Perjuangkan Nasib Honorer, Pimpinan DPRD Kotabaru Sambangi KemenPAN RB

KANALKALIMANTAN.COM, KOTABARU –
Pimpinan DPRD Kotabaru berkunjung ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Kamis (16/6/20022).

Kedatangan mereka ini betangkat dari kekhawatiran dan keresahan yang dirasakan oleh ribuan honorer menyusul rencana dihapuskannya honorer dan diganti dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis, didampingi oleh dua Wakil DPRD, yakni Mukhni AF dan M Arif berkesempatan menyampaikan beberapa masukan kepada pihak kementrian.

Disampaikan oleh Syairi Mukhlis bahwa, banyaknya honorer di SKPD, guru dan Nakes yang jumlahnya hampir 3.000 orang, pastinya akan menjadi beban daerah ketika mereka diangkat jadi PPPK dan gajinya dibebankan ke daerah.

Baca juga  : Nyedot Sabu di Kantor Desa, Kades di Amuntai Diringkus Polisi

“Kami menyampaikan ke Kementrian apabila terjadi pengangkatan PPPK di tahun 2024 nanti, gaji dan tunjangannya agar diharapkan bisa dibebankan ke APBN melalui Dana Alokasi Umum (DAU),” tutur dia.

Berkaitan dengan pengangkatan PPPK, sambungnya, menjadi harapan bersama tenaga honorer yang ada baik guru, Nakes dan TNP di SKPD Kotabaru bisa lulus otomatis. Ketika nanti diselenggarakan seleksi PPPK, tidak menutup kemungkinan orang-orang dari luar daerah juga ikut dalam seleksi yang dilaksanakan.

“Dengan kondisi itu tentu akan jadi kerugian bagi daerah apabila yang lulus nanti orang dari luar daerah, sedangkan tenaga honorer yang merupakan warga lokal tidak lulus dan akan kehilangan pekerjaan,” jelas dia.

Menurut dia, apalagi pasca pandemi lapangan pekerjaan belum terbuka luas yang otomatis akan menjadi permasalahan baru lagi. Untuk saat sekarang pihak Kemenpan RB masih membuka masukan-masukan dari daerah guna penyusunan juklak dan juknis turunan peraturan terkait PPPK itu.

Baca juga  : Seleksi GSI Digelar Disdikbud HSU, Cari Pesepakbola Muda Berbakat

“Setelah ini, kami dari DPRD juga akan menyampaikan melalui surat perihal dua poin masukan yang kami sampaikan langsung ke KemenPAN RB tadi, dan dalam waktu dekat Kemenpan RB akan mengundang seluruh Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk meminta masukan terkait tenaga honorer guru dan para Nakes di daerah untuk membahas secara bersama-sama,” tambah dia.

Syairi berharap, para perwakilan SKPD yang diundang nantinya benar-benar bisa memberi penjelasan yang baik, agar honorer guru dan Nakes kita bisa otomatis lulus PPPK.

“Mudah-mudahan nanti sesuai dengan harapan kita sehingga honorer tidak akan terlalu kepikiran,” tegas dia. (kanalkalimantan.com/muhammad)

Reporter : Muhammad
Editor : Dhani