka Raya, Ini yang Dipelajari

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

DPRD Banjarbaru bersama staf ahli DPRD Palangka Raya beserta jajaran melakukan pembahasan terkait administarsi kependudukan, di Ruang Rapat Komisi DPRD Palangka Raya, Kamis (23/1/2020). foto : sekwan dprd banjarbaru
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Sebanyak 9 anggota DPRD Kota Banjarbaru melakukan kunjungan kerja ke DPRD Palangka Raya. Agenda kunjungan kerja (Kunker) itu membahas sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, di ruang rapat Komisi DPRD Palangka Raya, Kamis (23/1/2020).

Kehadiran sejumlah wakil rakyat dari provinsi tetangga tersebut, dipimpin Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru HR Budimansyah disambut staf ahli DPRD Palangka Raya Subari beserta jajaran, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangka Raya Zulhikmah Ravieq.

HR Budimansyah menjelaskan, kedatangan pihaknya terutama menindaklanjuti terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. DPRD Kota Banjarbaru saat ini, lanjut dia, tengah menggodok rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan kependudukan, sehingga dirasakan perlu melakukan kaji banding terlebih dahulu ke wilayah lain.

“Perkembangan zaman, kepentingan dan teknologi  memaksa untuk membuat tata kelola menjadi lebih ringkas, aman dan valid, sehingga nantinya terbitlah aturan yang baru tersebut. Saya rasa seluruh pemerintah daerah juga telah mempersiapkan hal yang sama seperti kami. Selain ke Palangka Raya, kami juga Rabu (22/1) berkunjung ke DPRD Kuala Kapuas untuk membahas hal serupa,” jelas Budimansyah.



Dalam PP Nomor 40 Tahun 2019 tersebut, jelas Budimansyah, banyak ornamen dari penyelenggaraan administrasi kependudukan yang telah disesuaikan dan diubah, sehingga perda yang terdahulu di Kota Banjarbaru pun dituntut untuk bisa menyesuaikan secepatnya.

“Misalkan salah satu contoh yakni layanan KIA (Kartu Identitas Anak) yang perlu diatur ulang, karena itu juga merupakan bagian dari ornamen penyelenggaraan kependudukan. Banyak masukan yang diberikan oleh pihak DPRD  dan Disdukcapil Kota Palangka Raya, yang akan kami bawa ke Banjarbaru untuk dbahas lebih lanjut,” pungkas Budimansyah. (kanalkalimantan.com/rico/adv) 

Reporter : Rico
Editor : Bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

DPRD BANJARBARU

Pansus DPRD Banjarbaru Kunker ke Kapuas, Studi Referensi Raperda Administrasi Kependudukan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru kunkungan kerja ke DPRD Kapuas (22/1/2020). foto : sekwan dprd banjarbaru
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru kunkungan kerja ke DPRD  Kapuas  (22/1/2020) mangkaji Rencana Peraturan Daerah tentang administrasi kependudukan.

Sekretaris DPRD Kapuas diwakili Kasubag Perlengkapan dan Rumah Tangga, Agus Priadi menerima rombongan di ruang rapat gabungan komisi, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, sedangkan para petingginya lagi kegiatan dinas luar. Kedatangan rombongan dewan Banjarbaru hanya diberikan penjelasan apa adanya.

Sementara itu,  Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansyah menyampaikan maksud kedatangan mereka ke Kapuas.

“Agenda kami,  dalam rangka Kunker atau studi banding ke DPRD Kapuas terkait Raperda penyelenggaraan administrasi Kependudukan,” kata Fadliansyah.



Legislator dari Partai Gerindra tersebut menjelaskan, kota Banjarbaru dikenal dengan sebutan Kota Idaman -kota indah damai dan nyaman-,  serta memiliki moto ” Gawi Sabarataan”  artinya seluruh pekerjaan pembangunan dilakukan secara  bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat.

HR Budimansyah, Ketua Pansus 1 DPRD Kota Banjarbaru menambahkan bahwa pihaknya memahami kesibukan seluruh anggota dewan di Kapuas.

“Kita semua baik dari Dewan Banjarbaru dan seluruh anggota dewan Kabupaten Kapuas sama-sama melaksanakan tugas sebagai Pansus Raperda,” ujar Budimansyah.

Disampaikannya, sampai saat ini sama-sama menggali referensi ke luar daerah. “Jadi kami memaklumi tugas berat sebagai anggota dewan,” pungkas Budimansyah. (kanalkalimantan.com/rico/adv)

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->