Connect with us

Advertorial

Perizinan Usaha di Kalsel Harus Memiliki Kepesertaan BPJS

Diterbitkan

pada

Penanda tanganan adendum perjanjian BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Foto : rico

BANJARBARU, Pemerintah Provinsi Kalsel memastikan tidak menerima perizinan usaha dan perusahaan yang tak penuhi syarat perizinan berupa kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Kebijakan itu diberlakukan setelah penanda tanganan adendum perjanjian BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemprov Kalsel lewat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel.

Sejak diberlakukan PP Nomor 24 tahun 2015 dan Permendagri Nomor 138 tahun 2017 yang didalamnya menyebut setiap badan usaha yang ingin mengurus perizinan harus mengikutsertakan persyaratan BPJS.

Kadis PMPTSP Provinsi Kalsel H Nafarin mengakui pihaknya masih ada kecolongan dengan adanya estimasi 726 perusahaan dan sekitar 65 ribu pekerja Kalsel yang tidak dilindungi dengan JKN-KIS dan asuransi ketenagakerjaan.



Hal itu dikarenakan perusahaan yang belum mendaftar BPJS tersebut dalam perizinan beberapa tahun lalu, belum diwajibkan untuk menyertakan persyaratan keikutsertaan BPJS.

“Sebelumnya kan tidak ada dasar regulasi dan peraturannya, kalau sekarang sudah ada. Tak hanya BPJS, tapi juga pajak dan kependudukan,” jelasnya dalam reapat rekonsiliasi data dan penandatanganan perjanjian PKS antara DPMPTSP Provinsi Kalsel dengan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan di aula DPMPTSP Provinsi Kalsel, Kamis (20/09).

Adanya regulasi, jelas Nafarin, maka perusahaan atau badan usaha yang akan mengurus perizinan wajib menyertakan syarat keikutsertaan BPJS, jika tidak dilampirkan dalam persyaratan maka akan tertolak.

“Bukan kami yang menolak, tapi sistem langsung yang akan menolak karena dengan adanya sistem online ini, maka sistem yang akan langsung menolak,” jelasnya.

Selanjutnya ia mengatakan masih adanya perusahaan yang tak mendaftar BPJS akan dikunjungi lagi oleh tim untuk diberi pembinaan.

“Kita ada tim, dan akan kita bina perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan agar segera mendaftar karena itu wajib, mau tidak mau dan ini menjadi tanggungjawab perusahaan terhadap pekerjanya,” tambahnya.

Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Kalseltengtimtara Benjamin Saut PS mengatakan, adanya kerjasama antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan DPMPST, pihaknya sudah bisa menyelesaikan salah satu bagian dari kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dalam segi registrasi. Hal itu dikarenakan dari awal perusahaan sudah diwajibkan menyertakan persyaratan terdaftar di BPJS. Terkait perusahaan yang hingga kini tak registrasi BPJS terangnya akan terus dilakukan kunjungan dan pembinaan ke perusahaan yang belum registrasi.

Seperti diketahui berdasarkan data BPJS Kesehatan perusahaan yang tidak patuh membayar iuran masih besar yaitu 123 perusahaan, dengan estimasi kerugian Rp 2,8 miliar.

Memang diakui Benjamin Saut, penegakan kepatuhan saat ini belum bisa optimal karena secara sistem belum diterapkan keterpaduan dan terintegrasi.

“Kita harapkan dengan adanya regulasi di awal di DPMPTSP ini akan mencapai target semesta 2019,” ujarnya.

Dilain pihak, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banjarmasin Dody Latpurianto mengatakan, adanya regulasi ini perusahaan yang akan mengurus perizinan sudah tak bisa lepas lagi untuk tidak registrasi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

“Bersama nanti akan kita lakukan pembinaan bagi yang sudah terlanjur tidak registrasi BPJS Ketenagakerjaan, kalau tidak mau registrasi juga nanti akan tindakan dari Kejaksaan berupa sanksi hukum yang didahului dengan surat peringatan,dan ancaman terberat denda Rp 1 miliar,” jelasnya. (rico)

Reporter : Rico
Editor : Abi Zarrin Al Ghifari

Advertorial

Walikota Banjarbaru Melantik 126 Pejabat, Kepala Diskominfo Masih Diisi PLT

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

: Walikota Nadjmi melantik ratusan pejabat Pemko Banjarbaru Foto: Rico

BANJARBARU, Sebanyak 126 pejabat lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru dilantik dan diambil sumpah jabatannya, Selasa (31/12). Upacara ini sendiri dipimpin langsung oleh Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani didampingi Wakil Walikota Darmawan Jaya Setiawan.

Bertempat di Aula Gawi Seberataan, upacara ini turut dihadiri  Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru H Said Abdullah, seluruh FORKOPIMDA Kota Banjarbaru, dan pimpinan kepala SKPD se Kota Banjarbaru.

Adapun 126 pejabat yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya, terdiri dari 6 pejabat pimpinan tinggi pratama, 33 pejabat administrator,  92 pejabat pengawas dan 2 pejabat fungsional.

Tentunya, pejabat yang dilantik hari ini sudah melalui pertimbangan yang matang, khususnya bagi pejabat administrator yang promosi ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama. Seluruh dsri  mereka telah melewati tahapan seleksi terbuka yang cukup ketat mulai dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi bidang, seleksi kompetensi manajerial dan penelusuran rekam jejak, serta persetujuan/ rekomendasi dari komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).



Walikota Banjarbaru H Nadjmi Adhani dalam mengatakan dari 126 pejabat yang dilantik, yang terdiri dari 6 pejabat pimpinan tinggi pratama, 33 pejabat administrator,  92 pejabat pengawas dan 2 pejabat fungsional.

“Kepada para pejabat fungsional yang dilantik, jabatan fungsional merupakan jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelayanan fungsional dan memiliki karateristik tertentu. ketika seorang ASN memantapkan diri untuk berkarier di jabatan fungsional, berarti telah siap untuk menjadi ASN yang profesional pada bidang masing-masing,” katanya.

Nadjmi menerangkan, dilakukannya upacara pelantikan pada hari ini lantaran adanya pejabat yang pensiun pada tahun 2020 dan saat ini lah waktu yang tepat untuk melaksanakan pelantikan. Pasalnya, bagi Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada tahun 2020 diberikan batas waktu untuk melantik pejabatnya sebelum tanggal 7 Januari.

“Jadi, kita semua mengacu pada aturan karena kami diawasi oleh komisi ASN yang tidak ingin ada intervensi politik didalam ini hasil pelaksanaan ini dilaporkan kemudian dilakukan pelantikan mutasi ini mengisi semua posisi,” katanya.

Dia menerangkan, dalam proses pelantikan ini benar-benar untuk keperluan organisasi. Sampai kemudian setelah dilantik setelah pejabat Walikota definitif tahun depan. Baru boleh melantik pejabat lagi, usai 6 bulan menjabat.

Sampai saat ini, semua Dinas sudah dijabat oleh Kepala Dinas definitif, kecuali Diskominfo dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kadiskominfo. Alasannya, waktu yang mepet sehingga tidak sempat open biding. Alahasil, masih dijabat oleh Plt Kadiskominfo

H Nadjmi Adhani berharap, pelantikan hari ini tidak hanya bersifat seremonial dan hanya mengisi kekosongan jabatan belaka, namun lebih dari itu harus dimaknai sebagai momentum untuk memulai kinerja dan pengabdian yang lebih progresif, lebih profesional, dan lebih inovatif, kepada saudara-saudara yang telah dilantik dan telah mengucapkan sumpah dan janji, saya harapkan agar apa yang saudara ucapkan tadi dapat benar-benar dilaksanakan dan diimplementasikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

“Kepada saudara-saudara sekalian yang di mutasi ataupun promosi untuk segera menyesuaikan diri pada satuan kerja dan unit kerja masing-masing, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan, sasaran dan waktu yang telah ditentukan, sempurnakan apa yang sudah berjalan dengan baik,” harapnya. (Rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Cell

 

Lanjutkan membaca

Advertorial

Karhutla Terus Meluas, DPRD Banjarbaru Prioritaskan Antisipasi

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Wakil ketua DPRD Banjarbaru Neni Hendriyawati Foto : rico

BANJARBARU, Kebakaran hutan & lahan (Karhutla) di wilayah Banjarbaru terus meluas. Tercatat, dari bulan Januari hingga Agustus 2019 sudah 1.832 hektare lahan dan hutan yang terbakar dan masih terus meluas.

Sayangnya, selain karena faktor alam karena puncak musim kemarau. Beberapa faktor penyebab Karhutla juga turut terjadi lantaran ada ulah oknum pembakar lahan. Biasanya dalihnya untuk membuka lahan perkebunan ataupun perumahan.

Melihat polemik ini, wakil ketua DPRD Banjarbaru, Neni Hendriyawaty turut angkat suara. Menurut Neni, sudah seharusnya warga secara intens diberi penyuluhan soal bahaya Karhutla. “Karena saya melihat masih ada beberapa warga yang mindsetnya jika dengan membakar lahan dapat membuat tanahnya subur pasca dibakar. Nah ini yang harus diberi pandangan,” kata Neni.

Legislator Partai Gerindra Banjarbaru ini pun menyarankan agar SKPD terkait ataupun melalui tingkat RT RW bisa memberikan pemaparan secara berkala. Yakni soal merubah pandangan tersebut. “Ini bentuk pencegahan yang efektif di luar dari faktor alam. Karena informasinya ada beberapa oknum diduga pembakar lahan yang sudah diamankan,” ucapnya.



Ia pun berharap agar pemerintah langsung menindaklanjuti soal antisipasi Karhutla ketimbang penanganan ketika sudah kejadian Karhutla. “Intinya masyarakat ini harus diberi penyuluhan dahulu agar mengerti soal bahaya membakar lahan. Kalau memang sudah diberi pemahaman tapi masih melanggar, maka sudah sepatutnya ditindak,” pungkasnya. (Rico)

Reporter : Rico
Editor : Chell

Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->